Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 15.45 WIB. Kedatangan Bahlil tersebut berkaitan dengan laporan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir.
Saat tiba di kompleks istana, Bahlil tidak memberikan keterangan resmi kepada awak media yang telah menunggu. Wartawan yang berada di lokasi sempat menanyakan perihal persoalan BBM langka di Bali, namun Bahlil memilih untuk langsung memasuki area istana tanpa menjawab pertanyaan tersebut.
“Stok BBM di Bali tetap kami jaga dan distribusinya terus kami pantau bersama Pertamina,” ujar Bahlil dalam keterangan terbatas kepada wartawan sebelum memasuki ruang kerja presiden.
Laporan Kelangkaan dan Antrean SPBU
Kelangkaan BBM di Bali menjadi perhatian pemerintah setelah muncul laporan mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian ESDM, lonjakanpermintaan terjadi seiring meningkatnya aktivitas pariwisata serta mobilitas masyarakat pada periode libur panjang.
Menteri Bahlil menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan rapat koordinasi bersama PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta pemerintah daerah. Dalam rapat tersebut, ditetapkan sejumlah langkah operasional untuk mempercepat penyaluran BBM ke wilayah Bali.
“Kami sudah menetapkan penambahan pasokan dan mempercepat waktu pengiriman melalui jalur distribusi darat dan laut. Ini keputusan yang kami ambil dalam rapat koordinasi agar tidak ada gangguan bagi masyarakat,” tegas Bahlil.
Langkah Pemerintah Jamin Pasokan
Pemerintah menegaskan bahwa secara nasional stok BBM berada dalam kondisi aman. Namun, pemerintah mengakui adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di wilayah Bali pada periode tertentu. Karena itu, Kementerian ESDM bersama Pertamina akan menambah kuota harian untuk jenis BBM tertentu, khususnya Pertalite dan Solar.
Selain penambahan pasokan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. BPH Migas diminta melakukan pengawasan di lapangan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyimpangan distribusi.
“Berdasarkan UU, subsidi BBM harus tepat sasaran. Kami tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Bahlil.
Respons Pemda dan Fraksi di DPR
Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi kelangkaan BBM. Gubernur Bali melalui pernyataan resminya menyampaikan bahwa pihaknya akan mengerahkan instansi terkait untuk memantau distribusi di setiap kabupaten dan kota.
Sementara itu, sejumlah Fraksi di DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Fraksi-fraksi menilai kelangkaan BBM di daerah tujuan wisata dapat berdampak pada perekonomian daerah dan citra nasional. Mereka meminta Menteri ESDM memberikan penjelasan resmi dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.
“Kami akan meminta keterangan resmi dari pemerintah. Jangan sampai kelangkaan ini berlarut-larut,” kata salah satu anggota Komisi VII DPR RI.
Komitmen Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pertemuan dengan Menteri Bahlil. Namun, Istana menegaskan bahwa pemerintah terus memantau situasi dan akan mengambil langkah cepat apabila diperlukan.
Pemerintah menetapkan target normalisasi distribusi BBM di Bali dalam waktu secepatnya. Kementerian ESDM akan menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan pasokan dan penyaluran BBM di wilayah tersebut.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat Bali dapat kembali memperoleh akses BBM secara normal serta tidak ada lagi antrean panjang di SPBU. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memperburuk situasi pasokan.
Comments (0)