Pertamina Pride Lewati Selat Hormuz Usai Tertahan Empat Bulan

Setelah terhambat selama empat bulan di perairan strategis Selat Hormuz, kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina (Persero) akhirnya berhasil melanjutkan pelayaran pada Jumat (11/7). Kapal pengangkut minyak mentah tersebut sempat menjalani penahanan oleh otoritas setempat sejak awal Maret 2025 akibat persoalan kelengkapan dokumen, sebelum akhirnya dibebaskan melalui diplomasi maritim intensif lintas negara.

Penahanan Berawal dari Pemeriksaan Rutin

Berdasarkan manifes pelayaran, Pertamina Pride memasuki kawasan Selat Hormuz pada 3 Maret 2025 dalam pelayaran dari Terminal Ras Tanura, Arab Saudi, menuju Kilang Pertamina Cilacap. Kapal berbendera Indonesia itu dicegat oleh penjaga pantai Iran di dekat Pulau Qeshm dan diminta bersandar di perairan Bandar Abbas untuk inspeksi administratif. Pemeriksaan yang semula diproyeksikan singkat justru berlarut-larut selama 129 hari.

Menurut keterangan resmi Pertamina, otoritas maritim Iran menemukan ketidakcocokan pada manifes muatan dan keabsahan sertifikat asuransi perlindungan ganti rugi (P&I). Seluruh 23 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia harus tetap berada di atas kapal selama proses klarifikasi dokumen berlangsung.

Upaya Pembebasan Melalui Jalur Ganda

Pemerintah Indonesia mengerahkan dua jalur utama: diplomasi formal melalui Kementerian Luar Negeri dan pendekatan korporasi oleh Pertamina. Duta Besar RI untuk Iran, Ronny Prasetyo Yuliantoro, melakukan setidaknya empat kali pertemuan dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Iran dan Otoritas Pelabuhan dan Maritim Iran (PMO) sejak Maret hingga Juni 2025.

“Kami menempuh semua saluran, baik secara bilateral melalui KBRI Teheran maupun pendekatan multilateral dengan melibatkan International Maritime Organization (IMO),”

ujar Ronny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/7).

Secara paralel, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memimpin koordinasi korporasi yang melibatkan VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso, mitra bisnis di Timur Tengah, serta perusahaan asuransi internasional. Negosiasi yang alot akhirnya mencapai titik terang setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan, termasuk perpanjangan sertifikat P&I, berhasil diterbitkan pada 4 Juli 2025.

Pelayaran Dilanjutkan dengan Pengawalan TNI AL

Otoritas pelabuhan Iran mengeluarkan izin berlayar (port clearance) bagi Pertamina Pride pada Kamis (10/7) pukul 14.30 waktu setempat. Kapal segera bergerak meninggalkan area penahanan dan pada Jumat (11/7) pukul 08.00 WIB melintasi titik tersempit Selat Hormuz, selat yang memisahkan Iran dan Oman serta dilewati sekitar 21% perdagangan minyak dunia.

Proses pelintasan dikawal oleh KRI Raden Eddy Martadinata-331, kapal perang TNI AL yang telah bersiaga di sekitar Teluk Oman sejak April 2025. “Kami memastikan sejak awal TNI AL hadir untuk menjamin keselamatan kapal dan awaknya,” tegas Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam keterangan terpisah.

Jaminan Pasokan dan Langkah Mitigasi

Tertahannya Pertamina Pride menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan bakar minyak di Tanah Air. Kapal dengan kapasitas angkut 950.000 barel minyak mentah jenis Arab Light itu dijadwalkan memasok Kilang Cilacap. Penundaan pengiriman memaksa Pertamina mengalihkan pasokan dari sumber alternatif, termasuk mempercepat pengadaan dari Nigeria dan Angola.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso memastikan ketahanan stok nasional tetap terkendali. “Kami memiliki mekanisme mitigasi dengan mengoptimalkan pasokan domestik dan kargo alternatif. Setelah Pertamina Pride tiba di Cilacap sekitar 10 hari lagi, kilang dapat beroperasi normal,” katanya. Kapal dijadwalkan sandar di Terminal BBM Cilacap pada 23 Juli 2025 setelah menempuh 12 hari pelayaran dari Selat Hormuz.

Evaluasi dan Penguatan Armada Nasional

Insiden ini mendorong evaluasi mendalam atas rute pengiriman energi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah mengkaji opsi asuransi perang dan pengawalan khusus bagi kapal-kapal strategis Indonesia yang melintasi choke point global. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu jalur. Ini pelajaran untuk memperkuat diplomasi maritim dan kemandirian armada,” ujarnya.

Dewan Energi Nasional, dalam rapat koordinasi 14 Juli 2025, merekomendasikan percepatan program diversifikasi impor minyak melalui rute Tanjung Harapan dan pengadaan kapal tanker berukuran sangat besar (VLCC) milik nasional. Langkah ini dinilai mendesak untuk mengurangi kerentanan serupa di masa mendatang.

Dengan kembali melajunya Pertamina Pride, sinergi antara diplomasi pemerintah, manajemen korporasi, dan kesiapan militer terbukti mampu melindungi aset vital negara di perairan internasional yang rawan guncangan geopolitik.

Baca juga:

• BREAKING: Kortastipidkor-Kejagung Bongkar Jaringan Korupsi BUMN Strategis
• OJK Ingatkan Pusat Finansial RI Tak Cukup Hanya Insentif Pajak