619 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di Jakarta Pusat

Jakarta Pusat — Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat mengerahkan sedikitnya 619 personel gabungan untuk mengamankan serangkaian aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik vital pada Jumat (15/3/2024). Pengamanan ekstra ini diterapkan sebagai respons atas rencana demonstrasi yang diperkirakan akan diikuti ribuan massa dari aliansi mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil.

Berdasarkan data yang diperoleh Apaberita, kekuatan 619 personel tersebut terdiri atas anggota Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan. Mereka disebar di empat titik konsentrasi massa: kawasan Istana Negara, Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia, dan depan Gedung DPR/MPR. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi preventif untuk menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas publik. "Kami mengerahkan 619 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa hari ini. Tujuannya agar aspirasi yang disampaikan dapat berjalan tertib dan tidak ada gangguan keamanan signifikan," ujarnya.

Pengamanan Diterapkan di Empat Titik Utama

Susatyo menjelaskan, pengamanan tidak hanya bertumpu pada kehadiran personel di lapangan, tetapi juga didukung peralatan pengendalian massa dan teknologi pemantauan. Aparat menyiagakan unit anjing pelacak dari Satuan Sabhara, drone pengintai, serta perangkat komunikasi terintegrasi untuk mendeteksi dini potensi kerawanan. "Kita juga akan melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional apabila terjadi penumpukan massa atau kemacetan, dan koordinasi dengan Dishub DKI sudah berjalan intensif," tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa rekayasa lalu lintas disiapkan di sejumlah ruas jalan utama. "Kami akan mengalihkan arus kendaraan dari Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan MH Thamrin menuju Jalan Wahid Hasyim atau Jalan Jenderal Sudirman, bergantung pada situasi di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan transportasi massal dan memantau informasi lalu lintas secara berkala," tuturnya. Pengalihan ini mulai diterapkan pukul 09.00 hingga 17.00 WIB, atau sewaktu-waktu jika kondisi memerlukan.

Tuntutan Massa: Tolak Kenaikan BBM dan Hapus UU Cipta Kerja

Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB ini diorganisasi oleh Aliansi Mahasiswa dan Buruh Nasional (AMBN) bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan serikat pekerja. Koordinator Umum AMBN, Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa tuntutan utama aksi adalah penolakan tegas terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai memperberat beban masyarakat kecil serta desakan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan hak-hak pekerja. "Kami menuntut pemerintah segera mencabut kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Harga BBM harus diturunkan dan UU Cipta Kerja dihapuskan karena merugikan buruh," tegasnya saat berorasi di Bundaran HI.

Selain dua isu utama itu, aliansi juga membawa tuntutan stabilisasi harga pangan pokok yang melonjak tinggi dalam tiga bulan terakhir, serta penyelesaian tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terungkap. Fauzi memperkirakan massa yang hadir mencapai 3.000 orang dari berbagai daerah di Jabodetabek. Ia memastikan aksi akan tetap dalam koridor damai dan mengikuti aturan perundangan. "Kami datang untuk menyuarakan keadilan, bukan untuk merusak. Kami harap polisi juga bisa menjaga kondusivitas," imbuhnya.

Imbauan Tegas dan Antisipasi Eskalasi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum. Namun dia mengingatkan bahwa setiap tindakan yang mengarah pada perusakan fasilitas umum atau bentrokan akan ditindak tegas sesuai hukum. "Kami mengajak seluruh peserta unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat tanpa kekerasan. Kami juga akan bertindak cepat terhadap siapa pun yang mencoba membuat kericuhan," katanya dalam konferensi pers pagi tadi.

Total 619 personel yang disiagakan di Jakarta Pusat merupakan bagian dari kekuatan lebih besar yang juga disebar di wilayah penyangga DKI Jakarta untuk mencegah eskalasi. Sepanjang pekan ini, aksi serupa sudah terjadi di beberapa kota besar, namun belum ada laporan insiden berarti. Pantauan Apaberita di lapangan, sejak pukul 08.00 WIB, personel sudah berjaga di sekitar Istana Negara, dilengkapi kawat berduri, water barrier, dan water cannon yang diparkir siaga. Massa terpantau memadati area Patung Kuda hingga Bundaran HI, membawa spanduk, bendera organisasi, dan atribut kampanye.

Dampak pada Aktivitas Warga dan Respons Publik

Aksi ini menyebabkan gangguan lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin. Kendaraan pribadi dialihkan menuju Jalan Abdul Muis dan Jalan Kebon Sirih, sementara pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif. Sejumlah perusahaan yang berkantor di kawasan Sudirman-Thamrin telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi karyawannya untuk menghindari keterlambatan. Selain itu, pedagang kaki lima di sekitar lokasi aksi melaporkan penurunan omzet akibat sepi pengunjung.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Fadillah, menilai tingginya frekuensi unjuk rasa di Jakarta Pusat mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan ekonomi dan hukum. "Fenomena ini wajar dalam demokrasi, namun perlu saluran dialog yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat sipil agar aksi tidak selalu berujung di jalan," ujar Rizal kepada Apaberita. Sementara itu, aparat keamanan memastikan akan terus mengedepankan pendekatan humanis. "Kita berharap aksi ini bisa menjadi saluran aspirasi yang efektif tanpa harus mengganggu ketertiban umum," pungkas Susatyo. Dengan pengamanan maksimal, diharapkan seluruh kegiatan unjuk rasa dapat berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri pada sore hari.

Baca juga:

• Harga BBM Terbaru Pertamina, BP, Shell, VIVO Mulai 13 Juli 2026
• Mason Mount Antar Manchester United ke Final Liga Europa 2025