Mufti Anam Apresiasi Inisiatif Koperasi Merah Putih Prabowo

JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyampaikan dukungan penuh terhadap peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima redaksi, ia menilai langkah ini sebagai terobosan yang dapat mempercepat pemerataan ekonomi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Apresiasi untuk Langkah Strategis

Mufti Anam menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar program bantuan, melainkan sebuah instrumen transformasi ekonomi kerakyatan yang mengakar. “Saya melihat ini sebagai sebuah inisiatif yang sangat positif dan sejalan dengan semangat konstitusi untuk membangun kesejahteraan bersama,” ucapnya, merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menambahkan, pola pengembangan koperasi yang langsung menyentuh unit desa akan menjawab persoalan klasik kesenjangan antara kota dan desa.

Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III tersebut menggarisbawahi bahwa selama ini banyak program pemberdayaan desa yang terpusat dan tidak berkelanjutan. Dengan skema Koperasi Merah Putih, setiap desa akan memiliki wadah ekonomi kolektif yang dikelola secara profesional dan transparan. “Ini bukan sekadar wacana, tapi sebuah kerangka kerja yang apabila diimplementasikan dengan komitmen tinggi akan mendorong kemandirian desa,” tegasnya.

Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Dalam pemaparannya, Anam merujuk pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa per Maret 2026, tingkat kemiskinan di perdesaan masih berada di angka 12,8 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 7,4 persen. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi kendaraan utama untuk menekan angka tersebut melalui penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.

“Bayangkan, jika setiap desa memiliki koperasi yang kuat, petani tidak lagi bergantung pada tengkulak, usaha mikro bisa mengakses modal murah, dan produk unggulan desa bisa menembus pasar yang lebih luas,” kata Anam. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi koperasi dengan ekosistem ekonomi digital, sehingga desa tidak tertinggal dalam arus revolusi industri.

Mufti Anam secara khusus mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang telah menginstruksikan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempercepat pembentukan koperasi-koperasi desa ini di seluruh Indonesia. “Saya mencatat bahwa dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar awal pekan ini, Presiden langsung memimpin pengarahan dan memastikan anggaran pendampingan untuk 74.953 desa telah dialokasikan dalam APBN Perubahan 2026,” ungkapnya.

Sinergi Politik untuk Kepentingan Rakyat

Dukungan dari politisi PDI Perjuangan terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo ini menjadi sinyalemen politik yang menarik. Anam menepis anggapan bahwa perbedaan partai harus menghalangi dukungan terhadap kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. “Politik itu untuk kesejahteraan, bukan untuk pembenaran ego. Kalau sebuah kebijakan konkret dan berdampak langsung pada rakyat, saya tidak akan ragu untuk mendukungnya, tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, juga menempatkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Spirit inilah yang menurutnya harus dirawat, bukan justru dipertentangkan oleh dinamika politik sesaat. Fraksi PDI Perjuangan sendiri, melalui Ketua Fraksi-nya, telah menyatakan akan mengawal secara konstruktif setiap program pemerintah yang pro-rakyat.

Koperasi Desa Merah Putih direncanakan tidak hanya berfokus pada simpan-pinjam, melainkan juga mengelola rantai pasok komoditas unggulan, penyediaan sarana produksi pertanian, serta distribusi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Anam berharap, melalui badan usaha milik desa yang terafiliasi dengan koperasi ini, desa-desa dapat menikmati surplus ekonomi yang selama ini banyak tersedot ke pusat-pusat pertumbuhan perkotaan.

Di akhir pernyataannya, Mufti Anam menyerukan kepada seluruh kepala desa dan jajaran pemerintahan daerah untuk segera menindaklanjuti petunjuk pelaksanaan yang telah disusun oleh kementerian terkait. “Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan aparatur di tingkat paling bawah. Jangan sampai semangat pusat tidak selaras dengan gerak daerah,” tutupnya. Pernyataan ini menandai langkah maju dalam kolaborasi lintas partai demi percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga:

• Teaser Crystal Lake Ungkap Teror Awal di Camp Blood
• Teknik Pangkas Alpukat Pendek: Solusi Panen Praktis di Pekarangan