Pramono Anung-Teddy Indra Wijaya Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, melangsungkan pertemuan strategis dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB ini difokuskan pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyikapi berbagai tantangan pembangunan pasca-penetapan Ibu Kota Nusantara serta proyek-proyek vital yang sedang berjalan di wilayah Jakarta.

Berdasarkan keterangan resmi yang dihimpun usai pertemuan, kedua tokoh sentral itu membahas setidaknya tiga agenda utama: percepatan penyelesaian proyek pengendalian banjir terpadu, sinkronisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional, dan skema pendanaan berkelanjutan untuk enam koridor Mass Rapid Transit (MRT) yang kini memasuki tahap konstruksi lanjutan. Pramono Anung tiba di kompleks Sekretariat Kabinet dengan pengawalan protokoler terbatas dan langsung disambut oleh Teddy Indra Wijaya di lobi utama sebelum memasuki ruang rapat tertutup di lantai tiga.

Percepatan Proyek Pengendalian Banjir

Isu pertama yang menjadi perhatian serius adalah kemajuan proyek pengendalian banjir yang melibatkan sembilan sungai utama di Jakarta. Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempercepat pembangunan tanggul pengaman pantai dan sistem pompa di lima titik rawan banjir yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan data bahwa hingga akhir Juli 2026, progres fisik tanggul di Muara Angke telah mencapai 78 persen, sementara normalisasi Kali Ciliwung segmen Bidara Cina–Manggarai telah memasuki pekan ke-34 pengerjaan. “Kami memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat berupa percepatan penetapan lokasi untuk pembebasan lahan yang masih tertunda di dua kecamatan,” ujar Pramono Anung.

Pramono Anung menyatakan, “Proyek pengendalian banjir adalah prioritas mutlak. Kami berterima kasih atas komitmen Seskab yang akan memimpin langsung rapat koordinasi lintas kementerian pada minggu kedua Agustus guna menuntaskan kendala teknis di lapangan.”

Teddy Indra Wijaya merespons dengan memastikan bahwa Sekretariat Kabinet akan mengagendakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 12 Agustus 2026 untuk membahas percepatan proyek tersebut. Ia menekankan bahwa arahan Presiden menuntut sinergi yang konkret, bukan sekadar seremonial. “Seskab akan menjadi garda depan untuk memangkas hambatan birokrasi di tingkat pusat,” katanya.

Sinkronisasi Regulasi Pasca-IKN

Agenda kedua yang mengemuka adalah penyesuaian regulasi daerah menyusul pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pramono Anung memaparkan bahwa pihaknya tengah menyusun tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang harus diselaraskan dengan 17 peraturan pelaksana yang baru ditetapkan pemerintah pusat pada Juni 2026. Ketiga raperda itu mencakup penataan kawasan pusat bisnis baru, pengelolaan aset pemerintah pusat yang dialihkan, serta insentif fiskal bagi sektor jasa keuangan yang akan tetap beroperasi di Jakarta.

“Sinkronisasi ini bukan sekadar administratif. Ini menyangkut kepastian hukum bagi lebih dari 4.300 pelaku usaha yang telah mendaftar ulang izin operasionalnya pasca-pemindahan ibu kota ke Nusantara,” tegas Teddy Indra Wijaya. Ia menambahkan, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi di DKI Jakarta pada semester pertama 2026 mencapai Rp 73,4 triliun, sebuah angka yang harus dijaga momentumnya melalui kepastian regulasi.

Teddy Indra Wijaya menegaskan, “Presiden telah menginstruksikan agar tidak ada kekosongan hukum yang merugikan dunia usaha. Sekretariat Kabinet akan memfasilitasi pembahasan raperda tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri dan DPRD DKI pada pekan ketiga Agustus.”

Pendanaan Enam Koridor MRT

Agenda ketiga yang menjadi pokok diskusi adalah pendanaan berkelanjutan untuk enam koridor MRT yang telah disahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2023–2026. Pramono Anung mengungkapkan bahwa kontrak untuk Koridor 4, 5, dan 6 telah ditandatangani pada April 2026 dengan total kebutuhan investasi mencapai Rp 121 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 49 triliun diharapkan berasal dari skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang difasilitasi pemerintah pusat.

Pertemuan tersebut juga mencatat perkembangan positif karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan dokumen final business case untuk Koridor 4 (Fatmawati–TMII) pada 15 Juli 2026. “Dengan terbitnya dokumen ini, kami optimistis proses lelang dapat dimulai pada September 2026,” kata Pramono Anung. Teddy Indra Wijaya menyambut baik perkembangan tersebut dan memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjamin dukungan fiskal dalam bentuk viability gap fund (VGF).

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama dan sesi foto di ruang tengah Gedung Sekretariat Kabinet. Pramono Anung meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.15 WIB. Kepala Biro Komunikasi Publik Sekretariat Kabinet, dalam keterangan tertulisnya, menyebut pertemuan ini sebagai “langkah awal dari serangkaian rapat teknis yang akan dijalankan secara intensif sepanjang kuartal ketiga 2026.” Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan konferensi pers terpisah dan menyerahkan seluruh informasi melalui saluran resmi masing-masing.