Presiden Prabowo Dukung Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungan bagi upaya pengembalian koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Puncak ...
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan dukungan bagi upaya pengembalian koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta Convention Center, Sabtu (12/7/2026). Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa dukungan Kepala Negara menjadi fondasi politik yang kokoh untuk merevitalisasi gerakan koperasi di seluruh Indonesia.
Arahan Strategis Presiden
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan rakyat hanya dapat tercapai apabila tulang punggung ekonomi berbasis komunitas diperkuat. "Koperasi adalah amanat konstitusi. Sudah saatnya kita kembalikan marwah koperasi sebagai instrumen keadilan ekonomi," ujar Presiden. Ia memerintahkan jajaran kabinet untuk menyelaraskan program lintas kementerian guna mempercepat modernisasi koperasi. Perintah langsung ini disambut dengan kesiapan Kementerian Koperasi yang telah menyusun peta jalan revitalisasi.
Presiden juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda. "Kita harus membuat koperasi relevan bagi anak muda, bukan sekadar lembaga simpan pinjam konvensional. Digitalisasi adalah kuncinya," tegas Prabowo. Arahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan peluncuran platform digital koperasi nasional yang ditargetkan beroperasi pada kuartal pertama 2027.
Cetak Biru Revitalisasi Koperasi
Menteri Ferry Juliantono memaparkan, Kementerian Koperasi telah merumuskan empat pilar utama revitalisasi. Pilar pertama adalah penguatan kelembagaan melalui revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kini memasuki tahap akhir pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pilar kedua, akselerasi digitalisasi dengan target 60 persen koperasi aktif telah mengadopsi sistem manajemen berbasis teknologi pada 2028.
"Kami tidak bisa lagi bergerak dengan cara lama. Koperasi harus menjadi entitas bisnis modern yang kompetitif, namun tetap berpegang pada prinsip kekeluargaan," ujar Ferry. Pilar ketiga adalah perluasan akses pembiayaan. Pemerintah mengalokasikan dana bergulir sebesar Rp12,8 triliun untuk 2027, naik 35 persen dari tahun sebelumnya. Dana tersebut akan disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan skema bunga rendah yang disubsidi negara.
Pilar keempat menyangkut perluasan pasar. Kementerian Koperasi menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN dan lima perusahaan pelat merah untuk mengintegrasikan produk koperasi ke dalam rantai pasok nasional. PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom Indonesia menjadi tiga BUMN pertama yang membuka akses bagi koperasi sebagai pemasok resmi. "Ini adalah lompatan besar. Koperasi tidak lagi hanya pemain lokal, tetapi menjadi bagian dari ekosistem bisnis nasional," tambah Ferry.
Dukungan Lintas Sektor dan Target Makro
Menteri Keuangan yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan komitmen penyediaan insentif fiskal. Insentif Pajak Penghasilan bagi koperasi yang melakukan reinvestasi laba akan dinaikkan dari 50 persen menjadi 75 persen pada tahun pajak 2026. Selain itu, koperasi yang bermitra dengan usaha mikro kecil juga akan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk aset produktif.
Secara makro, pemerintah menargetkan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto meningkat dari 4,8 persen pada 2025 menjadi 8,2 persen pada 2030. Jumlah koperasi aktif ditargetkan mencapai 200 ribu unit dengan anggota minimal 50 juta orang. "Angka ini bukan sekadar target, melainkan ukuran keberhasilan transformasi ekonomi kerakyatan," kata Ferry. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, saat ini terdapat 127 ribu koperasi aktif dengan total aset mencapai Rp210 triliun dan volume usaha Rp185 triliun per tahun.
Transformasi Digital dan Koperasi Milenial
Salah satu sorotan utama dalam peringatan kali ini adalah peluncuran program Koperasi Digital 4.0. Program ini menyediakan aplikasi terpadu yang mencakup pencatatan keuangan, manajemen inventori, hingga pemasaran daring yang terhubung dengan marketplace nasional. Pada tahap awal, 5.000 koperasi di Pulau Jawa dan Bali akan menjadi proyek percontohan. "Kami ingin menghapus kesan bahwa koperasi itu kuno. Dengan teknologi, koperasi bisa lebih cepat, transparan, dan menguntungkan," jelas Ferry.
Untuk menarik minat generasi muda, Kementerian Koperasi juga membentuk Program Inkubator Koperasi Mahasiswa di 50 perguruan tinggi negeri. Program ini memberikan pendampingan bisnis, modal awal hingga Rp500 juta per koperasi, dan akses jejaring usaha. "Kami ingin melahirkan wirausahawan koperasi dari kampus-kampus. Ini investasi jangka panjang," ungkap Ferry.
Respons Pelaku Koperasi dan Pengamat
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), yang juga hadir dalam acara tersebut, menyambut positif dukungan pemerintah. "Ini adalah momen kebangkitan. Selama puluhan tahun kami menunggu political will yang kuat dari pemimpin tertinggi. Sekarang ada Presiden Prabowo yang memberikan arahan langsung," ujarnya. Namun ia mengingatkan agar implementasi di lapangan tidak terjebak birokrasi yang lamban.
Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Indonesia, dalam wawancara terpisah, menilai bahwa langkah pemerintah sudah tepat tetapi perlu konsistensi. "Revitalisasi koperasi bukan proyek setahun dua tahun. Butuh keberlanjutan kebijakan hingga dua dekade," katanya. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 diisi dengan pameran produk unggulan dari 300 koperasi seluruh Indonesia, penyerahan penghargaan bagi koperasi berprestasi, dan penandatanganan kerja sama strategis. Presiden Prabowo beserta Ibu Negara meninjau langsung sejumlah stan dan berdialog dengan petani kopra, perajin batik, serta pengusaha rintisan binaan koperasi. Dukungan penuh dari puncak kekuasaan ini diharapkan menjadi titik balik sejarah bagi gerakan koperasi di Tanah Air.
Baca juga:
Comments (0)