hendra-wijaya
JAKARTA — Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB) Rustian menegaskan komitmen institusinya dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya intensitas ancaman hidrometeorologi dan geologi yang memerlukan respons terkoordinasi lintas sektor.
Rustian menyatakan bahwa BNPB terus mengoptimalkan kapasitas kelembagaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan setiap tahapan penanggulangan bencana berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat sipil.
"Kesiapsiagaan adalah investasi paling rasional dalam penanggulangan bencana. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk mitigasi akan jauh lebih efektif dibandingkan biaya pemulihan pascabencana," tegas Rustian dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana di Jakarta.
Penguatan Sistem Peringatan Dini
Dalam forum tersebut, Rustian memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah ditetapkan BNPB, salah satunya penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi. Ia menyebutkan bahwa integrasi data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta pemerintah daerah menjadi prioritas utama untuk mempercepat diseminasi informasi kepada masyarakat di kawasan rawan bencana.
Rustian menambahkan bahwa BNPB telah menetapkan sejumlah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi sebagai fokus intervensi, terutama wilayah pesisir, kawasan pegunungan berapi, serta daerah aliran sungai yang kerap mengalami banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data indeks risiko bencana, ribuan desa di seluruh Indonesia teridentifikasi berada pada kategori risiko tinggi sehingga memerlukan pendampingan berkelanjutan.
"Kami telah memetakan titik-titik rawan dan menetapkan langkah tindak lanjut bersama kementerian serta lembaga terkait. Fokus kami adalah memastikan masyarakat memiliki akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami," ujar Rustian.
Sinergi Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah
Rustian menekankan pentingnya penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai ujung tombak di tingkat kabupaten dan kota. Ia menyatakan bahwa BNPB terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan logistik, serta pelatihan simulasi evakuasi secara berkala di daerah-daerah rawan.
Selain itu, kata Rustian, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan dukungan darurat saat bencana terjadi. Ia menegaskan bahwa mekanisme komando dan koordinasi telah ditetapkan dalam prosedur tetap yang berlaku di setiap tingkatan.
"Setiap daerah harus memiliki rencana kontingensi yang mutakhir. Kami tidak ingin ada kekosongan koordinasi ketika keadaan darurat terjadi," tuturnya.
Menurut Rustian, BNPB juga memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat untuk memperluas literasi kebencanaan. Program kampanye kesiapsiagaan menyasar satuan pendidikan, komunitas relawan, serta kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Mitigasi Berbasis Komunitas dan Edukasi Publik
Lebih lanjut, Rustian menyatakan bahwa pendekatan mitigasi berbasis komunitas menjadi pilar utama dalam mengurangi risiko bencana. Desa Tangguh Bencana terus dikembangkan sebagai model penguatan kapasitas warga dalam mengenali ancaman, menyusun rencana evakuasi, dan mengelola sumber daya lokal secara mandiri.
Ia menyebutkan bahwa pelibatan tokoh agama, tokoh adat, serta pemuda menjadi kunci keberhasilan program tersebut, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses komunikasi dan infrastruktur. Edukasi publik melalui media massa dan kanal digital juga terus diperluas agar informasi kebencanaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Kami ingin memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam upaya mitigasi. Prinsipnya adalah inklusif dan berkelanjutan," tegas Rustian.
Di akhir pernyataannya, Rustian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya, bukan sekadar agenda seremonial. Ia menegaskan bahwa BNPB akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh program penanggulangan bencana agar respons terhadap setiap ancaman dapat berjalan cepat, tepat, dan terukur.
Comments (0)