Tito Minta Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

JAKARTA — Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan program pemulihan dan pencairan anggaran di wilayah terdampak bencana. Permintaan itu disampaikan saat Tito memantau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah lokasi pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan bahwa kecepatan pelaksanaan di lapangan menjadi kunci agar masyarakat korban bencana dapat segera menempati kembali huniannya dan menjalani kehidupan sebagaimana sedia kala. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam setiap tahap pengerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan fisik, hingga serah terima aset kepada pemerintah daerah.

Pemantauan Progres di Lapangan

Pemantauan yang dilakukan Kasatgas menyasar sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan kembali rumah warga, perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta normalisasi kawasan yang terdampak. Tito menilai capaian sementara masih belum optimal dan perlu didorong lebih cepat agar target pemulihan dapat dipenuhi sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perencanaan awal.

“Saya minta agar seluruh pihak tidak menunda pekerjaan. Setiap hari yang terbuang adalah penderitaan yang berkepanjangan bagi warga yang rumahnya rusak,” kata Tito dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Dalam pemantauan itu, Tito juga meninjau lokasi relokasi serta pembangunan hunian tetap bagi warga yang tempat tinggalnya tidak lagi layak dihuni. Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan penyediaan lahan dan dokumen perizinan agar pelaksana di lapangan dapat bekerja tanpa hambatan administratif.

Percepatan Pencairan Anggaran

Selain percepatan pembangunan fisik, Tito menyoroti lambatnya realisasi anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana. Ia mendorong K/L dan Pemda mempercepat proses pencairan dana melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Pencairan anggaran tidak boleh tersendat karena persoalan administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan lebih awal. Koordinasikan dengan inspektorat dan aparat pengawas agar proses tetap cepat namun akuntabel,” tegasnya.

Data yang dihimpun satgas menunjukkan sebagian besar pagu anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Namun, penyerapan di lapangan dinilai masih berada di bawah target lantaran sejumlah kendala teknis, termasuk keterbatasan tenaga kerja konstruksi dan kondisi cuaca di wilayah pegunungan.

Menanggapi hal itu, Tito meminta dinas terkait menyusun skenario percepatan, antara lain dengan menambah jam kerja proyek, memperluas keterlibatan kontraktor lokal, serta memanfaatkan teknologi agar pengerjaan lebih efisien. Ia juga meminta pendampingan teknis dari kementerian terkait untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar ketahanan terhadap bencana.

Koordinasi Pusat dan Daerah

Dalam Rapat Koordinasi yang digelar setelah pemantauan, Tito menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada setiap tahap pemulihan. Ia menekankan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya tata kelola pelayanan publik dan roda ekonomi masyarakat setempat.

Para kepala daerah yang hadir diminta menyampaikan kendala di wilayah masing-masing secara terbuka agar dapat dicarikan solusi bersama. Tito juga meminta setiap Pemda membentuk tim percepatan yang melibatkan unsur perencanaan, keuangan, dan pelaksana lapangan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, Kasatgas meminta seluruh pihak menindaklanjuti hasil pemantauan ini dengan menyusun laporan berkala. Setiap keterlambatan di lapangan wajib dilaporkan beserta penyebab dan langkah koreksinya, sehingga persoalan dapat dituntaskan sebelum berakumulasi menjadi hambatan yang lebih besar.

Komitmen Pemulihan Berkelanjutan

Tito menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan berarti mengabaikan kualitas. Setiap pembangunan infrastruktur harus mengikuti standar teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek ketahanan terhadap bencana di masa mendatang. Prinsip membangun kembali dengan lebih baik menjadi acuan dalam setiap perencanaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan, baik melalui mekanisme gotong royong maupun program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Dengan demikian, anggaran pemulihan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali perekonomian warga terdampak.

Pada akhir kunjungan, Tito menyatakan optimismenya bahwa seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati apabila seluruh pemangku kepentingan menjalankan tugasnya secara disiplin dan terkoordinasi. Ia berjanji akan terus memantau perkembangan di lapangan hingga seluruh target pemulihan tercapai.