Respati Ardi Canangkan Revolusi Sampah, Edukasi dan Anggaran Jadi Kunci

Solo, Apaberita – Wali Kota Solo Respati Ardi secara resmi mencanangkan gerakan “Revolusi Sampah” untuk mengatasi persoalan limbah perkotaan yang kian mendesak. Dalam sebuah pertemuan terbatas di Balai Kota pada Selasa (15/7), ia menegaskan bahwa perubahan fundamental hanya akan terjadi apabila pemerintah dan masyarakat bersama-sama meninggalkan kebiasaan lama yang tidak ramah lingkungan.

“Revolusi ini bukan sekadar slogan. Kita harus berani mengubah cara pandang, cara hidup, dan cara mengelola sampah dari hulu hingga hilir. Tidak ada pilihan lain, situasi sudah darurat,” ujar Respati kepada awak media.

Kondisi Darurat di TPA Putri Cempo

Tekanan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo terus membengkak. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solo, rata-rata volume sampah yang masuk ke TPA tersebut telah mencapai 330 ton per hari sepanjang semester pertama 2026. Kapasitas zona aktif TPA yang tersisa diperkirakan hanya mampu menampung timbunan untuk 2,5 tahun ke depan jika tidak ada intervensi drastis. Respati mengakui bahwa kondisi ini adalah bom waktu yang harus segera dijinakkan.

“Setiap hari kita mengirim ratusan ton sampah ke Putri Cempo. Sementara lahan tidak bertambah. Kalau kita hanya mengandalkan kendaraan pengangkut dan penimbunan, kota ini akan tenggelam oleh sampahnya sendiri,” ungkapnya.

Karena itu, revolusi yang dimaksud Respati berporos pada dua pilar utama: edukasi massif untuk memutus mata rantai perilaku konsumtif dan penguatan anggaran yang diarahkan langsung ke infrastruktur pengolahan serta pemberdayaan masyarakat.

Edukasi: Dari Sekolah hingga Rumah Tangga

Respati menyatakan bahwa kunci keberhasilan terletak pada transformasi mental. Ia mencontohkan, selama ini warga masih mencampur sampah organik, anorganik, dan residu dalam satu kantong yang sama. Praktik ini membuat proses pemilahan di hilir menjadi tidak efisien dan mahal. Oleh karena itu, Pemkot Solo segera meluncurkan modul “Pilah dari Rumah” yang akan diintegrasikan dengan kurikulum muatan lokal di seluruh jenjang pendidikan.

“Anak-anak kita akan menjadi duta perubahan. Mereka belajar memilah, mengolah sampah dapur menjadi kompos, dan memahami nilai ekonomis barang bekas. Lalu mereka membawa pengetahuan itu pulang, mengedukasi orang tuanya. Ini strategi yang kami yakini akan menciptakan efek domino,” jelasnya.

Di tingkat Rukun Warga (RW), DLH Solo akan memperbanyak jumlah Bank Sampah Induk. Ditargetkan, setiap kelurahan memiliki minimal satu unit Bank Sampah yang dilengkapi mesin pencacah plastik dan alat pengomposan skala kecil. Respati juga menyebut perlunya insentif bagi warga yang konsisten memilah, misalnya melalui potongan retribusi kebersihan atau konversi tabungan sampah menjadi emas.

“Mengubah kebiasaan memang berat, tapi kalau diberikan rangsangan yang tepat, saya yakin masyarakat solo yang sudah maju ini bisa bergerak cepat,” imbuhnya.

Anggaran Tahun Jamak untuk Pabrik Olah Sampah

Dari sisi fiskal, Respati menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyusun rencana pendanaan tahun jamak (multiyears) bagi pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu. Angka awal yang disampaikan dalam rapat koordinasi adalah sekitar Rp 68 miliar untuk periode 2026-2027, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 serta APBD Murni 2027.

Dana tersebut akan digunakan untuk tiga proyek strategis: pembangunan pabrik Refuse Derived Fuel (RDF) dengan kapasitas 100 ton per hari, pengadaan 20 unit armada pemilah keliling, dan revitalisasi seluruh Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Respati menekankan bahwa anggaran jangan lagi hanya difokuskan pada biaya pengangkutan dan tiping fee TPA, melainkan harus bergeser ke teknologi yang mengurangi volume kiriman ke Putri Cempo minimal 40 persen dalam dua tahun.

“Selama ini lebih dari 70 persen anggaran DLH habis untuk ongkos truk dan retribusi TPA. Itu logika yang harus kita balik. Uang rakyat harus dipakai untuk membangun pabrik yang membuat sampah jadi berharga, bukan sekadar memindahkannya dari tong ke gunung sampah,” tegasnya.

Target Zero Waste 2028 dan Kolaborasi Swasta

Wali Kota mematok target ambisius: status Zero Waste City pada tahun 2028, yang berarti tidak ada lagi sampah tak terkelola yang berakhir di TPA. Untuk mewujudkannya, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi swasta dalam pengolahan sampah plastik dan kertas. PT Solusi Bangun Indonesia dan beberapa perusahaan rintisan lokal sudah menyatakan minat untuk menjadi mitra offtaker produk RDF.

“Sampah adalah sumber daya yang salah tempat. Kalau dikelola dengan benar, ia bisa menjadi bahan bakar industri semen, material daur ulang, bahkan sumber listrik. Kami butuh dukungan korporasi dan masyarakat. Revolusi ini bukan pekerjaan pemkot sendirian,” pungkas Respati.

Sementara itu, ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Dyah Purwanti, menyatakan bahwa DPRD Kota Solo siap mengawal pengesahan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi penerapan sanksi bagi pelanggar sistem pemilahan, sekaligus perlindungan bagi tenaga pemulung dan pekerja informal di sektor persampahan. Sidang paripurna pengesahan perda dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus 2026.

Baca juga:

• IHSG Naik ke 6.067, 360 Saham Menguat di Sesi I
• Harga Bersaing Kualitas Premium: Bagaimana Willkin Green Coffee Menjaga Transpar...