Ratu Máxima Tuntaskan Lawatan Inklusi Keuangan di Indonesia

JAKARTA, Apaberita — Ratu Máxima dari Belanda resmi menuntaskan kunjungan kerja selama tiga hari ke Indonesia, Selasa (14/5). Dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keuangan Inklusif demi Pembangunan (UNSGSA), ia melakukan serangkaian pertemuan tingkat tinggi, meninjau implementasi keuangan digital di tingkat akar rumput, dan menyatakan komitmen untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Lawatan yang dimulai pada Senin (12/5) ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar keuangan digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Pertemuan Strategis dengan Kepala Negara dan Otoritas Keuangan

Agenda utama Ratu Máxima dilaksanakan pada hari pertama kunjungan di Istana Merdeka, Jakarta. Ia diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan terbatas yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, serta Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ratu Máxima menyoroti capaian Indonesia dalam mendorong penetrasi rekening bank, yang menurut data Bank Dunia telah mencapai 76 persen populasi dewasa pada tahun 2025, naik tajam dari 52 persen satu dekade sebelumnya. "Presiden dan jajarannya memiliki visi yang sangat kuat tentang bagaimana teknologi dapat menjembatani kesenjangan akses keuangan. Saya sangat terkesan dengan komitmen Indonesia untuk menjadikan inklusi keuangan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan," ujar Ratu Máxima dalam keterangan pers selepas pertemuan.

Tidak hanya di lingkar eksekutif, Ratu Máxima juga mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jajaran direksi Bank Indonesia. Pertemuan tertutup itu membahas sinergi kebijakan untuk memperkuat literasi keuangan digital, mitigasi risiko pinjaman daring ilegal, serta perlindungan data konsumen. Data OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional telah menembus angka 56 persen, dan pemerintah menargetkan angka tersebut melampaui 65 persen pada tahun 2027. "Kami berkomitmen untuk terus menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Kehadiran Yang Mulia Ratu Máxima semakin memacu tekad kami untuk mempercepat agenda ini," kata Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, saat mendampingi.

Dari Pasar Tradisional hingga Pusat Teknologi Finansial

Pada hari kedua, Selasa (13/5), Ratu Máxima meninggalkan ruang rapat dan menyambangi Pasar Tanah Abang Blok A, pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Di sana ia berbincang langsung dengan puluhan pedagang yang telah memanfaatkan pembayaran digital melalui Kode Respons Cepat Standar Indonesia (QRIS). Salah satu pedagang, Suryati (46), menuturkan bahwa sejak menggunakan QRIS tiga tahun lalu, omzetnya meningkat 30 persen karena pelanggan dari berbagai daerah dapat bertransaksi lebih mudah. "Yang Mulia bertanya apakah pembayaran nontunai benar-benar membantu usaha saya. Saya jawab sangat membantu dan saya jadi punya riwayat transaksi untuk mengajukan kredit ke bank," ujar Suryati. Kunjungan ini dirancang untuk menunjukkan bukti nyata bahwa sistem pembayaran digital telah merasuki sektor informal.

Setelah dari Tanah Abang, rombongan bertolak ke kawasan Mega Kuningan untuk meninjau kantor pusat salah satu perusahaan rintisan teknologi finansial terbesar di Indonesia. Ratu Máxima menerima pemaparan tentang platform peminjaman berbasis produktivitas untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Chief Executive Officer perusahaan itu, Aldo Wibowo, mengungkapkan bahwa platformnya telah menyalurkan pinjaman senilai Rp28,3 triliun kepada lebih dari 7 juta UMKM sejak berdiri pada 2018. "Pekerjaan rumah terbesar kami adalah menjangkau wirausaha perempuan di daerah pedesaan. Kami senang bisa berbagi pengalaman dengan Yang Mulia yang telah lama mendampingi isu pemberdayaan ekonomi perempuan di seluruh dunia," kata Wibowo.

Dukungan Belanda dan Rekomendasi untuk Pemerintah

Di penghujung lawatan, Ratu Máxima memimpin diskusi panel bersama perwakilan kementerian, lembaga donor, dan pelaku industri jasa keuangan. Ia menyampaikan apresiasi atas pesatnya transformasi digital Indonesia, namun juga menyoroti tiga pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius. Pertama, kesenjangan literasi keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang masih mencapai 20 persen. Kedua, rendahnya partisipasi perempuan di sektor keuangan formal, khususnya di Indonesia timur. Ketiga, kebutuhan akan kerangka regulasi yang adaptif terhadap munculnya aset kripto dan mata uang digital bank sentral. "Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemimpin global dalam inklusi keuangan. Namun, kemajuan harus dirasakan oleh semua orang — termasuk mereka yang tinggal di pulau terluar dan bekerja di sektor informal," tegas Ratu Máxima dalam pidato penutupnya di Hotel Indonesia Kempinski.

Pemerintah Belanda melalui Kedutaan Besar di Jakarta menyatakan akan melanjutkan program kerja sama teknis untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns, menyebut pihaknya tengah menyiapkan investasi hibah senilai 15 juta euro untuk proyek "Inclusive Digital Village" di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. "Kunjungan Yang Mulia Ratu Máxima bukan sekadar seremonial. Ini adalah pijakan bagi kolaborasi lebih dalam antara Belanda dan Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan merata," ujar Grijns.

Secara keseluruhan, lawatan Ratu Máxima kali ini meninggalkan jejak komitmen baru dan konsolidasi kemitraan multilateral. Bagi Indonesia, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan posisi di peta global sebagai negara yang mampu memadukan kemajuan teknologi dengan keadilan sosial. Rencana tindak lanjut telah disusun oleh Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mencakup percepatan regulasi perlindungan data nasional dan perluasan program edukasi keuangan hingga ke 7.500 desa tertinggal. Masyarakat kini menantikan sejauh mana rekomendasi-rekomendasi tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di lapangan.

Baca juga:

• Mubasyier Fatah, Praktisi Keamanan Siber yang Mengabdi di PP ISNU
• Rulinawaty Kasmad: Peran Ganda Dosen dan Pejabat HAM