Zulhas Percepat Operasional 10.070 Kopdes Merah Putih

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih guna memastikan kesiapan operasional serentak pada 15 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut ditetapkan percepatan operasionalisasi terhadap 10.070 titik Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus utama pada pemantauan pasokan dan penyaluran subsidi kepada masyarakat desa.

"Operasionalisasi serentak ini merupakan keputusan yang telah disahkan dalam rapat koordinasi. Seluruh titik harus siap melayani masyarakat pada 15 Oktober 2026," tegas Zulkifli Hasan dalam rapat yang dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait di Jakarta, Selasa.

Rapat koordinasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden mengenai penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi yang berfungsi sebagai simpul distribusi pangan dan barang kebutuhan pokok. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi desa ditetapkan sebagai badan usaha yang beranggotakan warga desa dengan landasan kekeluargaan dan gotong royong.

Pemantauan Pasokan dan Subsidi Jadi Prioritas

Dalam rapat tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemantauan pasokan menjadi prioritas utama menjelang operasional serentak. Pemerintah menetapkan mekanisme pelaporan berjenjang untuk memastikan ketersediaan barang di setiap titik Kopdes Merah Putih, khususnya di daerah terpencil dan wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan distribusi.

"Setiap titik wajib melaporkan stok dan penyaluran secara berkala. Jangan sampai ada desa yang tidak terlayani hanya karena persoalan pasokan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan itu.

Pemerintah juga menyiapkan skema pengawasan penyaluran subsidi melalui koperasi desa. Mekanisme ini dirancang agar subsidi tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam rantai distribusi. Berdasarkan keputusan rapat, kementerian dan lembaga terkait akan melakukan monitoring harian pada masa awal operasional.

Sinergi Kementerian dan Pemerintah Daerah

Rapat koordinasi yang dipimpin Zulkifli Hasan turut dihadiri perwakilan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor ditekankan sebagai kunci keberhasilan operasionalisasi 10.070 titik tersebut.

Pemerintah daerah diminta menyiapkan dukungan administrasi, pendampingan pengurus koperasi, hingga fasilitasi sarana dan prasarana. "Kepala daerah harus terlibat langsung. Ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi kerja bersama seluruh pemangku kepentingan," tutur Zulkifli Hasan.

Selain itu, Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat disebut telah menyampaikan dukungan terhadap program ini sepanjang tetap berpedoman pada tata kelola yang akuntabel. Dukungan legislatif dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program di masa mendatang.

Target Kelembagaan Ekonomi Desa

Kopdes Merah Putih ditargetkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui penyediaan kebutuhan pokok, penyerapan hasil produksi petani, serta layanan simpan pinjam. Pemerintah menetapkan pendirian koperasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa.

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa percepatan operasionalisasi tidak boleh mengorbankan kualitas tata kelola. Setiap pengurus koperasi diwajibkan mengikuti pembinaan, termasuk pencatatan keuangan dan pelaporan usaha secara transparan.

"Koperasi harus dikelola secara profesional. Jangan sampai kepercayaan masyarakat justru terganggu karena lemahnya administrasi," ucapnya menegaskan.

Menindaklanjuti hasil rapat, kementerian terkait akan menggelar verifikasi akhir di seluruh titik pada pekan ini. Verifikasi mencakup kesiapan bangunan, pengurus, sistem pencatatan, serta pasokan awal. Titik yang dinyatakan belum siap akan mendapat pendampingan khusus agar dapat beroperasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan operasionalisasi serentak pada 15 Oktober 2026, pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih menjadi tulang punggung distribusi pangan dan penguatan ekonomi desa. Seluruh pihak diminta memastikan keputusan rapat koordinasi dijalankan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.