Ratu Máxima Rampungkan Kunjungan Kerja Inklusi Keuangan di Indonesia

Jakarta, Apaberita – Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keuangan Inklusif demi Pembangunan (UNSGSA), Ratu Máxima dari Belanda, menuntaskan seluruh agenda kunjungan kerja di Indonesia pada Kamis (13/2/2026). Lawatan yang dimulai sejak Senin (10/2) tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk mempercepat akses keuangan dan memperkuat fondasi digital di Tanah Air.

Dalam serangkaian pertemuan tingkat tinggi, Ratu Máxima didampingi delegasi United Nations Development Programme (UNDP) dan Bank Dunia bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta pimpinan Komisi XI DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam salah satu sesi menegaskan bahwa pemerintah menempatkan inklusi keuangan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

"Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 93 persen pada tahun 2027. Kunjungan Ratu Máxima memberikan perspektif global yang sangat berharga bagi penyempurnaan kebijakan kami, khususnya dalam menjangkau pelaku usaha ultra-mikro dan perempuan di wilayah pedesaan," ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Inklusif di Jakarta, Rabu (12/2).

Pembahasan Mendalam tentang Regulasi dan Perlindungan Konsumen

Agenda utama lawatan menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah disahkan pada 12 Januari 2023. Berdasarkan UU tersebut, OJK dan Bank Indonesia diberikan mandat untuk menyusun cetak biru literasi dan inklusi keuangan yang terintegrasi. Dalam pertemuan terpisah, Ratu Máxima menyatakan apresiasinya terhadap langkah OJK yang telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan.

"Kami mencermati kemajuan luar biasa yang dicapai melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Simpanan Pelajar (SimPel). Regulasi yang kuat dalam perlindungan data pribadi dan transparansi biaya menjadi kunci kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital," kata Ratu Máxima di hadapan jajaran Dewan Komisioner OJK.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi UNSGSA dengan melakukan Rapat Pleno bersama pelaku industri untuk memperketat pengawasan terhadap aplikasi pinjaman daring ilegal. Dalam rapat yang digelar di Kantor OJK, Menara Radius Prawiro, diputuskan pembentukan satuan tugas siber baru yang akan beroperasi mulai kuartal kedua tahun 2026.

Peninjauan Langsung Keberhasilan Agen Keuangan Digital di Daerah

Di luar Jakarta, Ratu Máxima mengalokasikan waktu untuk meninjau langsung program agen keuangan digital (Laku Pandai) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (11/2). Di sana, ia berdialog dengan para ibu rumah tangga yang menjadi agen BRILink dan Agen46, mendengarkan cerita bagaimana layanan keuangan telah memberdayakan ekonomi lokal.

"Sejak menjadi agen pada 2024, omzet warung saya naik dua kali lipat dan saya bisa membantu tetangga membayar listrik serta membeli pulsa tanpa harus ke kota. Yang terpenting, saya sekarang punya tabungan dan bisa mengajukan pinjaman mikro untuk modal usaha," ujar Sumarni (41), seorang agen di Kecamatan Cangkringan, yang disambut tepuk tangan Ratu Máxima.

Data Bank Indonesia yang dirilis bersamaan dengan kunjungan menunjukkan bahwa jumlah agen keuangan digital di Indonesia saat ini mencapai 1,78 juta unit, meningkat 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Volume transaksi melalui agen-agen tersebut telah menembus Rp 1.250 triliun sepanjang tahun 2025, menandakan pergeseran signifikan dari transaksi tunai ke nontunai di perdesaan.

Komitmen Baru dan Tindak Lanjut Pascakunjungan

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Ratu Máxima dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani kerangka kerja sama teknis (Technical Cooperation Framework) untuk dua tahun ke depan. Kerangka kerja ini mencakup tiga pilar utama: perluasan akses pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dimiliki perempuan; pengembangan infrastruktur identitas digital terpadu; serta penguatan mekanisme asuransi pertanian berbasis indeks cuaca.

"Pemerintah Indonesia dan UNSGSA sepakat bahwa inklusi keuangan bukan semata-mata tentang membuka rekening, melainkan tentang bagaimana layanan keuangan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kami menindaklanjuti kunjungan ini dengan segera menyusun peta jalan bersama yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama di Gedung Kementerian Keuangan.

Seluruh fraksi di DPR RI, melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Alat Kelengkapan Dewan, menyambut positif hasil kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mengawal percepatan legislasi turunan yang diperlukan. Dengan selesainya lawatan ini, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu laboratorium inovasi keuangan inklusif terbaik di kawasan Asia-Pasifik.

Baca juga:

• Kemendagri dan ASSI Manfaatkan Satelit Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
• Manfaatkan Bekas Botol Minyak & Sabun untuk Tanaman Hias