Reda Manthovani: Profil dan Kinerja Kajati

Reda Manthovani: Profil dan Kinerja Kajati

Reda Manthovani adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta yang menjabat sejak awal tahun 2024. Ia dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 15 Februari 2024, menggantikan pejabat sebelumnya. Sebagai Kajati DKI Jakarta, Reda memimpin institusi penegak hukum di jantung pemerintahan dan pusat bisnis Indonesia, menjadikannya salah satu posisi paling strategis dan penuh tantangan di lingkungan Kejaksaan Agung. Latar belakangnya yang kaya akan pengalaman di berbagai posisi penting, termasuk sebagai juru bicara Kejaksaan Agung dan kepala kejaksaan tinggi di provinsi lain, membentuk profilnya sebagai jaksa karier yang tangguh dan komunikatif.

Profil dan Latar Belakang

Reda Manthovani lahir di Ujung Pandang (kini Makassar), Sulawesi Selatan, pada 28 Januari 1970. Ia menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1995, kemudian melanjutkan studi Magister Hukum di almamater yang sama. Mengawali karier sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kejaksaan Agung pada tahun 1996, Reda perlahan menapaki jenjang kepangkatan dari jaksa pratama hingga mencapai puncak kariernya sebagai pejabat eselon II.

Perjalanan jabatannya sangat beragam. Ia pernah bertugas sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus di sejumlah kejaksaan negeri, sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada periode 2018-2020. Pada tahun 2020 hingga 2021, ia dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. Di posisi ini, Reda menjadi wajah Kejaksaan Agung di hadapan publik, menangani berbagai isu sensitif dan membangun citra positif institusi. Setelah itu, ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dari tahun 2021 hingga awal 2024, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Kajati DKI Jakarta pada Februari 2024.

Kinerja dan Kasus Besar

Selama memimpin Kejaksaan Tinggi Banten, Reda Manthovani mencatatkan sejumlah capaian signifikan. Salah satu yang paling menonjol adalah penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping di Kabupaten Lebak yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah, serta kasus mega korupsi di tubuh Bank Banten yang melibatkan sejumlah pihak dan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Di bawah kepemimpinannya, Kejati Banten juga berhasil menyelamatkan aset negara senilai ratusan miliar rupiah melalui upaya penelusuran dan penyitaan aset para tersangka.

Setelah menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta, Reda langsung dihadapkan pada sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik. Kejati DKI Jakarta di bawah komandonya melanjutkan penanganan perkara korupsi pengadaan tanah di wilayah Jakarta Timur yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp200 miliar, serta mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Ia juga memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Tantangan dan Kontroversi

Menjabat sebagai Kajati DKI Jakarta bukanlah perkara mudah. Jakarta sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi nasional menempatkan posisi ini di bawah sorotan tajam publik dan media. Setiap langkah penegakan hukum berpotensi menimbulkan tekanan dari berbagai pihak berkepentingan. Reda Manthovani menghadapi tantangan besar dalam menjaga independensi dan integritas institusi di tengah kompleksitas perkara yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh di Ibu Kota.

Sepanjang kariernya, Reda Manthovani relatif bersih dari kontroversi personal yang mencoreng rekam jejaknya. Namun, kritik terhadap Kejati DKI Jakarta secara umum kerap muncul terkait lambatnya penanganan sejumlah perkara yang dianggap berlarut-larut oleh masyarakat. Sebagian pengamat menilai hal ini lebih disebabkan oleh kompleksitas perkara dan kendala struktural, bukan semata kelemahan pada figur pimpinan. Meski demikian, ekspektasi publik terhadap kinerja Kejati DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Reda Manthovani tetap tinggi, mengingat posisinya yang sangat strategis dalam peta penegakan hukum nasional.