Presiden Prabowo Serukan Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Nasional

Jakarta, 12 Juli 2026 – Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2026). Dalam pidato utamanya, Presiden dengan lantang menyatakan bahwa gerakan koperasi Indonesia akan dibangkitkan sebagai salah satu pilar fundamental kekuatan ekonomi nasional. “Koperasi tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang sesungguhnya,” tegas Presiden di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota koperasi dari seluruh penjuru tanah air.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa koperasi merupakan manifestasi nyata dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. “Kebangkitan koperasi adalah keniscayaan. Ini bukan sekadar program kerja, tetapi panggilan konstitusi untuk mewujudkan keadilan ekonomi,” ujarnya. Berdasarkan rilis data Kementerian Koperasi dan UKM per Juni 2026, saat ini terdapat 127.856 koperasi aktif di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai 27,3 juta orang. Kontribusi sektor koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat masih berada di kisaran 5,1 persen, angka yang dinilai Presiden terlalu rendah untuk sebuah bangsa besar.

“Kita targetkan dalam lima tahun ke depan kontribusi koperasi terhadap PDB harus menembus 8 hingga 10 persen,” ungkap Presiden. Untuk mencapai ambisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan terobosan yang mencakup penguatan permodalan, reformasi tata kelola, hingga percepatan transformasi digital di seluruh lini gerakan koperasi.

Penguatan Modal dan Reformasi Regulasi

Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi alokasi dana penguatan permodalan bagi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebesar Rp5 triliun untuk tahun anggaran 2027. “Dana ini akan disalurkan dengan skema bunga yang sangat rendah, bahkan untuk koperasi yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pemerintah akan memberikan subsidi bunga penuh,” jelas Presiden. Ia menekankan bahwa permodalan merupakan salah satu hambatan klasik yang membuat koperasi sulit berkembang dan bersaing.

Di sisi regulasi, Presiden memastikan bahwa rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan segera dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. “UU yang ada saat ini perlu disempurnakan agar koperasi dapat beroperasi dengan lebih fleksibel, profesional, dan memiliki daya saing di era modern,” katanya. Menteri Koperasi dan UKM yang mendampingi Presiden, Teten Masduki, menyatakan bahwa kementeriannya telah menyusun peta jalan transformasi kelembagaan koperasi dengan menargetkan 50.000 koperasi tersertifikasi manajemen mutu pada tahun 2030. “Kami akan fokus meningkatkan kompetensi pengurus, memperbaiki sistem audit internal, dan membangun transparansi keuangan berbasis teknologi,” ujar Menteri Teten.

Percepatan Digitalisasi Koperasi

Presiden secara khusus menyoroti urgensi digitalisasi bagi gerakan koperasi di tengah derasnya penetrasi platform perdagangan elektronik asing. “Jangan sampai koperasi kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Koperasi harus memiliki platform digital sendiri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” tegasnya. Untuk itu, pemerintah melalui sinergi Kemenkop UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program KoperasiMart, sebuah ekosistem digital nasional yang dirancang khusus untuk produk dan layanan koperasi.

Tahun ini ditargetkan 10.000 koperasi akan masuk dalam platform tersebut. Presiden juga mengapresiasi kemajuan sejumlah koperasi yang telah lebih dahulu bertransformasi digital, seperti Koperasi Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia (Kopaska Telkom) yang berhasil membukukan omzet tahunan lebih dari Rp1,2 triliun. “Teladan seperti Kopaska Telkom harus direplikasi, tidak hanya di koperasi-koperasi besar, tetapi juga koperasi di tingkat desa. Caranya adalah dengan menjadikan teknologi sebagai alat, bukan sebagai ancaman,” kata Presiden Prabowo.

Koperasi Unit Desa sebagai Penyangga Ekonomi Kerakyatan

Pidato Presiden juga menyentuh peran vital Koperasi Unit Desa (KUD) yang pernah menjadi ujung tombak ekonomi pedesaan. “Kita ingin KUD kembali berjaya, menjadi penampung hasil panen petani, penyedia sarana produksi pertanian, sekaligus penyalur sembako dengan harga yang adil,” ujar Presiden. Pemerintah menggagas program KUD Berdikari yang akan menyasar revitalisasi 5.000 KUD di seluruh Indonesia dengan dukungan penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Desa dan sinergi operasional dengan BUMN pangan.

“Saya sudah memerintahkan Menteri BUMN untuk memastikan Bulog dan RNI menyerap produksi pertanian melalui KUD. Dengan begitu, petani mendapat kepastian pasar dan harga yang layak,” tegas Presiden. Ia menambahkan bahwa KUD juga akan diperkuat fungsinya sebagai pengelola lumbung pangan desa guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat lokal.

Pada puncak peringatan Harkopnas ke-79, Presiden menyerahkan penghargaan kepada koperasi-koperasi berprestasi dalam kategori Koperasi Sehat, Koperasi Inovatif, dan Koperasi Berpengaruh Sosial. Presiden mengakhiri pidatonya dengan mengetuk gong sebagai simbol kebangkitan gerakan koperasi. “Kita ingin Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi yang berkeadilan. Koperasi adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita itu. Koperasi harus bangkit, karena koperasi adalah kita,” pungkasnya.

Baca juga:

• Jepang Catat Rekor Kebangkrutan Tertinggi, Lebih dari 5.300 Perusahaan Gulung Ti...
• Koperasi, Napas Ekonomi Tanpa Sekat Kelas Sosial