Mendagri Tito Karnavian Ungkap Dua Faktor Korupsi Kepala Daerah

Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan dua faktor utama yang menjadi akar persoalan masih maraknya praktik korupsi di kalangan kepala daerah. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa pekan lalu. Di hadapan para inspektur daerah dan aparat pengawas internal pemerintah, Tito menegaskan bahwa tanpa intervensi sistematis terhadap dua faktor tersebut, pemberantasan korupsi di level pemerintah daerah akan terus menghadapi jalan buntu.

Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga pertengahan tahun 2025 tercatat 17 kepala daerah aktif berstatus tersangka dalam berbagai kasus rasuah. Angka ini meliputi 8 bupati, 6 wali kota, dan 3 gubernur. Modus yang menonjol mencakup suap perizinan, penggelembungan anggaran proyek infrastruktur, serta jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Tito menyebutkan bahwa pola-pola tersebut bukanlah fenomena baru, melainkan siklus yang terus berulang karena belum tertanganinya dua faktor fundamental.

Faktor Pertama: Biaya Politik yang Tidak Terkendali

Faktor pertama yang disorot Mendagri adalah tingginya ongkos politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Ia menjelaskan bahwa banyak calon kepala daerah yang mengeluarkan biaya sangat besar selama masa kampanye, mulai dari kebutuhan logistik, konsultan politik, hingga mahar kepada partai pengusung. Menurut Tito, biaya politik seorang calon bupati di wilayah dengan tingkat kompetisi tinggi bisa menembus angka Rp50 miliar hingga Rp80 miliar. Angka ini jauh melampaui batas kewajaran jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan resmi seorang kepala daerah yang berkisar antara Rp100 juta hingga Rp150 juta per bulan.

"Setelah terpilih, mereka dihadapkan pada realitas fiskal yang timpang. Pengeluaran politik sudah sangat besar, sementara pendapatan resmi tidak mencukupi untuk mengembalikan modal. Di sinilah godaan untuk menyalahgunakan kewenangan muncul," ujar Tito dalam arahannya. Ia menambahkan bahwa tekanan dari para penyandang dana kampanye memperparah situasi. Kepala daerah kerap terjebak dalam skema balas budi melalui pemberian proyek, kemudahan perizinan, atau pengangkatan pejabat tertentu yang berafiliasi dengan kreditor politiknya.

Tito merujuk pada amandemen Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang telah beberapa kali direvisi, namun belum menyentuh akar persoalan pembiayaan politik. Ia mendorong agar pemerintah dan DPR duduk bersama merumuskan mekanisme pembatasan pengeluaran kampanye yang lebih ketat dan transparan, termasuk pengawasan ketat terhadap dana non-tunai yang kerap menjadi celah penyamaran biaya politik ilegal. Sistem political crowdfunding yang diatur negara, menurutnya, layak dikaji sebagai alternatif untuk memutus ketergantungan calon kepala daerah pada pemodal besar.

Faktor Kedua: Lemahnya Pengawasan Internal dan Eksternal

Faktor kedua yang diidentifikasi Tito adalah sistem pengawasan yang belum berjalan efektif. Ia menyoroti bahwa inspektorat daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal kerap kali tidak memiliki independensi yang memadai. Dalam banyak kasus, inspektur daerah justru berada di bawah tekanan kepala daerah, sehingga fungsi pencegahan dan deteksi dini penyimpangan anggaran menjadi tumpul. "Inspektorat seharusnya menjadi early warning system, bukan justru menjadi alat legitimasi kebijakan kepala daerah yang bermasalah," tegas Tito.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa dari 508 kabupaten dan kota di Indonesia, baru sekitar 35 persen yang memiliki inspektorat dengan kapasitas pengawasan yang memadai, baik dari sisi jumlah personel bersertifikasi maupun ketersediaan teknologi audit modern. Banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebenarnya sudah terdeteksi oleh inspektorat, namun tidak ditindaklanjuti karena intervensi pimpinan daerah.

Tito juga mengkritisi lemahnya koordinasi antara inspektorat daerah, BPK, BPKP, dan KPK. Tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral mengakibatkan celah-celah penyimpangan tidak tertutup secara optimal. Ia mendorong penguatan kelembagaan inspektorat melalui revisi Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar inspektur daerah memiliki jalur pelaporan langsung ke kepala daerah dan DPRD tanpa hambatan birokratis. Selain itu, rotasi berkala pejabat inspektorat lintas daerah dinilai penting untuk mencegah kooptasi oleh penguasa lokal.

Langkah Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

Mengakhiri paparannya, Tito menyampaikan empat rekomendasi strategis yang akan ditempuh Kemendagri. Pertama, percepatan penyusunan regulasi tentang batas maksimal belanja kampanye pilkada yang disertai mekanisme audit independen. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di inspektorat daerah melalui program pelatihan nasional bersertifikasi. Ketiga, pembentukan sistem informasi pengawasan terpadu yang menghubungkan inspektorat, BPK, BPKP, dan KPK dalam satu platform data real-time. Keempat, penerapan sanksi disiplin berat bagi pejabat inspektorat yang terbukti lalai atau sengaja mengabaikan temuan penyimpangan.

Kemendagri menargetkan implementasi penuh rekomendasi tersebut pada akhir tahun 2026, sejalan dengan dimulainya siklus baru perencanaan pembangunan daerah. Kepala daerah yang akan dilantik pasca Pilkada Serentak 2024, demikian Tito menekankan, harus menjadi generasi pemimpin daerah yang bersih dan tidak lagi terjebak dalam lingkaran setan biaya politik tinggi dan pengawasan lemah. "Tanpa perbaikan di dua sisi ini, kepala daerah yang jujur pun akan kesulitan bertahan dari tekanan sistem," pungkasnya.

Baca juga:

• Permintaan Maaf Antoine Griezmann Warnai Perpisahan Emosional dari Atletico Madr...
• Warisan Abadi Para Ikon Digital Dunia Konsol