Akhmad Marjuki: Profil dan Kinerja Bupati Bekasi

Akhmad Marjuki: Profil dan Kinerja Bupati Bekasi

Akhmad Marjuki adalah Bupati Bekasi definitif yang dilantik pada 23 Mei 2022, setelah sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati sejak Juli 2021 pasca-meninggalnya Bupati Eka Supria Atmaja. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengemban amanah memimpin Kabupaten Bekasi hingga akhir masa jabatan 2024. Perjalanannya dari pimpinan legislatif daerah hingga orang nomor satu di kabupaten industri terbesar di Jawa Barat itu mencatat sejumlah program prioritas di tengah tekanan fiskal dan kompleksitas urban.

Profil dan Latar Belakang

Pria kelahiran Bekasi, 20 Mei 1968, ini menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Ia meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kota Bekasi periode 2004–2009. Berikutnya ia berkancah di tingkat provinsi: menjadi anggota DPRD Jawa Barat tiga periode (2009–2019) dan pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Jabar 2014–2019. Pada Pilkada 2017, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Bekasi mendampingi Eka Supria Atmaja. Setelah Bupati Eka wafat pada Juli 2021, Marjuki ditunjuk sebagai Plt. Bupati, lalu setahun kemudian dilantik Gubernur Ridwan Kamil sebagai bupati penuh hingga 2024.

Program Unggulan dan Kinerja

Selama masa kepemimpinannya, Akhmad Marjuki menekankan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Tiga program spesifik yang menjadi sorotan adalah percepatan perbaikan jalan, peningkatan akses air bersih, serta reformasi layanan sampah.

Di sektor infrastruktur, Pemkab Bekasi merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten sepanjang lebih dari 320 km (data Dinas Bina Marga 2022–2023), termasuk pembetonan jalur di daerah terisolir seperti Kecamatan Cabangbungin, Pebayuran, dan Muaragembong. Program ini didukung alokasi anggaran Rp 1,1 triliun dari APBD murni dan perubahan 2023 untuk memperbaiki 207 ruas jalan. Sebagai penunjang konektivitas, Pemkab juga merampungkan Jembatan Muaragembong yang menghubungkan Kecamatan Cabangbungin-Sukakarya, memangkas waktu tempuh hingga 40%.

Dalam pelayanan air minum, di bawah arahan Marjuki, PDAM Tirta Bhagasasi menambah 22.800 sambungan rumah baru pada 2022–2023, sehingga total pelanggan mencapai 188.600. Peningkatan ini merupakan bagian dari target cakupan air bersih 80% di kawasan perkotaan Bekasi pada 2024. Di bidang persampahan, ia menginisiasi operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cipeucang berkapasitas 50 ton/hari untuk mengurangi beban TPAS Burangkeng. Selain itu, Pemkab mendistribusikan 1.200 gerobak motor sampah ke desa dan menyediakan 12 armada truk baru, dengan tujuan memangkas rasio keterlambatan pengangkutan sampah dari 40% menjadi di bawah 15%.

Program penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui bantuan langsung tunai daerah (BLTD) bagi 25.000 keluarga miskin ekstrem dan pemberian makanan tambahan bagi 12.000 balita stunting. Realisasi intervensi stunting turut mencatat penurunan prevalensi dari 22,6% (2021) menjadi 18,9% pada 2023 berdasarkan survei status gizi kabupaten.

Tantangan dan Kontroversi

Prestasi Marjuki tidak terlepas dari kritik dan tantangan struktural. Banjir tahunan masih menjadi persoalan akut, diperparah oleh lambannya normalisasi sungai dan penyelesaian tanggul Cikarang Bekasi Laut (CBL). Kritik publik mengemuka saat ratusan hektare lahan permukiman dan industri di Babelan dan Tarumajaya kembali terendam pada awal 2023 meskipun Pemkab mengklaim telah mengucurkan Rp 145 miliar untuk pemeliharaan saluran dan rumah pompa.

Kontroversi lain muncul dari kalangan masyarakat pesisir yang menyebut program jalan poros desa tidak seimbang—Muaragembong yang rawan banjir rob belum mendapat porsi drainase yang memadai. Sementara itu, LSM lingkungan menyoroti belum selesainya pemindahan lokasi TPAS Burangkeng yang overload. Marjuki more info merespons dengan menandatangani nota kesepahaman pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah regional bersama pemerintah pusat, namun realisasinya masih menunggu pembebasan lahan. Di akhir masa jabatannya, kemampuan Akhmad Marjuki merawat pertumbuhan ekonomi di tengah himpitan kawasan metropolitan Bekasi akan menjadi tolak ukur warisan politiknya.