Profil Astrid Widayani, Wawali Solo dan Ketua PSI Kota

Surakarta — Astrid Widayani resmi memegang kendali pemerintahan Kota Surakarta sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota, menyusul pengangkatan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Posisi baru ini menempatkan politikus Partai Solidaritas Indonesia itu sebagai sorotan publik, tidak hanya karena tanggung jawab memimpin salah satu kota strategis di Jawa Tengah, tetapi juga rekam jejaknya yang jarang terekspos secara luas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada 20 Oktober 2024, Astrid langsung mengambil alih seluruh kewenangan wali kota hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pilkada 2025.

Astrid Widayani lahir di Jakarta pada 12 Maret 1980. Ia menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 70 Jakarta sebelum melanjutkan studi Strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lulus pada 2003. Jenjang pendidikan magister ia selesaikan di Universitas Gadjah Mada pada program Magister Manajemen dengan konsentrasi keuangan daerah. Sebelum masuk ke politik praktis, Astrid berkarier selama hampir 15 tahun di sektor perbankan, khususnya di bagian manajemen risiko dan pengembangan bisnis usaha kecil menengah. Pengalamannya di dunia korporasi kerap ia sebut sebagai bekal utama dalam memahami tata kelola keuangan publik.

Jejak Politik dari Sayap Partai Muda

Keterlibatan Astrid di Partai Solidaritas Indonesia dimulai pada 2017, ketika ia bergabung sebagai anggota biasa dan kemudian ditunjuk sebagai Bendahara DPW PSI DKI Jakarta. Ia cepat naik ke struktur nasional dengan menjadi Wakil Bendahara Umum DPP PSI periode 2019–2024. Pada pemilihan kepala daerah 2020, PSI mengusung duet Gibran–Astrid di Kota Solo. Keduanya memenangkan kontestasi dengan perolehan suara 86,5 persen berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Pasangan ini dilantik pada 26 Februari 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

“Saya melihat Pilkada 2020 sebagai momentum untuk membuktikan bahwa anak muda bisa dipercaya memimpin daerah dengan kapasitas dan integritas,” ujar Astrid saat Rapat Koordinasi Fraksi PSI di Solo, 17 September 2024. Di internal partai, ia menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Surakarta sejak Agustus 2022, menggantikan pendahulunya yang mengundurkan diri. Di bawah kepemimpinannya, DPD PSI Solo berhasil meningkatkan jumlah anggota terverifikasi dari 1.200 menjadi 3.450 orang hingga akhir 2023, serta meraih satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solo pada Pemilu 2024.

Kebijakan Prioritas di Era Transisi

Begitu surat pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota diterima, Astrid langsung menandatangani serangkaian keputusan strategis. Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah yang digelar di Balai Kota Surakarta pada 22 Oktober 2024, ia menetapkan tiga program prioritas untuk masa transisi: keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis, penuntasan integrasi transportasi publik dengan program Batik Solo Trans, dan penguatan sektor ekonomi kreatif melalui Kawasan Kreatif Laweyan. “Tidak ada waktu tunggu. Pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan publik tidak boleh tersendat,” kata Astrid dalam arahannya yang dikutip langsung oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Di sektor infrastruktur, ia melanjutkan proyek revitalisasi Pasar Gede dan penataan kawasan koridor Jalan Slamet Riyadi yang telah dimulai pada era kepemimpinan sebelumnya. Sementara untuk transportasi, ia menginstruksikan Dinas Perhubungan mempercepat uji coba rute baru BTS yang menghubungkan Kawasan Industri Solo Baru dengan pusat kota. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil studi kelayakan yang selesai pada September 2024. Di bidang ekonomi kreatif, Astrid membuka akses pendampingan permodalan bagi pelaku usaha kecil di Laweyan melalui kerja sama dengan Bank Jateng dan pelaku fintech berizin.

Respons Publik dan Dukungan Partai

Fraksi PSI di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pengangkatan Astrid. Ketua Fraksi PSI DPR RI, Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa kader partainya itu memiliki kapasitas yang mumpuni. “Ibu Astrid sudah teruji. Pengalaman di sektor keuangan dan pemerintahan kota selama empat tahun terakhir menjadi modal kuat untuk memimpin Solo dalam masa transisi ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, 21 Oktober 2024. Dukungan serupa juga disampaikan oleh DPD PSI Jawa Tengah yang menilai langkah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan SK Plt Wali Kota tepat dan sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Di kalangan warga, muncul beragam tanggapan. Sejumlah tokoh masyarakat melalui Forum Komunikasi Rukun Tetangga Kota Solo menyambut positif, namun mengingatkan agar Plt Wali Kota segera menuntaskan persoalan banjir di wilayah utara kota. “Kami titip agar program sumur resapan dan normalisasi sungai tidak berhenti,” kata Ketua Forum, Suwarno, di sela pertemuan dengan jajaran kelurahan, 23 Oktober 2024.

Dengan sisa masa jabatan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2025, Astrid Widayani berada di persimpangan antara melanjutkan warisan kebijakan pendahulunya dan membangun identitas kepemimpinan sendiri. Dinamika Kota Solo sebagai pusat budaya dan tujuan wisata utama memberi tekanan sekaligus peluang bagi Plt Wali Kota perempuan pertama di kota itu untuk membuktikan kapabilitasnya. Hingga berita ini disusun, agenda kerja Astrid pekan depan meliputi peninjauan pengerjaan Jembatan Moewardi tahap II, penyerahan bantuan sosial akhir tahun, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2025–2045 di DPRD setempat.

Baca juga:

• Irjen Pol. Rusdi Hartono: Profil dan Kinerja Kapolda Jambi
• Wabah H5N1 di Filipina: Unggas Rumah Dimusnahkan