Akbar Supratman Apresiasi Gebrakan Kapolri Sikat Sarang Narkoba

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Akbar Supratman, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di belasan provinsi. Operasi yang dilaksanakan secara serentak tersebut menahan ratusan orang yang diduga sebagai pengedar maupun pengguna, serta menyita barang bukti dalam jumlah signifikan. Menurut Akbar, tindakan itu merupakan keputusan yang tepat dan mencerminkan komitmen institusi kepolisian dalam menindaklanjuti arahan Kapolri yang baru.

"Saya menegaskan bahwa langkah Kapolri beserta jajarannya ini patut diapresiasi karena menyasar akar persoalan, bukan sekadar gejala di permukaan," ujar Akbar Supratman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia menyatakan bahwa pemberantasan narkoba merupakan keputusan strategis yang berdampak langsung pada keselamatan generasi muda dan stabilitas sosial masyarakat.

Akbar menambahkan, keberhasilan penggerebekan di belasan provinsi menunjukkan bahwa koordinasi antarwilayah dalam struktur kepolisian berjalan efektif. Berdasarkan data yang dihimpun, operasi tersebut melibatkan satuan reserse di tingkat daerah hingga pusat, dengan sasaran utama jaringan pengedar yang selama ini beroperasi di permukiman padat penduduk.

Pemberantasan Narkoba sebagai Keputusan Strategis

Dalam pandangan Akbar, kebijakan pemberantasan narkoba tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis kepolisian semata. Ia menilai persoalan tersebut menyangkut keputusan politik negara yang harus didukung seluruh elemen pemerintahan, termasuk lembaga legislatif dan lembaga konsultatif seperti MPR. "Berdasarkan Undang-Undang, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat penegak hukum," tegasnya.

"Kami di MPR mendukung penuh setiap gebrakan yang berorientasi pada penyelamatan masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga negara harus terus diperkuat," kata Akbar Supratman.

Ia juga menyoroti pentingnya penanganan berkelanjutan setelah penangkapan. Menurutnya, ratusan pengguna yang terjaring dalam operasi tersebut perlu memperoleh pendampingan rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan hukum, lanjut Akbar, harus tetap diimbangi dengan pemulihan sosial agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Wakil MPR itu menyatakan bahwa pihaknya mendorong penguatan koordinasi antara Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, dan pemerintah daerah. Rapat koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan tidak ada celah bagi jaringan pengedar untuk berpindah lokasi operasi.

Dukungan terhadap Kepemimpinan Kapolri Baru

Akbar secara khusus menilai gebrakan yang dilakukan di awal masa kepemimpinan Kapolri baru sebagai sinyal positif bagi penegakan hukum di Tanah Air. Ia menyatakan bahwa penindakan terhadap sarang narkoba di belasan provinsi memperlihatkan arah kebijakan yang tegas dan terukur. "Ini adalah keputusan yang menunjukkan bahwa institusi kepolisian serius menindaklanjuti komitmen pemberantasan narkoba," ujarnya.

Menurutnya, publik berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai perkembangan operasi tersebut, termasuk jumlah tersangka, barang bukti, serta wilayah yang menjadi sasaran. Keterbukaan data, kata Akbar, akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menambahkan bahwa Fraksi di lembaga legislatif diharapkan memberikan dukungan anggaran dan regulasi yang memadai bagi program pemberantasan narkoba. Dukungan tersebut, tegasnya, merupakan bagian dari keputusan politik untuk melindungi warga negara dari ancaman penyalahgunaan zat terlarang.

Ajakan Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Berkelanjutan

Akbar Supratman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif melaporkan keberadaan lokasi yang dicurigai sebagai tempat peredaran narkoba. Partisipasi warga, menurutnya, merupakan kunci agar operasi serupa dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. "Tanpa dukungan masyarakat, upaya aparat akan selalu tertinggal dari pergerakan jaringan," tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan terhadap lingkungan permukiman terus dilakukan, terutama di kawasan yang selama ini dikenal rawan. Pemerintah daerah dan aparat keamanan tingkat bawah diminta meningkatkan patroli serta pembinaan sosial. Dengan demikian, pencegahan dapat dilakukan sejak dini sebelum peredaran narkoba meluas.

Di akhir keterangannya, Akbar menegaskan bahwa MPR akan terus mengawal isu pemberantasan narkoba sebagai bagian dari agenda kebangsaan. Ia berharap langkah Kapolri yang baru tidak berhenti pada operasi sesaat, melainkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang konsisten dan terkoordinasi. "Keputusan hari ini harus menjadi awal, bukan akhir. Kita semua bertanggung jawab menyelamatkan generasi penerus bangsa," pungkasnya.