BMKG Umumkan 10 Kecamatan di NTB Berstatus Waspada Kekeringan

Mataram – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status waspada kekeringan meteorologis terhadap sepuluh kecamatan yang tersebar di enam kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NT...

Jul 12, 2026 - 20:38
0 0

Mataram – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status waspada kekeringan meteorologis terhadap sepuluh kecamatan yang tersebar di enam kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penetapan ini disampaikan melalui rilis resmi Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat pada Rabu (12/8/2026) di Mataram, menyusul hasil pemantauan kondisi curah hujan dan tingkat kebasahan tanah selama dasarian terakhir.

Keputusan tersebut diambil setelah analisis data menunjukkan bahwa sejumlah wilayah telah mengalami hari tanpa hujan (HTH) yang sangat panjang, melewati ambang batas 21 hari, serta kekeringan pada lapisan tanah atas yang masuk kategori ekstrem. BMKG menegaskan, status ini berlaku efektif hingga dasarian berikutnya dan akan dievaluasi secara berkala.

Wilayah Terdampak di Enam Kabupaten

Dua kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Gerung dan Lembar, menjadi yang pertama dikonfirmasi masuk zona waspada. Di Pulau Lombok bagian tengah, Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah turut masuk daftar. Sementara itu, di Lombok Timur, BMKG mencatat Kecamatan Pringgabaya dan Jerowaru sebagai wilayah dengan potensi kekeringan tinggi.

Pemantauan di Pulau Sumbawa menambah daftar signifikan. Di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Sumbawa dan Empang ditetapkan berstatus serupa. BMKG juga mengidentifikasi Kecamatan Dompu dan Kempo di Kabupaten Dompu, serta Kecamatan Woha di Kabupaten Bima, sebagai bagian dari sepuluh kecamatan yang harus mewaspadai dampak kekeringan meteorologis. Dengan demikian, total enam kabupaten—Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima—terpantau mengalami penurunan kelembaban tanah yang signifikan.

Kepala Stasiun Klimatologi NTB, Bambang Setiawan, menjelaskan bahwa pemetaan ini didasarkan pada indeks kekeringan terstandardisasi yang mengukur defisit curah hujan dan tingkat evapotranspirasi.

“Berdasarkan hasil analisis kami, sejumlah wilayah di NTB telah mengalami hari tanpa hujan sangat panjang, disertai tingkat kekeringan ekstrem pada lapisan tanah atas. Kami menetapkan sepuluh kecamatan ini sebagai zona waspada agar langkah antisipasi bisa segera diambil,”
ujarnya.

Indikator dan Dampak Meteorologis

Status waspada kekeringan meteorologis ditetapkan ketika suatu wilayah mencatat curah hujan kurang dari 50 mm per dasarian (10 hari) dan indeks kebasahan tanah berada di bawah 20 persen. Data dari BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah di NTB saat ini berada dalam musim kemarau dengan tipikal angin timuran yang kering, sehingga potensi penguapan air tanah sangat tinggi.

Dampak paling nyata adalah pada sektor pertanian lahan kering dan perkebunan. Kecamatan-kecamatan yang masuk daftar, seperti Gerung dan Lembar, merupakan lumbung palawija dan jagung di Lombok Barat; sementara Pringgabaya dan Jerowaru di Lombok Timur dikenal sebagai sentra tembakau. Penurunan ketersediaan air tanah berpotensi menurunkan produktivitas tanaman, mempercepat puso, hingga meningkatkan risiko gagal panen pada komoditas hortikultura.

Selain itu, berkurangnya cadangan air permukaan mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Di beberapa wilayah Sumbawa, keterbatasan akses air bersih sudah dilaporkan oleh pemerintah desa setempat. BMKG menyebutkan, kondisi ini bisa bertambah parah jika dalam dua dasarian ke depan tidak terjadi peningkatan curah hujan.

Langkah Antisipasi dan Imbauan

Sehubungan dengan penetapan status waspada ini, BMKG mengimbau pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk segera menerapkan langkah adaptasi.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendistribusian air bersih ke titik-titik krisis, serta membatasi penggunaan air untuk irigasi. Masyarakat juga diimbau tidak membakar lahan secara sembarangan, karena potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat signifikan di musim kemarau ini,”
tegas Bambang Setiawan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan telah berkoordinasi dengan dinas pertanian untuk memetakan desa rawan. Kepala BPBD Lombok Barat, yang dihubungi terpisah, menyebut akan menyiapkan truk tangki air bersih jika situasi memburuk. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengaktifkan posko kesiapsiagaan di tingkat kecamatan. Di Kabupaten Bima, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup akan memperkuat pengawasan titik api melalui satuan tugas desa.

Dalam skala lebih luas, BMKG merekomendasikan agar petani menunda penanaman palawija hingga ketersediaan air sepenuhnya pulih. Teknologi irigasi tetes dan mulsa plastik juga disarankan guna menghemat air pada tanaman yang sudah telanjur tumbuh. Untuk sektor peternakan, pemerintah kabupaten diminta membantu penyediaan pakan alternatif, karena lahan penggembalaan mulai mengering.

Berdasarkan proyeksi iklim, musim kemarau di NTB diperkirakan masih akan berlangsung hingga Oktober mendatang. BMKG akan terus memperbarui status waspada ini setiap sepuluh hari dan menginformasikan perubahan melalui kanal resmi dan media. Masyarakat diimbau untuk memantau informasi cuaca dan iklim melalui aplikasi infoBMKG serta melaporkan kejadian kekeringan setempat kepada aparat desa atau posko terdekat.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
rizky-amelia

Reporter Senior. Meliput dinamika politik nasional, kebijakan publik, dan isu parlemen selama 8 tahun. Alumni FISIP UI.

Comments (0)

User