Dua Belas Rangkaian KRL Siap Layani Rute Bogor–Jakarta Kota

Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan penambahan sebanyak 12 rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru untuk lintas Bogor–Jakarta Kota. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Koordinasi Teknis di Kantor Pusat KAI, Jakarta, Rabu (15/1/2025), sebagai jawaban atas lonjakan volume penumpang yang kian akut.

Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Teknis

Direktur Utama PT KAI, Hendra Kusuma, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari program modernisasi sarana perkeretaapian yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan. "Kami menyatakan komitmen penuh untuk menghadirkan 12 rangkaian KRL yang akan dioperasikan di lintas Bogor dalam waktu dekat. Pemenuhan sarana ini menjadi prioritas menyusul meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat Jabodetabek," ujarnya di hadapan awak media.

Berdasarkan dokumen rapat yang diterima Apaberita, total investasi untuk pengadaan 12 rangkaian KRL tersebut mencapai Rp1,28 triliun. Anggaran bersumber dari kombinasi Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp800 miliar dan pinjaman lunak dari lembaga keuangan internasional. Setiap rangkaian KRL baru dirancang berkapasitas 2.100 penumpang, terdiri dari 10 kereta dalam satu formasi, sehingga secara keseluruhan mampu mengangkut 25.200 penumpang tambahan per hari.

Rapat koordinasi yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menyetujui timeline operasional bertahap. "Pleno hari ini menghasilkan titik temu bahwa pengoperasian akan dimulai pada pertengahan tahun 2025," imbuh Hendra.

Pemenuhan Sarana Bertahap dalam Tiga Gelombang

Proses pemenuhan sarana tidak dilakukan secara serentak, melainkan disahkan melalui tiga tahap pengiriman. Berdasarkan dokumen kontrak pengadaan dengan pabrikan kereta api, tahap pertama meliputi 4 rangkaian yang dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada Juni 2025. Tahap kedua menyusul 4 rangkaian berikutnya pada September 2025, dan tahap ketiga sebanyak 4 rangkaian diproyeksikan rampung pada akhir Desember 2025. Jadwal ini, menurut Hendra, telah mempertimbangkan proses sertifikasi kelayakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

"Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setiap rangkaian wajib melalui uji laik operasi. Kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi," paparnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Setiawan, menyambut positif penjadwalan bertahap itu. "Kami mendukung penuh kebijakan ini. Dengan penambahan 12 rangkaian, headway atau jarak kedatangan antar kereta di lintas Bogor dapat dipangkas menjadi 3 menit, dibandingkan saat ini yang rata-rata 4,5 menit," ujarnya dalam wawancara terpisah.

Dampak Terhadap Kepadatan Penumpang

Data Balai Pengelola Transportasi Jabodetabek mencatat, lintas Bogor–Jakarta Kota menjadi rute tersibuk dengan volume harian rata-rata mencapai 850.000 penumpang pada tahun 2024. Kepadatan ekstrem sering terjadi pada jam sibuk pagi dan sore, dengan rasio kepenuhan (load factor) kerap melampaui 150 persen. Penambahan 12 rangkaian diyakini dapat menekan angka tersebut menjadi di bawah 110 persen, atau setara penurunan tingkat kepadatan sekitar 27 persen.

"Ini adalah langkah progresif yang menjawab jeritan warga penyintas KRL padat. Namun, pemenuhan sarana harus dibarengi dengan perbaikan manajemen operasional di stasiun-stasiun simpul seperti Stasiun Bogor, Citayam, dan Manggarai," tegas pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Prof. Dedy Rachmawan.

Syarat mutlak lainnya, menurut Dedy, adalah kesiapan infrastruktur perawatan. Depo KRL harus diperluas dan dimodernisasi agar mampu menampung tambahan armada. PT KAI telah mengantisipasi hal ini dengan memulai proyek pengembangan Depo Depok yang ditargetkan tuntas bersamaan dengan datangnya empat rangkaian perdana.

Dengan disahkannya rencana penambahan 12 rangkaian tersebut, PT KAI optimistis dapat melayani lonjakan penumpang yang diprediksi terus meningkat menyusul rampungnya sejumlah proyek hunian vertikal di koridor selatan Jakarta. "Ini bukan sekadar pemenuhan jumlah, melainkan peningkatan standar layanan publik yang berkeadilan," pungkas Hendra Kusuma.

Baca juga:

• Prabowo Lantik 25 Pejabat Negara dan 10 Duta Besar Baru
• Kapal Raksasa Pertamina Tembus Hormuz, Jamin Pasokan BBM Nasional