Profil Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto

JAKARTA — Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Budi Hermanto menjabat Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Dalam kedudukan tersebut, perwira menengah Polri dengan pangkat tiga melati emas itu memikul tanggung jawab mengelola seluruh aktivitas komunikasi publik kepolisian di wilayah hukum Ibu Kota dan daerah penyangga.

Posisi Kabid Humas merupakan salah satu jabatan strategis di lingkungan Polda Metro Jaya. Pejabat pemegangnya bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Metro Jaya dalam menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat, mulai dari perkembangan penanganan perkara pidana, kegiatan operasional, hingga kebijakan pimpinan. Wilayah hukum Polda Metro Jaya sendiri mencakup lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi di DKI Jakarta, ditambah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Tugas Pokok Bidang Humas Polda Metro Jaya

Berdasarkan ketentuan organisasi dan tata kerja kepolisian, Bidang Humas bertugas menyelenggarakan fungsi kehumasan yang meliputi penerangan masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pelayanan keprotokolan. Fungsi tersebut dijalankan agar setiap kebijakan dan langkah kepolisian dapat dipahami publik secara utuh, tanpa memberi ruang bagi berkembangnya tafsir yang keliru.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kabid Humas didukung sejumlah subbidang, antara lain Subbid Penerangan Masyarakat dan Subbid Multimedia. Subbid Penerangan Masyarakat berfokus pada penyusunan materi penerangan serta pembinaan kehumasan hingga tingkat polres, sedangkan Subbid Multimedia mengelola penerbitan, produksi konten, dan pengelolaan kanal media sosial resmi kepolisian.

Setiap peristiwa yang menarik perhatian publik—mulai dari kecelakaan lalu lintas, tindak pidana, hingga pengamanan kegiatan masyarakat—menjadi ranah kerja Bidang Humas. Keterangan resmi disampaikan melalui konferensi pers, siaran tertulis, maupun unggahan di akun resmi, sehingga masyarakat memperoleh informasi dari sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Garda Terdepan Transparansi Kepolisian

Keterbukaan informasi merupakan keniscayaan bagi lembaga publik, termasuk kepolisian. Bidang Humas berkedudukan sebagai jembatan antara institusi dan masyarakat: ke dalam, menyalurkan aspirasi dan perhatian publik kepada pimpinan; ke luar, menjelaskan sikap resmi kepolisian atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, peran kehumasan kepolisian juga mencakup penangkalan berita bohong dan disinformasi. Klarifikasi yang cepat dan akurat ditetapkan sebagai standar kerja agar isu yang beredar tidak berkembang liar dan menimbulkan keresahan di kalangan warga.

Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi yang dibangun. Oleh karena itu, kehadiran pejabat kehumasan yang responsif dan terbuka dinilai menjadi prasyarat bagi terpeliharanya citra korps di mata masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen kepolisian terhadap prinsip akuntabilitas.

Tantangan Komunikasi Publik di Wilayah Ibu Kota

Sebagai barometer nasional, Jakarta menyimpan kompleksitas tersendiri bagi kerja kehumasan kepolisian. Hampir seluruh peristiwa di wilayah hukum Polda Metro Jaya mendapat sorotan media nasional, bahkan tidak jarang menarik perhatian pemberitaan internasional. Agenda kenegaraan, aksi unjuk rasa, hingga perkara pidana yang menyita perhatian publik menuntut kecepatan sekaligus kehati-hatian dalam penyampaian keterangan resmi.

Koordinasi menjadi kata kunci. Bidang Humas Polda Metro Jaya mesti menindaklanjuti setiap dinamika dengan berkoordinasi bersama satuan kerja terkait, mulai dari direktorat reserse, direktorat lalu lintas, hingga jajaran polres, agar informasi yang disampaikan bersifat satu pintu dan tidak simpang siur.

Dengan beban tugas tersebut, jabatan yang diemban Kombes Pol Budi Hermanto menempatkannya sebagai wajah sekaligus suara resmi Polda Metro Jaya. Kinerja Bidang Humas ke depan akan terus diuji oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kepolisian yang transparan, responsif, dan akuntabel dalam melayani publik.