Wamensos Agus Jabo Temui Tiga Pemda Bahas Pemberdayaan Sosial

Jakarta — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menggelar pertemuan koordinasi dengan tiga pemerintah daerah pada Kamis (17/7) untuk membahas dua agenda strategis, namely implementasi program Sekolah Rakyat dan penanganan konflik satwa liar yang meresahkan masyarakat. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama Kementerian Sosial tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pilar perlindungan sosial di tingkat regional.

Dalam keterangannya kepada awak media, Agus Jabo menyatakan bahwa diskusi bersama perwakilan tiga pemda tersebut menitikberatkan pada sinkronisasi program prioritas nasional dengan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden terkait perluasan jangkauan bantuan sosial berbasis komunitas.

Fokus pada Program Sekolah Rakyat

Agenda pertama yang dibahas dalam koordinasi tersebut adalah implementasi Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Agus Jabo menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas di tingkat menengah pertama.

"Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan instrumen transformasi sosial yang mempersiapkan generasi penerus dari keluarga prasejahtera untuk bersaing di era modern," ujar Agus Jabo saat ditemui seusai rapat. Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan kuota awal untuk tiga daerah yang menjadi prioritas dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, setiap pemda diminta menyiapkan lahan, infrastruktur dasar, dan tenaga pendidik lokal yang akan digabungkan dengan kurikulum nasional dari Kementerian Pendidikan. Mekanisme koordinasi lintas kementerian ini diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat.

Penanganan Konflik Satwa Liar

Selain membahas program pendidikan, pertemuan tiga jam tersebut juga mengangkat isu perlindungan warga dari konflik satwa liar yang marak terjadi di beberapa daerah pedesaan. Agus Jabo memaparkan bahwa kasus penyerangan satwa liar terhadap permukiman warga mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir, terutama di wilayah perbatasan hutan konservasi.

"Konflik satwa liar bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan masalah sosial yang membutuhkan pendekatan terpadu antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat adat," tegas Agus Jabo. Wakil Menteri Sosial ini menekankan bahwa Kementerian Sosial siap mengalokasikan bantuan tanggap darurat bagi korban serangan satwa liar.

Dalam sesi diskusi, perwakilan tiga pemda mengusulkan pembentukan satuan tugas gabungan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan tokoh masyarakat. Usulan ini akan ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi lintas kementerian yang diagendakan berlangsung pada bulan Agustus mendatang.

Penguatan Pilar Pemberdayaan Sosial

Pertemuan koordinasi tersebut juga membahas strategi penguatan pemberdayaan sosial di tingkat akar rumput. Agus Jabo menekankan bahwa program bantuan sosial harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas ekonomi keluarga penerima manfaat agar tidak terjebak dalam ketergantungan jangka panjang.

"Pemberdayaan sosial adalah pendekatan holistik yang menggabungkan bantuan материальных dengan pengembangan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha," papar Agus Jabo. Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah meluncurkan 12 program unggulan pemberdayaan yang siap diimplementasikan di daerah.

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam diskusi tersebut menyambut baik inisiatif koordinasi lintas daerah ini. Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan terkait menyatakan dukungannya terhadap anggaran tambahan untuk program Sekolah Rakyat dan penanganan konflik satwa liar dalam APBN Perubahan 2025.

Komitmen Sinergi Lintas Wilayah

Menutup pertemuan, Agus Jabo menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan menandatangani nota kesepahaman dengan tiga pemda paling lambat akhir Juli 2025. Dokumen kerja sama tersebut akan memuat rincian pembagian tugas, target capaian, dan mekanisme pelaporan berkala.

"Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program sosial. Tanpa koordinasi yang kuat, bantuan pemerintah tidak akan tepat sasaran," tandas Agus Jabo. Wakil Menteri Sosial ini optimistis bahwa implementasi kedua agenda utama tersebut dapat berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Pertemuan koordinasi ini menjadi yang kedua kalinya digelar dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, menandakan keseriusan Kementerian Sosial dalam membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Agus Jabo direncanakan melanjutkan safari koordinasi ke lima provinsi lainnya sebelum akhir tahun anggaran 2025.