Waspada Potensi Bencana Sepanjang Desember

Jakarta — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mewaspadai sejumlah potensi bencana yang diprakirakan terjadi sepanjang Desember 2025, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di berbagai wilayah Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan mengingat puncak musim penghujan diperkirakan melanda sebagian besar provinsi pada bulan ini, sehingga risiko bencana hidrometeorologi meningkat signifikan.

Faktor Cuaca yang Mendorong Potensi Bencana

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan perairan sekitar Indonesia memengaruhi pola curah hujan di Nusantara. Fenomena La Nina lemah hingga moderat diprakirakan berlangsung selama beberapa pekan ke depan, menyebabkan curah hujan di sejumlah daerah mencapai tingkat di atas normal. Curah hujan tinggi dalam periode singkat menjadi pemicu utama banjir bandang dan genangan air di kawasan perkotaan.

Selain itu, penguatan angin monsun di wilayah Indonesia bagian barat mempercepat pembentukan awan hujan, sementara wilayah timur relatif mengalami penurunan intensitas hujan menjelang akhir bulan. Kondisi tersebut, menurut BMKG, memerlukan kewaspadaan berlapis karena dampaknya berbeda antarwilayah.

Provinsi yang diprakirakan mengalami curah hujan tinggi antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Wilayah-wilayah tersebut memiliki topografi berbukit yang rawan longsor ketika curah hujan berturut-turut terjadi selama tiga hingga lima hari.

Risiko Banjir dan Tanah Longsor

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa banjir dan tanah longsor menyumbang porsi terbesar dalam kejadian bencana hidrometeorologi di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen bencana nasional berasal dari faktor cuaca, jauh mengungguli bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami.

Di Jawa Barat, sejumlah daerah dataran rendah seperti Bekasi, Karawang, dan sebagian Jakarta telah mengalami peningkatan muka air sungai sejak awal Desember. Pemerintah daerah setempat telah menyiapkan posko siaga dan memindahkan warga dari bantaran sungai yang masuk kategori zona rawan. Sementara itu, daerah dataran tinggi di Pangalengan, Ciwidey, dan Garut disoroti sebagai kawasan dengan indeks kerentanan longsor tinggi akibat perubahan tata guna lahan.

"Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peringatan dini cuaca yang diterbitkan BMKG, serta menghindari aktivitas di tepi sungai dan lereng ketika hujan lebat berlangsung," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB dalam keterangannya di Jakarta.

Ancaman Angin Kencang dan Gelombang Tinggi

Selain bencana berbasis hujan, potensi angin kencang dengan kecepatan di atas 40 kilometer per jam diperkirakan terjadi di perairan Laut Jawa, Selat Karimata, dan Laut Natuna. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gelombang setinggi dua hingga empat meter, yang membahayakan aktivitas nelayan dan transportasi laut antarpulau.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan imbauan keselamatan pelayaran kepada seluruh pemilik kapal penumpang dan barang. Operator kapal diminta memeriksa kelayakan teknis, membatasi muatan sesuai ketentuan, dan menunda keberangkatan bila kondisi cuaca dinyatakan tidak aman.

Bandara-bandara di kawasan Indonesia timur juga diminta mewaspadai gangguan akibat angin samping saat lepas landas dan mendarat. Sejumlah penerbangan domestik pada Desember tahun lalu mengalami penundaan akibat cuaca buruk, sehingga skenario serupa diperkirakan terulang jika prakiraan cuaca menunjukkan tren serupa.

Langkah Mitigasi yang Direkomendasikan

BNPB menekankan pentingnya mitigasi berbasis masyarakat, meliputi penyiapan tas darurat, pemetaan jalur evakuasi, dan sosialisasi sistem peringatan dini di tingkat desa. Pemerintah daerah diinstruksikan menyalakan posko siaga 24 jam di wilayah berisiko tinggi serta memastikan ketersediaan perahu karet, tenda, dan kebutuhan logistik dasar.

Secara paralel, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pemeliharaan saluran drainase dan normalisasi sungai di kota-kota besar untuk mengurangi risiko genangan. Masyarakat juga diimbau tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air karena menyumbat aliran dan memperparah banjir.

Berdasarkan UU Penanggulangan Bencana, seluruh pihak — pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil — memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengurangi risiko bencana. Kepatuhan terhadap peringatan dini dan kesiapsiagaan individu dinilai menjadi faktor penentu dalam menekan angka korban jiwa selama musim penghujan berlangsung.

BMKG akan terus memperbarui prakiraan cuaca melalui kanal resmi dan kerja sama dengan stasiun meteorologi di daerah. Masyarakat diharapkan memantau informasi tersebut secara berkala dan mengikuti arahan pemerintah daerah setempat apabila terjadi eskalasi kondisi darurat.