Bobby Nasution Walk Out Paripurna DPRD Sumut, Minta Seluruh OPD Tinggalkan Ruangan

Medan, Apaberita – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara secara mendadak pada Senin (13/7/2026). Aksi walk out tersebut terjadi saat forum tengah membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ APBD) Tahun Anggaran 2025. Ia turut memerintahkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir untuk ikut meninggalkan ruang sidang.

Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, itu dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan dihadiri oleh mayoritas anggota dewan dari seluruh fraksi. Wakil Gubernur Sumut Surya juga tampak mendampingi Bobby Nasution sebelum insiden terjadi. Pantauan di lokasi, suasana sidang sempat memanas setelah Gubernur menyampaikan pernyataan tertulis sebelum akhirnya beranjak dari tempat duduk.

Kronologi Walk Out

Sidang dimulai pukul 10.00 WIB dengan agenda tunggal pembahasan LPJ APBD 2025. Setelah laporan pengantar dari Badan Anggaran DPRD, Gubernur Bobby Nasution diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Dalam pernyataannya, ia menilai dokumen LPJ yang beredar belum sepenuhnya mencerminkan konsolidasi data dari seluruh OPD. Bobby mengklaim sejumlah dinas tidak dilibatkan dalam proses verifikasi final sehingga substansi laporan dianggap tidak akurat.

“Saya tidak bisa melanjutkan pembahasan ini. Data yang disampaikan bukan merupakan hasil koordinasi menyeluruh. Saya minta seluruh kepala OPD yang hadir untuk segera meninggalkan ruangan ini,” ujar Bobby sambil mengarahkan pandangan ke jajaran pimpinan dinas di balkon tamu.

Tak lama kemudian, sekitar 30 kepala dinas dan pejabat eselon II yang hadir serentak berdiri dan keluar dari ruang paripurna. Bobby dan Wakil Gubernur Surya menyusul diiringi sejumlah staf Sekretariat Daerah Provinsi Sumut. Aksi tersebut meninggalkan keheningan di antara anggota dewan yang masih bertahan di kursi.

Alasan dan Tuntutan Gubernur

Dalam keterangan singkat usai meninggalkan gedung, Bobby Nasution menegaskan bahwa langkahnya diambil demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Ia merujuk pada Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa LPJ harus disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah direviu oleh inspektorat dan mencerminkan capaian kinerja setiap OPD.

“Kami tidak akan menandatangani atau melegitimasi laporan yang tidak melalui siklus penganggaran dan pelaporan yang benar. OPD adalah ujung tombak pelaksana anggaran. Kalau mereka tidak dilibatkan, ini melanggar prinsip akuntabilitas yang diatur undang-undang,” tegas Bobby.

Gubernur juga menyoroti bahwa sejumlah pos belanja strategis—terutama di bidang infrastruktur dan pendidikan—masih menyisakan selisih antara realisasi fisik dan serapan anggaran yang tidak wajar, namun tidak disertai penjelasan teknis dari dinas terkait. Ia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut turut memberikan pandangan sebelum pembahasan dilanjutkan.

Data yang disebutkan Bobby merujuk pada realisasi sementara APBD 2025 yang hingga akhir tahun anggaran tercatat sebesar Rp14,7 triliun atau 89,4 persen dari total belanja daerah. Namun, deviasi signifikan terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang hanya merealisasikan 72 persen, serta Dinas Pendidikan yang menyerap 78 persen dari pagu.

Tanggapan DPRD dan Dampak Pembahasan

Menanggapi insiden tersebut, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menyayangkan sikap Gubernur. Ia menyatakan rapat paripurna telah dijadwalkan sesuai mekanisme dan dokumen LPJ sudah melalui pembahasan di tingkat komisi.

“Kami sudah menjalankan prosedur. Jika ada ketidakpuasan, seharusnya bisa dibicarakan dalam forum, tidak perlu walk out. Ini mencederai semangat checks and balances,” kata Baskami saat memimpin kembali sidang yang dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi.

Meski demikian, Badan Musyawarah DPRD Sumut akhirnya memutuskan menunda pembahasan LPJ APBD 2025 dan akan mengagendakan Rapat Koordinasi lanjutan antara pimpinan dewan, Gubernur, dan seluruh kepala OPD pada Kamis, 16 Juli 2026. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pleno terbatas setelah fraksi-fraksi menyampaikan aspirasi.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lewat juru bicaranya, Mangapul Purba, mendesak Gubernur untuk segera menyerahkan data yang dianggap valid. Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra meminta agar proses tetap berjalan sembari menunggu hasil mediasi dari Badan Kehormatan DPRD.

Insiden walk out ini menjadi yang pertama kali terjadi di DPRD Sumut sejak periode jabatan Bobby Nasution. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Agus Suriadi, menilai peristiwa ini sebagai puncak ketegangan antara eksekutif dan legislatif yang sudah terpendam sejak pembahasan APBD perubahan. “Ketidakcocokan data adalah kambing hitam. Yang terjadi adalah tarik-menarik kewenangan. Kedua pihak perlu duduk bersama dan memprioritaskan kepentingan publik,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumut tengah menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan rekonsiliasi data dan menyusun kronologi pelibatan dalam proses penyusunan LPJ. Sementara itu, Badan Anggaran DPRD akan menggelar rapat internal untuk menentukan sikap resmi lembaga.