Said Iqbal Tegaskan Buruh Solid Dukung Pemberantasan Korupsi Prabowo

JAKARTA — Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa seluruh elemen buruh di Indonesia berdiri di belakang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memberantas korupsi secara sistemik. Penegasan tersebut disampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Buruh Bersatu yang digelar di Jakarta, Sabtu (12/7/2026). Forum ini dihadiri oleh perwakilan 32 federasi serikat pekerja dan sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan serta Kantor Staf Presiden.

Said Iqbal, yang juga menjabat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyatakan bahwa momentum pemberantasan korupsi tidak boleh dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin melemahkan hubungan industrial.

“Kami, atas nama gerakan buruh Indonesia, menegaskan kembali dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Perang melawan korupsi adalah perang rakyat pekerja. Tidak boleh ada satu rupiah pun uang rakyat yang dikorupsi, karena setiap sen yang hilang adalah hak buruh dan rakyat miskin yang dirampok,”

Pernyataan tersebut merujuk pada intensifikasi operasi tangkap tangan dan audit forensik yang dilakukan aparat penegak hukum di bawah koordinasi Kejaksaan Agung dan Polri dalam dua bulan terakhir.

Dukungan Buruh Bukan Intervensi

Said Iqbal menekankan bahwa dukungan yang diberikan bersifat konstitusional dan tidak bermaksud mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Ia merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat merupakan elemen penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Keterlibatan buruh dalam mengawal pemberantasan korupsi bukanlah intervensi, melainkan wujud peran serta masyarakat yang dijamin undang-undang. Kami mengawal dari luar, memastikan tidak ada tebang pilih, dan menyerukan agar semua pihak yang terbukti bersalah dihukum seberat-beratnya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, disepakati bahwa gerakan buruh akan membentuk satuan tugas pemantau di 34 provinsi yang bertugas mendokumentasikan dan melaporkan dugaan penyimpangan dana publik, terutama yang bersentuhan langsung dengan hak-hak pekerja seperti dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan upah minimum.

Presiden Prabowo dan Komitmen Antikorupsi

Komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi telah ditegaskan dalam beberapa pidato kenegaraan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 3 Juni 2026, Presiden memerintahkan seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menandatangani pakta integritas dan membuka akses seluas-luasnya terhadap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Arahan itu ditindaklanjuti dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2026 tentang Percepatan Transparansi Pengelolaan Anggaran.

Said Iqbal menyebut bahwa faksi buruh di parlemen, melalui Fraksi Partai Buruh, juga telah mengajukan rancangan undang-undang inisiatif tentang Perlindungan Pelapor Korupsi di Sektor Swasta. RUU tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja yang mengungkap praktik curang di perusahaan tanpa takut pemecatan sepihak.

Poin-Poin Kesepakatan Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Buruh Bersatu menghasilkan lima poin kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Jakarta 2026. Pertama, mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kedua, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali penanganan kasus-kasus besar yang mandek. Ketiga, menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi terhadap pelapor dan saksi kasus korupsi. Keempat, mendukung penuh upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kelima, mengimbau seluruh pekerja untuk aktif mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah masing-masing.

Wakil Ketua KSPI Bidang Advokasi, Sunarto, yang hadir mewakili federasi buruh sektor manufaktur, menyatakan bahwa pemantauan APBD menjadi penting karena banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengindikasikan kebocoran anggaran hingga 15 persen di sejumlah daerah. “Pekerja yang setiap hari berada di lapangan adalah sensor paling tajam terhadap penyimpangan,” katanya.

Menanti Gerak Cepat Penegak Hukum

Dukungan massif dari kalangan buruh ini menambah tekanan publik terhadap institusi penegak hukum untuk bergerak lebih cepat. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan 17 tersangka baru dari kasus mega korupsi tata niaga komoditas sepanjang tahun 2026, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 89,2 triliun. Sementara itu, Polri melalui Satuan Tugas Khusus Antikorupsi mencatat 143 laporan dugaan penyuapan di sektor ketenagakerjaan yang masih dalam tahap penyelidikan.

Said Iqbal menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa sejarah membuktikan kolaborasi antara kekuatan rakyat dan kepemimpinan yang tegas adalah satu-satunya jalan untuk menuntaskan persoalan korupsi di Indonesia. Ia meminta seluruh pengurus partai dan serikat untuk tidak gentar menghadapi potensi serangan balik dari pihak-pihak yang dirugikan oleh gerakan ini.

“Kami sudah siap. Biarkan mereka menyerang kami secara politik, serikat kami tidak akan mundur. Ini bukan soal politik praktis, ini soal masa depan anak cucu buruh Indonesia,” tegasnya.

Baca juga:

• 5 Bendungan Baru Rp9,79 T Hasilkan Tambahan 720 Ribu Ton Padi
• Jaga Hilirisasi, Pemerintah Longgarkan Pasokan Bijih Nikel