Ratu Máxima Akhiri Lawatan Kerja di Indonesia, Fokus Inklusi Keuangan

Jakarta — Ratu Máxima dari Belanda secara resmi menuntaskan rangkaian kunjungan kerja selama empat hari di Indonesia pada Kamis (28/5/2026). Dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan (UNSGSA), ia menegaskan komitmen mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, pelaku usaha mikro, dan penduduk di daerah terpencil.

Lawatan yang dimulai sejak Senin (25/5) itu diisi serangkaian pertemuan strategis dengan pejabat tinggi negara, regulator sektor jasa keuangan, serta dialog langsung dengan pelaku UMKM dan komunitas perempuan penggerak ekonomi lokal. "Saya sangat terkesan dengan kemajuan Indonesia dalam memperluas akses keuangan. Namun, masih ada pekerjaan besar untuk memastikan semua orang, terutama mereka yang paling rentan, benar-benar mendapatkan manfaat," ujar Ratu Máxima dalam konferensi pers penutupan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat.

Audiensi dengan Presiden dan Pembahasan Kebijakan Nasional

Pada hari pertama kunjungan, Ratu Máxima diterima langsung oleh Presiden di Istana Merdeka. Dalam pertemuan berdurasi 90 menit tersebut, kedua pihak membahas capaian target Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditetapkan pemerintah, termasuk upaya menekan kesenjangan literasi keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Presiden menyatakan, "Kemitraan dengan UNSGSA menjadi katalis penting agar reformasi sektor keuangan kita lebih inklusif dan berkelanjutan."

Data terbaru yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2026 mencatat indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 85,4 persen, naik dari 76,1 persen pada 2022. Namun, kesenjangan gender masih terlihat: persentase perempuan yang memiliki akun di lembaga keuangan formal tercatat 12 poin di bawah laki-laki. Ratu Máxima menyoroti temuan itu dalam audiensi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan Gubernur Bank Indonesia.

Fokus pada Pemberdayaan Perempuan dan Pelaku Usaha Mikro

Hari kedua kunjungan diisi lawatan ke Pasar Tanah Abang dan kawasan industri kecil di Tangerang. Di lokasi tersebut, Ratu Máxima berdialog dengan para pelaku UMKM binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang didominasi perempuan. Ia mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi para pengusaha kecil, seperti akses pembiayaan tanpa agunan, pelatihan pemasaran digital, serta perlindungan konsumen jasa keuangan berbasis daring.

"Ratu sangat tertarik dengan model pembiayaan kelompok yang diterapkan PNM. Ini contoh nyata bagaimana solidaritas sosial bisa menjadi pintu masuk inklusi keuangan," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendampingi kunjungan. Dalam pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Kementerian Keuangan, Ratu Máxima juga membahas perluasan skema pembiayaan ultra mikro (UMi) yang ditargetkan menjangkau 25 juta penerima manfaat pada akhir 2026.

Sinergi Lintas Kementerian dan Rencana Kerja Sama Teknis

Ratu Máxima menutup kunjungannya dengan memimpin rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan yang dihadiri oleh 17 perwakilan kementerian/lembaga itu menyepakati tiga pilar kerja sama teknis dengan UNSGSA: digitalisasi sistem pembayaran di wilayah tertinggal, pengembangan produk keuangan berbasis komunitas, dan penguatan mekanisme pengawasan pasar keuangan inklusif.

"Kami menyambut baik tawaran asistensi teknis dari UNSGSA dalam merancang peta jalan layanan keuangan digital yang aman dan terjangkau bagi petani, nelayan, dan pekerja informal," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian usai rapat. "Ini sejalan dengan prioritas nasional kita untuk memangkas disparitas ekonomi antarwilayah."

Dalam pernyataan terpisah, Deputi Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan bahwa kunjungan Ratu Máxima juga menghasilkan komitmen pendampingan bagi pengembangan bank digital ramah difabel dan lansia. "Komitmen ini akan kami tindaklanjuti dengan penyusunan regulasi teknis yang melibatkan pakar internasional dari UNSGSA," katanya.

Sejumlah kalangan pengamat menilai lawatan Ratu Máxima bukan sekadar seremonial. "Kehadirannya memberi tekanan positif bagi para pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi program inklusi keuangan yang seringkali tersendat di level birokrasi," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Keuangan Inklusif, Andi Saputra, saat dihubungi terpisah. Ia menambahkan, pendampingan dari UNSGSA berpotensi mendongkrak peringkat Indonesia dalam Global Findex Report Bank Dunia, khususnya pada metrik pemanfaatan layanan keuangan oleh kelompok miskin dan rentan.

Dengan berakhirnya kunjungan kerja ini, Ratu Máxima dijadwalkan kembali ke Den Haag dan akan menerbitkan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Indonesia pada kuartal ketiga 2026. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan keuangan inklusif tahap ketiga yang berlaku mulai 2027.

Baca juga:

• Sheikh Hamad dan Obama Bahas Aliansi Strategis di Gedung Putih
• Lantai Semen Ekspos Halus, Kunci Hunian Modern yang Elegan dan Nyaman