Wamensos dan Tiga Pemda Bahas Sekolah Rakyat serta Konflik Satwa

JAKARTA — Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menggelar pertemuan strategis dengan perwakilan tiga pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis, 17 Juli 2026. Agenda utama rapat koordinasi tersebut menyoroti implementasi program Sekolah Rakyat dan penguatan perlindungan warga terdampak konflik satwa liar yang kian meresahkan di sejumlah wilayah.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh para kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dari tiga kabupaten/kota yang dinilai memiliki urgensi tinggi terhadap kedua isu tersebut. Meskipun tidak merinci identitas ketiga pemda, Agus Jabo menegaskan bahwa daerah-daerah tersebut merepresentasikan kantong-kantong kemiskinan yang memerlukan intervensi pemberdayaan dan juga lokasi-lokasi dengan eskalasi konflik satwa liar yang signifikan.

Fokus pada Program Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat yang digulirkan Kementerian Sosial merupakan upaya terobosan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai wadah pemberdayaan sosial terpadu bagi keluarga prasejahtera. Para peserta tidak hanya dibekali keterampilan vokasional, tetapi juga pendampingan psikososial, literasi keuangan, kewirausahaan, dan akses terhadap program perlindungan sosial.

Dalam arahannya, Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus mampu melahirkan agen perubahan di komunitas paling rentan. “Kita ingin memutus rantai kemiskinan struktural dengan memberikan kemampuan nyata kepada warga, bukan sekadar bantuan sesaat. Sekolah Rakyat menjadi laboratorium transformasi sosial yang akan kita perluas ke seluruh Indonesia,” ujarnya, Kamis (17/7), di hadapan peserta rapat.

Ketiga pemerintah daerah diinstruksikan untuk segera mengidentifikasi calon penerima manfaat, menyiapkan fasilitas pendukung, dan membentuk tim pengelola lokal yang sinergis dengan pendamping dari kementerian. Data Kementerian Sosial menyebutkan, hingga pertengahan 2026, program Sekolah Rakyat telah menjangkau lebih dari 15 provinsi dengan puluhan ribu alumni yang mulai merintis usaha mikro.

Perlindungan Warga dari Konflik Satwa Liar

Isu kedua yang menjadi perhatian serius adalah meningkatnya konflik manusia dengan satwa liar, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Agus Jabo menerima laporan bahwa interaksi negatif dengan gajah sumatera, harimau, dan buaya telah menyebabkan korban jiwa, kerusakan lahan pertanian, serta trauma sosial berkepanjangan. “Ini bukan hanya soal konservasi, melainkan juga soal keadilan sosial bagi warga yang hidup berdampingan dengan satwa. Negara hadir untuk melindungi mereka,” tegasnya.

Rapat membahas mekanisme respons cepat yang akan melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta aparat keamanan setempat. Bantuan sosial bagi keluarga korban akan diintegrasikan dengan program pemberdayaan agar mereka tidak lagi bergantung pada aktivitas yang memicu konflik, seperti perambahan hutan atau pembukaan lahan secara ilegal.

Salah satu butir kesepakatan yang disahkan dalam rapat adalah pembentukan posko pemantauan dan komunikasi risiko di tingkat desa. Posko ini akan menjadi jembatan antara warga dan otoritas terkait, sekaligus menjadi sentra edukasi mitigasi konflik. Kementerian Sosial menyatakan siap mengalokasikan anggaran perlindungan sosial khusus untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat.

Penguatan Pemberdayaan Sosial Sebagai Pangkal Solusi

Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat dan penanganan konflik satwa liar tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bertemu dalam kerangka besar penguatan pemberdayaan sosial. “Jika warga memiliki alternatif penghidupan yang layak melalui Sekolah Rakyat, ketergantungan terhadap eksploitasi habitat satwa akan berkurang. Ini solusi hulu yang harus kita kawal bersama,” jelasnya.

Diskusi yang berlangsung selama lebih dari tiga jam itu juga merumuskan rencana aksi kolaboratif jangka menengah. Tiga pemda yang hadir sepakat untuk mengalokasikan dana pendamping dari APBD guna mendukung operasional Sekolah Rakyat dan program perlindungan satwa-terpadu. Sementara itu, Kementerian Sosial akan memperkuat asistensi teknis melalui para pendamping sosial yang ditempatkan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pak Wamensos. Daerah kami memiliki angka kemiskinan tinggi dan sering terjadi konflik gajah. Program ini memberikan harapan baru bagi masyarakat,” ujar salah satu kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tertutup tersebut.

Rapat koordinasi diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yang memuat target-target terukur, termasuk jumlah peserta Sekolah Rakyat di setiap daerah, indikator penurunan frekuensi konflik satwa, dan peningkatan pendapatan keluarga peserta. Kementerian Sosial optimistis bahwa sinergi multiplihak ini akan menjadi model pembangunan sosial inklusif yang dapat direplikasi di daerah lain.