Teheran Peringatkan Washington Hormati Kesepakatan di Selat Hormuz

TEHERAN — Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menyampaikan tuntutan resmi kepada Amerika Serikat agar mematuhi seluruh ketentuan perjanjian perdamaian yang berlaku di kawasan Selat Hormuz. Desakan tersebut disampaikan pada Rabu (12/2/2025) melalui juru bicara militer Iran, menyusul meningkatnya manuver kapal-kapal perang AS di perairan strategis yang menjadi jalur lintas 20 persen perdagangan minyak dunia itu.

Panglima Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Laksamana Muda Alireza Tangsiri, dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran sekecil apa pun terhadap protokol keselamatan pelayaran yang telah disepakati bersama. "Setiap bentuk provokasi di perairan teritorial dan zona tanggung jawab kami akan direspons secara proporsional dan terukur sesuai hukum internasional," demikian pernyataan yang dirilis kantor berita resmi IRNA.

Situasi di Selat Hormuz kembali memanas setelah kapal induk USS Theodore Roosevelt bersama gugus tempurnya memasuki kawasan tersebut pada Senin (10/2/2025) tanpa koordinasi sebelumnya dengan otoritas maritim Iran. Insiden ini mengingatkan publik internasional pada krisis serupa yang terjadi pada tahun 2019 dan 2023, ketika konfrontasi langsung antara armada kedua negara hampir memicu eskalasi yang lebih luas.

Dasar Hukum dan Kewenangan Iran

Pemerintah Iran mendasarkan klaimnya pada ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 serta Perjanjian Keamanan Maritim yang ditandatangani pada November 2024 dalam forum dialog Doha. Perjanjian tersebut, yang difasilitasi oleh Qatar dan disaksikan oleh perwakilan Uni Eropa, mengatur zona lalu lintas aman, prosedur identifikasi kapal militer asing, serta mekanisme hotline komunikasi langsung antara Teheran dan Washington.

Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, dalam sesi dengar pendapat dengan Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran pada Selasa (11/2/2025) menyatakan bahwa penempatan aset militer AS yang terus-menerus di kawasan Teluk Persia bertentangan dengan semangat perjanjian. "Kehadiran kekuatan asing tidak akan menciptakan stabilitas, justru menghasilkan ketidakpastian dan risiko insiden yang tidak diinginkan. Kami mendesak Gedung Putih untuk meninjau kembali postur militernya di kawasan," ujarnya.

Data dari Komando Pusat Maritim Iran menunjukkan bahwa sepanjang Januari 2025 tercatat 17 kali pelanggaran zona batas oleh kapal-kapal Angkatan Laut AS di sekitar perairan Hormuz. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat 11 insiden. Setiap pelanggaran, menurut militer Iran, berpotensi memicu misinterpretasi yang dapat berakibat fatal.

Respons Washington dan Dinamika Regional

Pihak Pentagon hingga berita ini diturunkan belum mengeluarkan tanggapan resmi atas desakan Teheran. Namun seorang pejabat senior Departemen Pertahanan AS yang enggan disebutkan namanya mengindikasikan bahwa peningkatan patroli dilakukan dalam kerangka Operasi Sentinel, sebuah inisiatif koalisi maritim pimpinan AS yang bertujuan menjaga kebebasan navigasi. "Kami beroperasi secara legal di perairan internasional dan akan terus melakukannya," kata pejabat tersebut.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Teheran, Dr. Mahmoud Shafiee, menilai eskalasi retorika ini merupakan ujian pertama bagi kerangka perjanjian Doha yang baru berusia tiga bulan. "Perjanjian ini masih rapuh dan belum memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Kedua pihak perlu menunjukkan itikad politik untuk mencegah insiden berubah menjadi konfrontasi terbuka," katanya dalam wawancara dengan media lokal.

Kawasan Teluk Persia menyumbang kurang lebih 30 persen dari total produksi minyak mentah global. Selat Hormuz sendiri, dengan lebar tersempit hanya 34 kilometer, menjadi chokepoint energi dunia yang krusial. Gangguan sekecil apa pun pada jalur ini berpotensi melontarkan harga minyak mentah hingga di atas 100 dolar AS per barel dalam hitungan hari.

Konsolidasi Diplomasi dan Skenario Ke Depan

Dewan Keamanan Nasional Iran dalam rapat terbatas pada Selasa malam (11/2/2025) memutuskan untuk menempuh jalur diplomatik sebagai prioritas utama seraya tetap mempertahankan kesiapan operasional penuh di sepanjang pesisir selatan negara itu. Presiden Iran dalam pernyataan publiknya menekankan bahwa negaranya tidak menginginkan perang, namun tidak akan ragu untuk membela kedaulatan nasional.

Sejumlah negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dilaporkan telah melakukan komunikasi intensif dengan kedua pihak. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang sama-sama memiliki ketergantungan tinggi pada keamanan Selat Hormuz untuk ekspor energi mereka, mendesak agar dialog segera digelar untuk meredakan situasi sebelum mencapai titik yang tidak dapat dikendalikan.

Ketegangan di Selat Hormuz ini terjadi bersamaan dengan putaran negosiasi nuklir Iran dengan kelompok P5+1 yang memasuki fase krusial di Wina, Austria. Analis menilai terdapat keterkaitan erat antara kedua isu ini. "Keberhasilan atau kegagalan diplomasi maritim dapat berdampak langsung pada prospek penyelesaian isu nuklir, dan sebaliknya," tulis laporan kebijakan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Strategis Timur Tengah di Doha pada Rabu (12/2/2025).

Baca juga:

• Film Korea 'No Other Choice' Resmi Mendarat di Vidio Hari Ini
• Marvel Umumkan Rangkaian Film dan Serial MCU 2026