Sudaryono Resmi Pimpin BGN, Tegaskan Komitmen Berantas Praktik Ilegal

Jakarta — Sudaryono secara resmi dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mandat utama melakukan reformasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Penunjukan tersebut menandai babak baru dalam tata kelola program penyediaan gizi masyarakat yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan pers yang berlangsung di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Senin (22/7), Sudaryono menyatakan bahwa dirinya akan memprioritaskan pemberantasan berbagai bentuk penyimpangan yang selama ini menghambat efektivitas distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program strategis tersebut untuk kepentingan pribadi.

Komitmen Reformasi Program Makan Bergizi Gratis

Sudaryono menjelaskan bahwa program MBG memerlukan pendekatan baru yang lebih akuntabel dan terukur. Berdasarkan data yang dihimpun BGN, program tersebut telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat di 38 provinsi sepanjang semester pertama 2026. Namun, berbagai evaluasi internal menunjukkan masih terdapat celah dalam mekanisme pengawasan yang perlu segera ditutup.

"Saya hadir di sini bukan untuk melanjutkan pola lama yang penuh dengan kelemahan. Tugas utama kami adalah memastikan setiap rupiah anggaran negara dan setiap butir makanan yang sampai ke masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers.

Mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut menambahkan bahwa BGN akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok program MBG, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke titik-titik penerima manfaat. Langkah ini diambil menyusul temuan beberapa kasus penyimpangan yang sempat menjadi sorotan publik.

Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu agenda utama Sudaryono adalah membangun sistem transparansi digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung pelaksanaan program MBG di lapangan. Platform pelaporan berbasis aplikasi mobile akan diintegrasikan dengan data pusat BGN sehingga setiap keluhan atau laporan dapat ditindaklanjuti secara real-time.

"Transparansi bukan sekadar slogan. Kami akan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik, termasuk rincian anggaran, daftar penerima manfaat, dan laporan realisasi di setiap daerah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program ini dijalankan," tegas Sudaryono.

BGN juga akan memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah. Rapat koordinasi lintas sektoral dijadwalkan berlangsung secara berkala untuk memastikan sinergi pelaksanaan program di tingkat lapangan. Dalam rapat pleno internal, Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi demi kelancaran distribusi.

Penindakan Praktik Ilegal

Sudaryono tidak menampik bahwa selama ini terdapat pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan nama BGN untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia menegaskan bahwa lembaganya akan bertindak tegas terhadap segala bentuk praktik ilegal, termasuk pungutan liar, mark-up harga, dan penyalahgunaan wewenang.

"Kami tidak segan menindaklanjuti siapa pun yang mencoba memperjualbelikan nama BGN atau program ini untuk keuntungan pribadi. Penegakan hukum akan kami lakukan tanpa pandang bulu," ucap Sudaryono dengan nada tegas.

Dalam waktu dekat, BGN akan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas melakukan investigasi terhadap laporan-laporan penyimpangan. Satuan tugas ini akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk memproses kasus-kasus yang memenuhi unsur tindak pidana. Langkah ini diambil berdasarkan UU tentang Perlindungan Anak dan Keluarga serta regulasi terkait pengelolaan anggaran negara.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Rifai, menilai bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN membawa harapan baru bagi perbaikan tata kelola program MBG. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan yang seringkali terkendala oleh faktor sumber daya manusia dan infrastruktur.

"Reformasi program sebesar MBG membutuhkan political will yang kuat dan konsistensi dalam pelaksanaan. Tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, upaya perbaikan ini akan sulit mencapai target yang diharapkan," jelas Ahmad.

Sementara itu, Sudaryono optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari Presiden dan seluruh jajaran pemerintah, BGN mampu menjalankan mandatnya dengan baik. Ia menargetkan bahwa dalam enam bulan ke depan, berbagai kelemahan dalam sistem dapat diperbaiki dan kualitas pelayanan program MBG dapat meningkat secara signifikan.

"Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi kami memiliki tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Program ini menyangkut hajat hidup jutaan keluarga dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," pungkas Sudaryono.