Prabowo: Kebaikan Rakyat Sering Disalahgunakan Pihak Tak Tahu Diri

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kecenderungan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sifat baik hati dan keluguan rakyat Indonesia. Dalam pidato kenegaraan di hadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah dan Daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/5/2025), Presiden menegaskan bahwa watak asli bangsa Indonesia yang penuh toleransi dan mudah memberi maaf kerap menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat kecil.

“Bangsa Indonesia pada dasarnya memiliki jiwa yang lugu, jujur, dan suka menolong. Namun, justru karena kebaikan inilah banyak yang tega menyalahgunakan, bertindak di luar batas kepatutan, bahkan mengambil hak-hak saudara sebangsa tanpa rasa bersalah,” ujar Presiden dalam forum yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah, serta perwakilan lembaga tinggi negara.

Latar Belakang Pernyataan Presiden

Pernyataan tegas Presiden ini muncul setelah serangkaian laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Sosial selama triwulan pertama 2025 yang menunjukkan lonjakan kasus penipuan berkedok bantuan sosial serta penyalahgunaan dana zakat dan infak. Data BPKP per 31 Maret 2025 mencatat 1.247 kasus penipuan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, naik 23% dibanding periode sama tahun lalu.

Presiden mencontohkan modus-modus penipuan yang menyasar warga di pedesaan, mulai dari oknum yang mengaku sebagai perwakilan pemerintah untuk menjanjikan bantuan langsung tunai palsu, hingga praktik peminjaman uang berbunga tinggi tanpa izin yang membebani petani. “Mereka mempermainkan kepercayaan rakyat yang sudah polos. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila,” kata Prabowo dengan nada meninggi.

Data Kerawanan dan Respon Kementerian

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut, menindaklanjuti pernyataan Presiden dengan mengungkap bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas khusus lintas kementerian untuk menangani kejahatan yang mengeksploitasi kebaikan rakyat. Satgas ini akan bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk mempercepat proses hukum terhadap pelaku penipuan massal.

“Kami menerima instruksi langsung dari Bapak Presiden untuk menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan keluguan rakyat. Dalam dua pekan ke depan, akan ada operasi penegakan hukum terpadu di delapan provinsi dengan angka pengaduan tertinggi,” jelas Budi Gunawan seusai rapat.

Kementerian Sosial mencatat, provinsi dengan kerentanan tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur, di mana tingkat literasi keuangan dan akses informasi yang terbatas membuat warga lebih mudah terjebak modus penipuan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan warga desa hanya mencapai 38,7%, jauh di bawah rata-rata nasional 52,5%.

Penguatan Pendidikan Karakter dan Regulasi

Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat kurikulum pendidikan karakter sejak jenjang sekolah dasar, dengan menanamkan sikap kritis dan kewaspadaan terhadap segala bentuk manipulasi. “Kita tidak bisa mengubah sifat dasar bangsa yang baik hati, dan memang tidak perlu diubah. Tapi kita harus membekali rakyat dengan kemampuan untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya mencari keuntungan di atas penderitaan mereka,” tegasnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menanggapi hal ini dengan menyatakan akan segera menyusun modul pembelajaran baru tentang literasi sosial dan kewarganegaraan digital. Modul ini direncanakan mulai diujicobakan pada tahun ajaran 2025/2026 di 500 sekolah percontohan di seluruh Indonesia.

Di sisi regulasi, Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar lebih ketat dalam menjerat pelaku penipuan berbasis digital. Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang dihubungi secara terpisah, menyatakan komitmen legislatif untuk menyelesaikan revisi tersebut dalam masa sidang berikutnya. “Kita tidak ingin momentum kebaikan rakyat terus dimanfaatkan oleh oknum tak tahu diuntung. Pimpinan fraksi telah sepakat menjadikan revisi UU ini sebagai prioritas,” ujar Puan.

Dukungan dari Akademisi dan Tokoh Masyarakat

Pakar sosiologi politik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, menilai keprihatinan Presiden Prabowo sangat relevan dengan realitas masyarakat bawah. Menurutnya, keluguan yang dimaksud Presiden bukan berarti kebodohan, melainkan sikap mudah percaya yang tertanam kuat dalam kultur gotong royong. “Ini dua sisi mata uang: gotong royong memang modal sosial, tetapi ketika dieksploitasi oleh pemodal yang rakus, rakyat bawah menjadi korban terus-menerus,” katanya.

Tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama (NU), KH. Ulil Abshar Abdalla, juga memberikan tanggapan senada, menekankan pentingnya pengajian dan ceramah keagamaan turut meningkatkan kesadaran jemaah tentang bahaya penipuan berkedok sedekah. “Para mubaligh harus menyampaikan bahwa Islam mengajarkan kehati-hatian, bukan hanya soal ibadah, tapi juga dalam muamalah, agar tidak mudah tertipu,” ungkapnya.

Pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan perlunya menjaga kebaikan rakyat tanpa harus mengorbankan kewaspadaan ini diyakini akan menjadi pijakan kebijakan lintas sektor, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, hingga penegakan hukum. Para menteri terkait dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi tingkat menteri pada Jumat (16/5/2025) untuk menetapkan langkah konkret, termasuk penerbitan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap Eksploitasi Ekonomi.

Dengan dukungan penuh dari legislatif dan jajaran pemerintahan daerah, Presiden Prabowo berharap tidak ada lagi ruang bagi pihak-pihak yang menodai kebaikan bangsa untuk beroperasi. “Kita harus berdiri bersama, dari pusat hingga desa, untuk memastikan kebaikan hati rakyat tidak lagi menjadi komoditas,” pungkasnya.

Baca juga:

• Di Tengah Kemarau, 14 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Hari Ini
• Liverpool Pantau Ederson usai Tersingkir dari Atalanta