Studi Demokrasi Rakyat Apresiasi Komitmen Antikorupsi Prabowo

Jakarta, Apaberita — Lembaga riset independen Studi Demokrasi Rakyat (SDR) merilis temuan terbaru yang menempatkan persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi pada level tertinggi dalam dua dekade terakhir. Dalam laporan bertajuk 'Indeks Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum 2025' yang disampaikan di Jakarta, Kamis (15/5), Direktur SDR Hari Purwanto menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil membangun optimisme masyarakat terhadap agenda bersih-bersih negara.

Survei yang dilakukan sepanjang Februari hingga April 2025 di 34 provinsi ini melibatkan 4.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat. Hasilnya, 78,3 persen responden menyatakan yakin bahwa pemerintah saat ini menjalankan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan hasil survei serupa pada triwulan ketiga 2024 yang hanya berada di level 54,1 persen. "Publik melihat ada keberanian politik yang tidak setengah-setengah. Ini bukan lagi sekadar retorika, melainkan tindakan nyata yang bisa dirasakan," ujar Hari Purwanto di hadapan awak media.

Persepsi Publik Bergeser Drastis

Menurut Hari, lonjakan kepercayaan itu dipicu oleh sejumlah langkah konkret pemerintahan Prabowo dalam enam bulan pertama masa jabatannya. Mulai dari penangkapan sejumlah pejabat tinggi negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa intervensi kekuasaan, hingga pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Korupsi Sektoral di bawah koordinasi langsung Sekretariat Kabinet. Satgas itu diberi kewenangan untuk mengaudit proyek-proyek strategis nasional, termasuk di sektor energi dan infrastruktur yang selama ini rawan kongkalikong.

"Data kami menunjukkan, 62 persen responden mengaku lebih percaya pada mekanisme penegakan hukum setelah melihat tidak adanya imunitas bagi pihak-pihak yang sebelumnya dianggap tidak tersentuh. Bahkan di internal partai koalisi sekalipun, tidak ada yang dilindungi jika memang terbukti bersalah," paparnya. Persepsi keadilan ini, lanjut Hari, menjadi fondasi penting bagi stabilitas politik dan daya tarik investasi.

Penindakan Tegas dan Reformasi Birokrasi

SDR menyoroti tiga kebijakan yang menjadi katalis perubahan persepsi publik. Pertama, instruksi presiden kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus korupsi besar yang mangkrak, termasuk perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahap kedua yang melibatkan obligor kelas kakap. Langkah ini berhasil mengembalikan aset negara senilai Rp23,7 triliun dalam kurun waktu Januari hingga April 2025. Kedua, implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian/lembaga yang menekan celah korupsi secara struktural. Ketiga, pemberlakuan sanksi tegas berupa pemecatan tidak hormat bagi aparatur sipil negara yang terbukti menerima gratifikasi di atas Rp10 juta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai ASN.

"Inilah yang membedakan. Bukan hanya penindakan, tapi juga perbaikan sistem pencegahan. Publik menilai bahwa pemerintah tidak hanya sibuk menangkap koruptor, tetapi juga menyumbat keran korupsinya," tegas Hari. Hasil survei menunjukkan bahwa 70,5 persen responden menilai reformasi birokrasi yang digulirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjalan efektif dalam memutus rantai korupsi di lini pelayanan.

Dukungan Lintas Segmen dan Rekomendasi

Menariknya, peningkatan kepercayaan ini terjadi hampir merata di seluruh segmen responden. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan tinggi mencatat tingkat kepercayaan 82 persen, sementara responden dengan pendidikan dasar-menengah menunjukkan angka 73 persen. Berdasarkan wilayah, kawasan perkotaan memberikan skor 80 persen, sementara perdesaan menyentuh 74,5 persen. Hanya 8,2 persen responden yang menyatakan tidak percaya sama sekali, mayoritas dari kelompok yang mengaku sebagai pendukung partai oposisi di parlemen.

SDR merekomendasikan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Hari Purwanto menekankan perlunya penguatan peran pengawasan masyarakat sipil agar gelombang kepercayaan ini tidak berubah menjadi euforia yang meninabobokkan. "Kami mendorong agar DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Perampasan Aset dan memperkuat wewenang KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan di sektor swasta yang menjadi beneficiary dari korupsi," katanya. Laporan setebal 127 halaman itu juga menyarankan pembentukan mekanisme laporan publik berbasis digital yang terintegrasi dengan KPK dan Ombudsman guna memangkas waktu respons atas aduan masyarakat.

Menanggapi temuan SDR, Juru Bicara Kepresidenan membenarkan bahwa persepsi positif publik merupakan buah dari komitmen Presiden Prabowo yang sejak awal menjadikan antikorupsi sebagai panglima agenda nasionalnya. "Bapak Presiden selalu menekankan dalam setiap rapat kabinet bahwa tidak boleh ada tebang pilih. Keadilan harus ditegakkan bahkan jika itu mengenai kawan sendiri," ujarnya. Ke depan, pemerintah menargetkan penurunan indeks persepsi korupsi nasional hingga di bawah 30 pada tahun 2027, dari posisi saat ini yang berada di angka 35.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Firmansyah, menilai hasil survei SDR ini menandai babak baru dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. "Selama bertahun-tahun, isu antikorupsi selalu menjadi alat politik untuk menjatuhkan rezim. Kini, pemerintahan Prabowo berhasil mengubahnya menjadi modal politik yang produktif. Namun ujian sesungguhnya adalah konsistensi di tahun-tahun mendatang, terutama saat tekanan politik dan bisnis semakin masif menjelang siklus politik berikutnya," pungkasnya.

Baca juga:

• Kreasikan Pot Tanaman Gantung Estetik dari Barang Bekas di Rumah
• Puncak Arus Balik, 39.320 Penumpang Padati Stasiun Surabaya