DPR Minta Penurunan Anggaran Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu Mutu dan Keamanan

Jakarta — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan perhatian serius terhadap rencana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2027. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan bahwa pengurangan alokasi dana tersebut tidak boleh menjadi alasan merosotnya standar kualitas maupun aspek keamanan pangan yang diterima oleh masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Yahya Zaini kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (8/7/2026). Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengorbankan mutu program yang secara langsung bersentuhan dengan kesehatan publik.

"Penurunan anggaran BGN harus dipastikan tidak mengurangi kualitas dan keamanan MBG. Jangan sampai penurunan anggaran mengurangi kualitas dan keamanan MBG. Ini terkait dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat,"

Yahya menggarisbawahi dua pilar utama yang wajib dijaga oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program, yakni tata kelola yang baik (good governance) dan pengawasan ketat. Kedua elemen ini, menurutnya, menjadi kunci agar efisiensi anggaran tidak berubah menjadi degradasi layanan.

Konteks Penurunan Anggaran

Program MBG, yang merupakan salah satu inisiatif andalan pemerintahan, mengalami penyesuaian pagu anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Meskipun angka pasti pemangkasan belum dirilis secara resmi oleh Kementerian Keuangan, sinyal pengurangan ini telah memicu diskusi intensif di kalangan anggota dewan.

Komisi IX DPR, yang membawahi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, memiliki kepentingan langsung karena program MBG menyasar kelompok rentan seperti anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Per 2026, program ini tercatat menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota.

Implikasi pada Standar Gizi dan Rantai Pasok

Kekhawatiran utama legislator terletak pada potensi penurunan spesifikasi bahan pangan yang digunakan. Standardisasi menu MBG selama ini mengacu pada angka kecukupan gizi (AKG) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, mencakup komposisi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Penurunan anggaran berpotensi memaksa BGN melakukan negosiasi ulang kontrak dengan vendor penyedia bahan pangan di tingkat daerah. Tanpa pengawasan ketat, situasi ini membuka celah bagi penggunaan bahan baku berkualitas rendah yang berimplikasi pada keamanan pangan.

Respons BGN dan Mekanisme Pengawasan

Hingga berita ini diturunkan, Badan Gizi Nasional belum memberikan keterangan resmi yang merespons secara spesifik pernyataan Komisi IX DPR. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap efisiensi operasional program, termasuk optimalisasi dapur umum dan pemendekan rantai distribusi.

DPR berencana memperketat fungsi pengawasan melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) secara berkala. Komisi IX juga membuka kemungkinan membentuk panitia kerja (Panja) khusus jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi program pasca-penyesuaian anggaran.

Perbandingan Anggaran MBG per Tahun

Sebagai konteks, anggaran program MBG mengalami fluktuasi sejak pertama kali diluncurkan. Pada 2025, alokasi mencapai Rp 71 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 79,8 triliun pada 2026. Penurunan untuk 2027 menandai koreksi pertama dalam tren peningkatan anggaran program ini.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa penurunan ini merupakan bagian dari konsolidasi fiskal pemerintah di tengah tekanan defisit anggaran yang diproyeksikan melebar. Namun, mereka mengingatkan bahwa program yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap diprioritaskan.

DPR dan pemerintah dijadwalkan akan membahas secara detail postur anggaran MBG dalam pembahasan RAPBN 2027 mendatang. Publik menanti komitmen kedua pihak untuk menjaga integritas program ini.