Satgas PRR Gerak Cepat Rehab Tambak Bireuen untuk Pulihkan Ekonomi Warga

Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka memimpin langsung percepatan rehabilitasi kawasan pertambakan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, melalui Tim 1 Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) Wilayah Sumatra. Langkah ini ditempuh untuk membangkitkan kembali sektor perikanan budi daya yang menjadi tumpuan utama perekonomian masyarakat pesisir Bireuen. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu (19/3/2026), tim Satgas PRR melakukan peninjauan teknis ke sejumlah titik tambak yang rusak, serta memaparkan rencana aksi percepatan di hadapan perangkat daerah dan perwakilan kelompok pembudidaya ikan.

Kehadiran Satgas PRR di Bireuen tidak sekadar seremonial. Laksamana Pertama Nouldy Tangka menegaskan bahwa pemulihan tambak merupakan bagian dari mandat langsung Kepala Satgas PRR Nasional untuk memastikan infrastruktur perikanan rakyat kembali berfungsi optimal dalam waktu singkat. “Kami tidak bisa menunggu lama. Tambak-tambak yang tidak produktif ini harus segera direhabilitasi agar roda ekonomi masyarakat pesisir Bireuen bisa berputar kembali. Ini perintah langsung dari pimpinan satgas untuk kami tuntaskan dalam kuartal ini,” ujar Laksamana Pertama Nouldy Tangka di sela-sela rapat koordinasi di Kantor Bupati Bireuen.

Cakupan Kerusakan dan Target Rehabilitasi

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas PRR bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, sedikitnya 350 hektare lahan tambak di wilayah pesisir Bireuen mengalami penurunan produktivitas akibat sedimentasi, kerusakan tanggul, dan saluran air yang tidak terawat. Kerusakan ini berdampak langsung pada 1.200 rumah tangga pembudidaya yang menggantungkan penghasilan dari komoditas udang windu, bandeng, dan ikan nila. Pendataan lapangan menunjukkan bahwa pendapatan pembudidaya merosot hingga 40 persen dalam dua tahun terakhir, sehingga memperlebar kemiskinan di wilayah pesisir.

Satgas PRR menargetkan rehabilitasi fisik tanggul dan saluran irigasi pada 150 hektare tambak prioritas selesai dalam waktu 60 hari. Pengerahan alat berat, penormalan saluran, dan penguatan tanggul pantai menjadi pekerjaan utama. Laksamana Pertama Nouldy Tangka menjelaskan, “Kami sudah menyusun skala prioritas berbasis kerentanan. Tambak yang langsung berbatasan dengan abrasi laut akan kami tangani lebih dahulu, disusul perbaikan saluran primer yang menjadi urat nadi distribusi air tawar dan air laut.”

Sinergi Pemerintah Daerah dan Partisipasi Warga

Percepatan ini tidak hanya melibatkan personel TNI yang tergabung dalam Satgas PRR, tetapi juga mengandalkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen, kelompok pembudidaya, dan penyuluh perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bireuen, Ir. Syahrul Ramadhan, menyatakan bahwa pihaknya akan memobilisasi Balai Benih Ikan untuk menyediakan benih bersertifikasi begitu tambak selesai direhabilitasi. “Kami sudah siapkan 5 juta benih udang dan bandeng yang akan disalurkan secara gratis kepada pembudidaya pada tahap awal. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat siklus produksi,” kata Syahrul Ramadhan dalam rapat teknis yang sama.

Partisipasi warga juga dikedepankan. Pola padat karya diterapkan dalam proyek perbaikan tanggul dan saluran agar masyarakat setempat memperoleh penghasilan langsung selama proses rehabilitasi. Kelompok pembudidaya di Kecamatan Jangka dan Peusangan sudah membentuk tim kerja mandiri yang akan mendukung pengawasan material dan tenaga bangunan. Bupati Bireuen melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah menekankan, “Keberhasilan rehabilitasi ini sangat bergantung pada keterlibatan penuh para petambak. Pemerintah daerah akan mengawal agar bantuan dari Satgas PRR tepat sasaran dan berkelanjutan.”

Dampak Ekonomi dan Harapan Pemulihan Jangka Panjang

Rehabilitasi tambak di Bireuen diperkirakan mampu mengembalikan kapasitas produksi hingga 800 ton per siklus panen, dengan nilai ekonomi mencapai Rp12 miliar per tahun. Angka ini setara dengan 60 persen total produk domestik regional bruto (PDRB) subsektor perikanan budi daya kabupaten tersebut. Jika rehabilitasi tuntas sesuai jadwal, panen raya diperkirakan dapat dilakukan pada Oktober 2026, tepat di saat permintaan pasar domestik dan ekspor sedang tinggi.

Laksamana Pertama Nouldy Tangka menambahkan, Satgas PRR akan menjadikan Bireuen sebagai percontohan pemulihan tambak pesisir di pesisir barat Aceh. Keberhasilan di sini akan direplikasi ke kabupaten/kota lain di Sumatra yang memiliki karakteristik kerusakan serupa. “Kami tidak akan berhenti hanya di Bireuen. Dari sini, kami ingin membuktikan bahwa percepatan pemulihan tambak bisa dilakukan dengan disiplin, tepat waktu, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.

Untuk menjamin keberlanjutan, Satgas PRR juga membekali pembudidaya dengan pelatihan manajemen tambak modern dan sistem pemasaran digital. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai kerugian yang selama ini disebabkan oleh keterbatasan akses pasar dan teknik budi daya tradisional. Dengan rampungnya rehabilitasi, warga Bireuen tidak hanya mendapatkan tambak yang pulih secara fisik, tetapi juga ekosistem bisnis perikanan yang lebih tangguh dan mandiri.

Baca juga:

• Prabowo Wajibkan Barang Subsidi Dijual Lewat Koperasi Merah Putih
• ...