Sudaryono Larang SPPG Gunakan Minyakita, Gas Melon, Beras SPHP

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara resmi menerbitkan instruksi pelarangan penggunaan barang bersubsidi pada seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan yang mulai berlaku efektif sejak Senin, 27 Juli 2026 ini disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kantor BGN, Jakarta, dan langsung berlaku bagi seluruh SPPG di Indonesia. Langkah tersebut diambil untuk memastikan instrumen subsidi negara tetap tepat sasaran dan tidak tergerus oleh operasional salah satu program prioritas nasional.

Larangan Tiga Komoditas Subsidi

Dalam instruksinya, Kepala BGN menetapkan tiga jenis barang bersubsidi yang dilarang digunakan dalam proses penyediaan makanan program MBG. Ketiganya adalah Minyakita, gas liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram yang dikenal luas sebagai gas melon, dan Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog. "Mulai hari ini, tidak ada dapur SPPG di seluruh Indonesia yang boleh menggunakan Minyakita, gas 3 kilogram, ataupun Beras SPHP. Seluruh operasional MBG wajib menggunakan komoditas nonsubsidi yang tersedia di mekanisme pasar normal," tegas Sudaryono di hadapan para kepala SPPG dan mitra kerja.

Ketiga komoditas tersebut merupakan barang yang mendapatkan subsidi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah dan diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Minyakita adalah minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET) yang disubsidi, gas LPG 3 kg adalah barang subsidi untuk keluarga miskin dan usaha mikro, sementara Beras SPHP merupakan beras operasi pasar Bulog yang digelontorkan untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Sudaryono menambahkan, "Kita harus menghormati dan menjaga alokasi subsidi itu. Jangan sampai program MBG yang mulia ini malah menjadi pesaing bagi masyarakat kecil dalam mendapatkan haknya."

Menjaga Stabilitas Harga dan Subsidi Tepat Sasaran

Kebijakan ini diyakini akan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang subsidi di tingkat konsumen. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, konsumsi Minyakita mencapai 70 persen dari total minyak goreng rumah tangga, sementara gas melon digunakan oleh lebih dari 60 juta keluarga penerima manfaat. Adopsi barang-barang tersebut oleh dapur SPPG dalam skala besar dikhawatirkan akan memicu kelangkaan di pasaran tradisional dan mendorong kenaikan harga di luar HET. "Tujuan MBG adalah menyediakan kecukupan gizi bagi anak-anak, bukan mengganggu instrumen perlindungan sosial yang sudah ada. Stabilitas harga dan subsidi tepat sasaran tetap menjadi prioritas tersendiri yang tidak boleh dikorbankan," ujar Sudaryono.

Sebagai langkah antisipatif, BGN telah menjalin kerja sama dengan distributor resmi dan pemasok swasta untuk memastikan pasokan minyak goreng nonsubsidi, gas LPG 5,5 kg atau 12 kg, dan beras komersial ke seluruh SPPG. Direktur Utama Perum Bulog, dalam pernyataan terpisah, menyambut baik instruksi tersebut dan menegaskan bahwa stok Beras SPHP akan sepenuhnya difokuskan untuk operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan. "Kami berkomitmen mendukung program MBG melalui penyediaan beras nonsubsidi dari stok komersial Bulog," ujarnya. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menjaga sinergi antara program bantuan sosial dan program peningkatan gizi nasional.

Mekanisme Pengawasan dan Sanksi

Untuk memastikan kepatuhan, BGN akan membentuk Tim Pengawas Kepatuhan Program MBG yang bekerja sama dengan Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) dan pemerintah daerah. Inspeksi mendadak (sidak) akan dilakukan secara berkala ke seluruh dapur SPPG, dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas. Sanksi yang disiapkan meliputi peringatan tertulis, pembekuan operasional sementara, hingga rekomendasi pencabutan izin kerja sama bagi SPPG yang terbukti melanggar.

"Kami tidak main-main dengan instruksi ini. SPPG adalah ujung tombak program strategis nasional, karena itu harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada satu pun dapur yang merugikan masyarakat kecil demi kemudahan operasionalnya sendiri," pungkas Sudaryono. Kebijakan ini diyakini akan memperkuat legitimasi program MBG di mata publik sekaligus menjaga kepercayaan bahwa pemerintah tetap konsisten menyalurkan subsidi kepada yang benar-benar berhak. Dengan implementasi yang ketat dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan distorsi di pasar barang kebutuhan pokok.