Bakom Bantah Ada Pengondisian dari Pemerintah Terkait Demo MBG

Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dengan tegas membantah tudingan bahwa pemerintah melakukan pengondisian terhadap aksi demonstrasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu yang merebak di masyarakat itu dinilai tidak berdasar.

Pemerintah Hormati Semua Pendapat

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membatasi kebebasan berpendapat. Dalam keterangan resmi di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026), ia menyebut Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk menyuarakan opini mereka.

“Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapa pun boleh menyatakan pendapat. Baik pendapat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi pemerintah menghormati kedua belah pihak tersebut,” ujar Kurnia kepada awak media.

Kurnia menambahkan, ruang diskusi publik selalu terbuka, termasuk bagi pihak yang tidak setuju terhadap kebijakan yang diambil. Menurutnya, segala bentuk aspirasi akan ditampung dan direspons sesuai koridor hukum yang berlaku.

Demo MBG dan Isu Pengondisian

Demonstrasi terkait MBG yang muncul di sejumlah kota sebelumnya memicu spekulasi bahwa pemerintah sengaja mengondisikan peserta agar mendukung program tersebut. Narasi ini berkembang pesat di media sosial dan platform percakapan daring. Bakom RI menilai tudingan itu sebagai upaya menciptakan polemik yang tidak perlu.

Berdasarkan pantauan Apaberita.com, sejumlah elemen masyarakat memang menggelar aksi jalanan menuntut evaluasi program MBG. Namun pemerintah, kata Kurnia, tidak pernah mengintervensi pihak mana pun untuk turun ke jalan, baik yang mendukung maupun yang menolak.

“Kami justru mengajak semua pihak untuk berdialog secara konstruktif. Tidak ada kepentingan pemerintah untuk merekayasa demonstrasi. Kalau ada yang melihat begitu, itu keliru besar,” tegasnya.

Bakom RI berharap masyarakat lebih cermat dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi. Pihaknya mengimbau agar setiap elemen bangsa tetap menjaga ketertiban umum serta menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan pendapat. Melalui pernyataan tersebut, Bakom RI menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip demokrasi dan keterbukaan informasi.