Wamendagri Minta Pemda Perkuat Tiga Pilar Ketahanan Pangan

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) segera memperkuat tiga pilar utama dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (28/7/2026).

Rakornas dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran dinas terkait dari 34 provinsi. Bima Arya menekankan bahwa tekanan harga pangan yang masih fluktuatif harus direspons dengan langkah konkret di setiap lini pemerintahan daerah.

Tiga Agenda Utama

Dalam pemaparannya, Wamendagri merinci tiga agenda kunci yang wajib dijalankan oleh Pemda. Pertama, menjamin kelancaran distribusi pangan antardaerah agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam. Kedua, memperkuat cadangan pangan daerah melalui optimalisasi lumbung pangan dan kerja sama dengan Bulog. Ketiga, meningkatkan produksi pangan lokal dengan memanfaatkan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan unggulan di setiap wilayah.

Bima Arya menegaskan bahwa inflasi pangan harus dikendalikan dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Menurutnya, tiap kepala daerah wajib memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga di pasar tradisional maupun modern.

Penguatan Distribusi dan Pasokan

Pada agenda pertama, Bima Arya memberi perhatian khusus pada rantai distribusi yang sering menjadi titik rawan lonjakan harga. Ia meminta Pemda bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperketat pengawasan jalur logistik. Data dari Kementerian Perdagangan mencatat bahwa pergerakan harga beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi volatile food hingga mencapai 5,8 persen secara tahunan per Juni 2026.

Oleh karena itu, sinkronisasi data pasokan antarwilayah wajib diperbarui setiap pekan. Sistem Pemantauan Harga Pangan Kemendagri akan dijadikan acuan nasional untuk memetakan daerah yang mengalami defisit pangan.

Cadangan Pangan dan Produksi Lokal

Pada aspek kedua dan ketiga, Wamendagri menyoroti pentingnya setiap daerah memiliki cadangan pangan yang memadai. Ia menginstruksikan agar Pemda mengalokasikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan pangan untuk pengadaan cadangan strategis. Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat disebut sebagai contoh daerah yang telah berhasil menjaga ketahanan pangan melalui kemandirian produksi komoditas lokal.

Bima Arya mengingatkan bahwa ketergantungan pada impor harus dikurangi. Setiap wilayah memiliki potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan, baik itu jagung di Sulawesi, ubi di Papua, maupun perikanan di Maluku. Diversifikasi pangan harus menjadi gerakan serentak.

Data Inflasi dan Komitmen Daerah

Berdasarkan rilis terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional tahunan berada di angka 3,2 persen dengan andil bahan makanan mencapai 1,12 persen. Untuk meredam laju kenaikan, Bima Arya menetapkan target inflasi pangan harus ditekan di bawah 2 persen sebelum tutup tahun 2026. Semua kepala daerah diminta menandatangani komitmen bersama yang memuat rencana aksi pengendalian inflasi paling lambat satu bulan ke depan.

Pada sesi tanya jawab, sejumlah gubernur menyampaikan progres daerahnya. Gubernur Sulawesi Selatan melaporkan telah mengoperasikan Rumah Potong Hewan (RPH) terintegrasi untuk menstabilkan harga daging, sementara Gubernur Nusa Tenggara Timur memaparkan program tanam serentak di lahan kering seluas 5.000 hektare.

Langkah Strategis Pemda

Menindaklanjuti arahan Wamendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyatakan bahwa pihaknya akan menerjunkan tim asistensi ke seluruh provinsi untuk memastikan implementasi tiga pilar tersebut. Evaluasi akan dilakukan setiap triwulan dengan indikator kinerja yang terukur, seperti ketersediaan stok pangan minimal tiga bulan ke depan dan penurunan selisih harga antarpasar.

Rakornas ditutup dengan penandatanganan pakta integritas pengendalian inflasi oleh perwakilan Pemda. Bima Arya memastikan bahwa Kemendagri terus memonitor secara real-time melalui dashboard Sistem Informasi Pangan Nasional. Dengan penguatan tiga pilar ini, diharapkan gejolak harga pangan dapat diredam dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.