PBNU Apresiasi Ketegasan Prabowo Tangani Tiga Kasus Korupsi Strategis

JAKARTA, Apaberita — Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU) Suleman Tanjung menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas ketegasan pemerintah dalam menangani tiga perkara dugaan korupsi besar yang menyedot perhatian publik. Tiga perkara yang dimaksud meliputi dugaan korupsi tata niaga batu bara, penyalahgunaan dana investasi PT ASABRI, serta penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Krakatau Steel. Apresiasi itu disampaikan Suleman melalui keterangan tertulis yang diterima Apaberita di Jakarta, Minggu (13/7/2026).

Menurut Suleman, langkah Presiden Prabowo yang secara langsung memberikan arahan penegakan hukum tanpa intervensi kepentingan politik merupakan sinyal positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Presiden Prabowo telah menunjukkan ketegasan yang patut diapresiasi. Tiga kasus ini menyangkut kerugian negara yang sangat besar, dan keberanian presiden untuk tidak memberikan ruang bagi pelaku korupsi layak dicatat sebagai bagian dari komitmen pemerintahan saat ini dalam menegakkan keadilan,” ujar Suleman. Pernyataan itu juga ia sampaikan dalam forum Rapat Koordinasi Nasional PBNU yang digelar secara terbatas di Jakarta pekan lalu.

Apresiasi dari Kalangan Nahdliyin

Apresiasi PBNU bukan sekadar pernyataan dukungan moral. Suleman menegaskan bahwa warga nahdliyin, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan masyarakat sipil moderat, akan terus mengawal proses hukum ketiga perkara tersebut agar berjalan transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk ormas keagamaan, untuk memastikan tidak ada upaya pelemahan proses hukum. “Kami di PBNU mengimbau seluruh kader dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar penegakan hukum berjalan tanpa tekanan. Ini ujian bersama, apakah kita sungguh-sungguh bersih dari korupsi,” katanya.

Lebih lanjut, Wasekjen PBNU itu mengingatkan bahwa tiga kasus tersebut memiliki dampak langsung terhadap hajat hidup rakyat. Sektor batu bara menyangkut penerimaan negara bukan pajak yang semestinya dinikmati untuk pembangunan, dana pensiun ASABRI berkaitan dengan kesejahteraan prajurit TNI, sementara Krakatau Steel adalah aset strategis industri baja nasional. Oleh karena itu, ketegasan dalam penuntasan perkara ini bukan hanya soal hukum, melainkan juga upaya memulihkan rasa keadilan publik.

Tiga Kasus Prioritas Penegakan Hukum

Kasus pertama, dugaan korupsi tata niaga batu bara, menyita perhatian karena melibatkan sejumlah pihak swasta dan pejabat yang diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Penanganan perkara ini sempat mengalami pasang surut, hingga akhirnya Presiden Prabowo menegaskan kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu menindak tanpa pandang bulu. Data yang dihimpun Apaberita menyebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah, meskipun angka pastinya masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perkara kedua, penyalahgunaan dana PT ASABRI, menyangkut pengelolaan dana pensiun prajurit yang disalurkan ke instrumen investasi berisiko tinggi serta rekayasa laporan keuangan. Suleman menilai penanganan kasus ini telah menunjukkan keberpihakan negara kepada para prajurit yang telah mengabdi. “ASABRI adalah jaminan hidup prajurit setelah masa dinas, maka mengutak-atik dana tersebut adalah durhaka pada mereka yang menjaga kedaulatan negeri,” tegasnya.

Sementara itu, perkara PT Krakatau Steel diduga berkaitan dengan proyek investasi dan pengadaan yang menyimpang sehingga menyebabkan perusahaan pelat merah itu terus membukukan kerugian. Presiden Prabowo telah memerintahkan audit forensik dan menginstruksikan Kementerian BUMN untuk membuka seluruh data yang diperlukan guna membongkar dugaan korupsi lintas periode tersebut. Langkah ini, menurut Suleman, membuktikan bahwa tidak ada zona nyaman bagi koruptor dalam pemerintahan saat ini.

Komitmen PBNU Dukung Pemberantasan Korupsi

Suleman kembali menegaskan bahwa PBNU akan terus menjadi garda terdepan dalam mendorong pemerintahan yang bersih. Ia merujuk pada keputusan Muktamar NU yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda prioritas organisasi. “Ini bukan soal politik praktis, melainkan tanggung jawab moral kami sebagai organisasi keagamaan terbesar. Kami akan terus menyuarakan dan mengawal proses hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

Dalam keterangannya, Suleman juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memperlemah upaya pemberantasan korupsi dengan isu politisasi hukum. Ia menilai langkah Presiden Prabowo sudah berada pada jalur yang benar dan harus didukung karena sesuai dengan amanat konstitusi. “Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, tetapi juga harus berani mengambil keputusan tegas. Presiden telah melakukan keduanya,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Wasekjen PBNU itu mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan tiga kasus besar tersebut akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap agenda reformasi birokrasi dan hukum nasional. Ia berharap, proses hukum yang bergulir tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, melainkan sampai pada pengadilan yang memberikan vonis yang memberikan efek jera dan pemulihan aset negara secara maksimal. “Inilah momentum kebangkitan antikorupsi. Jangan disia-siakan,” tegas Suleman mengakhiri keterangannya.

Baca juga:

• AtlasGo Alihkan Fokus, DOKU Hengkang, Grab Luncurkan Armada Hijau
• Susunan Panitia MPLS SMP 2026 yang Ideal dan Tugasnya