Presiden Prabowo Pimpin Panen Raya TNI di Malang

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung kegiatan Panen Raya TNI yang berlangsung di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Selasa (15/4/2025). Acara ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan tidur milik TNI. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa panen raya ini menjadi bukti nyata sinergi antara aparatur negara dan rakyat dalam mewujudkan swasembada pangan.

Ketahanan Pangan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program panen raya yang digagas oleh TNI tidak hanya berorientasi pada hasil pertanian semata, melainkan juga sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada impor pangan. "Kita ingin bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Panen raya ini menandai bahwa TNI tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan pangan," tegas Presiden dalam sambutannya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, total luas lahan yang digarap dalam program Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh mencapai 1.200 hektare. Dari areal tersebut, berhasil dipanen sebanyak 4.800 ton gabah kering panen (GKP) dengan produktivitas rata-rata 4 ton per hektare. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan musim sebelumnya yang hanya mencapai 3,2 ton per hektare.

Peran TNI dalam Swasembada Pangan

Dalam rapat koordinasi yang digelar usai panen raya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini akan diperluas ke seluruh pangkalan TNI di Indonesia. "Saya perintahkan kepada Panglima TNI untuk menindaklanjuti dengan menyusun peta jalan pemanfaatan lahan tidur di setiap kesatuan. Target kita adalah 500.000 hektare lahan produktif baru dalam dua tahun ke depan," ujar Presiden.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 15.000 personel dari berbagai matra untuk mendukung program pertanian terpadu. "Kami akan menerapkan sistem pertanian modern dengan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang telah disediakan oleh Kementerian Pertanian. Semua ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengamanatkan peran TNI dalam pembangunan nasional," jelas Panglima TNI.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turut hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk mendukung program ketahanan pangan TNI. "Anggaran ini akan digunakan untuk penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, dan infrastruktur irigasi. Kita targetkan pada 2026, TNI mampu memproduksi 10 persen dari kebutuhan beras nasional," ungkap Menteri Amran.

Dukungan Pemerintah dan Rapat Koordinasi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan panen raya ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor. Dalam rapat kerja yang digelar pada pukul 14.00 WIB di Markas Komando Lanud Abdulrachman Saleh, Presiden mengumpulkan para gubernur, bupati, dan kepala dinas pertanian se-Jawa Timur untuk membahas percepatan perluasan lahan tanam. "Keputusan yang diambil hari ini akan segera ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Swasembada Pangan melalui Pemanfaatan Aset TNI," tegas Presiden.

Rapat Koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain: pertama, penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram GKP. Kedua, pembentukan tim terpadu yang terdiri dari unsur TNI, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah untuk mengawal program hingga ke tingkat desa. Ketiga, alokasi lahan kering di Jawa Timur seluas 10.000 hektare untuk musim tanam berikutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh anggota Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah presiden. "Kami dari fraksi mendukung penuh inisiatif TNI ini karena sesuai dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Panen raya ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir di tengah-tengah petani," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, melalui sambungan video.

Panen raya yang berlangsung meriah ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Acara ditutup dengan peninjauan langsung ke lahan pertanian oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh para pejabat tinggi negara.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden sempat berdialog dengan sejumlah petani binaan TNI. Salah seorang petani, Sutrisno, mengaku bersyukur karena pendampingan dan bantuan alsintan dari TNI telah meningkatkan hasil panennya hingga dua kali lipat. "Dulu saya hanya bisa panen satu kali setahun, sekarang bisa dua kali. Terima kasih Bapak Presiden dan TNI yang sudah membantu kami," ujar Sutrisno dengan mata berkaca-kaca.

Presiden Prabowo menanggapi dengan menyatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui program-program berkelanjutan. "Saya akan pastikan setiap rupiah anggaran yang digelontorkan untuk pertanian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. Tidak boleh ada lagi petani yang kesulitan mengakses pupuk atau benih," janji Presiden.

Dengan berakhirnya acara Panen Raya TNI ini, Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional dapat tercapai lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. "Kita punya lahan, kita punya tenaga, kita punya teknologi. Yang dibutuhkan hanyalah tekad dan kerja keras bersama. Insya Allah, dengan gotong royong, kita akan mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan," pungkas Presiden di hadapan ribuan petani dan prajurit TNI yang hadir.

Kegiatan ini, menurut para pengamat, menjadi langkah konkret pemerintahan Prabowo Subianto dalam menerjemahkan visi ketahanan pangan nasional ke dalam aksi nyata di lapangan. Panen Raya TNI di Malang ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain guna memperkuat fondasi ekonomi perdesaan dan mengurangi angka kemiskinan petani.