KPK Periksa Kepala BPKAD Tulungagung, Telusuri Kasus Bupati Gatut

Jakarta — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Kamis pekan ini. Pemeriksaan tersebut menyangkut perkara pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Kepala BPKAD yang dipanggil ialah Dwi Hary Subagyo, yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa pemanggilan Dwi Hary bertujuan menelusuri aliran dana yang terkait dengan aktivitas Bupati Gatut selama masa jabatannya. Penyidik mendalami kemungkinan adanya transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan prosedur anggaran daerah. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan kemungkinan adanya penyimpangan," ujar juru bicara KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Konteks Penahanan Bupati Gatut

Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Gatut kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK selama dua puluh hari pertama, yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Gatut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan.

Peran Strategis BPKAD dalam Pengelolaan Anggaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi sentral dalam tata kelola keuangan di tingkat pemerintah kabupaten. Lembaga ini bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas daerah, serta administrasi aset milik pemerintah daerah. Dalam konteks perkara yang sedang disidik, keterangan dari Kepala BPKAD dianggap penting untuk memetakan bagaimana dana-dana tertentu mengalir dari kas daerah.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Arya Wirawan, menyatakan bahwa posisi Kepala BPKAD biasanya memiliki akses langsung terhadap dokumen-dokumen keuangan strategis. "Kepala BPKAD mengetahui setiap transaksi yang melewati kas daerah, termasuk pencairan anggaran, pembayaran kegiatan, dan pengelolaan aset. Keterangannya menjadi kunci untuk mengungkap apakah ada aliran dana yang tidak semestinya," jelas Arya saat dihubungi secara terpisah.

Proses Penyidikan Berjalan Intensif

KPK memastikan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari kalangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk pejabat di tingkat dinas, bagian, dan badan. Pemeriksaan terhadap Dwi Hary Subagyo merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir.

Lembaga antirasuah tersebut juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dokumen penting terkait perkara. Penggeledahan dilakukan di Kantor BPKAD Tulungagung dan kediaman pribadi tersangka dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Sejumlah dokumen, perangkat elektronik, dan barang bukti lainnya telah diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Harapan Publik terhadap Penuntasan Kasus

Masyarakat Tulungagung menaruh harapan besar agar perkara ini dapat dituntaskan secara transparan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah. Aktivis antikorupsi dari Koalisi Masyarakat Sipil Tulungagung, Suhartono, menegaskan bahwa pengusutan tuntas atas kasus ini menjadi penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. "Kami meminta KPK bekerja tanpa tebang pilih dan memastikan seluruh pihak yang terlibat dimintakan pertanggungjawaban," ujar Suhartono.

Sementara itu, KPK menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi lain yang dianggap mengetahui perkara. Lembaga ini juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain. Pengembangan perkara akan dilakukan secara bertahap berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik di lapangan.

Dengan pemeriksaan terhadap Kepala BPKAD yang berlangsung Kamis ini, KPK berharap mendapatkan gambaran utuh mengenai pola aliran dana yang menjadi objek penyidikan. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka tambahan maupun pelimpahan berkas perkara ke tahap penuntutan.