Legislator PKB Desak Pengawasan Ketat Dana Bencana Usai OTT KPK di BNPB

Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tuntutan tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di institusi tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Daniel menegaskan bahwa tindakan para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut telah melukai perasaan masyarakat. Menurutnya, praktik dugaan korupsi di lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan penanggulangan bencana sangat ironis, terlebih ketika bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tengah marak di sejumlah daerah.

"Tindakan para pelaku ini jelas melukai hati masyarakat. Apalagi ini terjadi di tengah maraknya karhutla yang menuntut kerja cepat dan penanganan serius dari BNPB," ujar Daniel Johan di Jakarta, Selasa.

Pengawasan Anggaran Bencana Harus Diperketat

Daniel menyatakan bahwa kejadian ini menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran kebencanaan. Ia meminta agar seluruh alur penggunaan dana, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga distribusi bantuan ke daerah, diaudit secara menyeluruh dan transparan.

Legislator PKB itu menekankan bahwa anggaran penanggulangan bencana bersumber dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, setiap rupiah yang dialokasikan untuk kedaruratan wajib digunakan sesuai peruntukan dan bebas dari penyalahgunaan.

"Kami di Komisi IV akan menindaklanjuti temuan ini dalam rapat kerja dengan BNPB. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari musibah masyarakat," tegasnya.

Minta KPK Usut Tuntas Jaringan Pelaku

Daniel juga mengapresiasi langkah KPK yang bergerak cepat melakukan OTT di lingkungan BNPB. Ia mendorong agar penyidik tidak berhenti pada pelaku yang tertangkap tangan, melainkan mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dan aliran dana yang lebih luas.

Menurutnya, korupsi di sektor kebencanaan memiliki dampak berlipat. Selain merugikan keuangan negara, praktik tersebut dapat memperlambat respons darurat dan memperburuk kondisi korban di lapangan.

"Kami minta KPK mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada yang dilindungi. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan banyak orang," pintanya.

Dorong Perbaikan Sistem dan Tata Kelola

Di sisi lain, Daniel mendorong BNPB segera melakukan pembenahan internal. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar kasus individual, tetapi harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan di tubuh lembaga.

Ia mengusulkan penguatan mekanisme kontrol berlapis, termasuk audit berkala serta keterlibatan pengawas eksternal dalam setiap proyek pengadaan yang bersinggungan dengan dana bencana. Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

"Perbaikan sistem tidak bisa ditunda. Harus ada kontrol berlapis, audit rutin, dan keterbukaan informasi kepada publik. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi," jelasnya.

Daniel menambahkan, Komisi IV akan meminta laporan resmi dari BNPB mengenai kronologi peristiwa tersebut. Ia memastikan DPR akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BNPB maupun KPK mengenai detail operasi tangkap tangan tersebut. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut atas kasus yang menyita perhatian luas ini, mengingat posisi strategis BNPB dalam penanganan bencana nasional.