Pramono Anung Hadiri Paripurna DPRD DKI Bahas Rancangan APBD

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Kehadiran orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut dalam rangka menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta itu dihadiri para anggota dewan dari sembilan fraksi, sekretaris daerah, serta jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan agenda yang dibagikan kepada awak media, paripurna kali ini menempatkan penyampaian pendapat akhir gubernur sebagai salah satu mata acara utama setelah sebelumnya dilakukan pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Agenda Pembahasan APBD 2027

Dalam rapat tersebut, Pramono Anung menegaskan bahwa rancangan APBD 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyusunan APBD wajib mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pramono menyatakan bahwa postur rancangan APBD 2027 telah melalui serangkaian mekanisme pembahasan, mulai dari rapat kerja komisi, rapat gabungan komisi, hingga Rapat Koordinasi antara TAPD dan Banggar. Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam agenda legislasi daerah, sehingga penetapan raperda menjadi peraturan daerah diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum tahun anggaran berjalan.

Penegasan Gubernur soal Prioritas Pembangunan

Menindaklanjuti hasil pembahasan bersama, Pramono Anung menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan yang diusung Pemprov DKI Jakarta pada tahun anggaran mendatang. Ia menegaskan bahwa alokasi belanja daerah diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga, antara lain penanganan banjir, perbaikan kualitas transportasi umum, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat berdomisili di ibu kota.

"Kami berkomitmen menjaga agar setiap rupiah belanja daerah digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh program yang diusulkan dalam rancangan APBD 2027 merupakan wujud nyata dari janji politik kami kepada warga Jakarta," ujar Pramono Anung di hadapan para anggota dewan.

Gubernur juga menyatakan bahwa pendapatan daerah pada rancangan APBD 2027 ditargetkan meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, didukung perbaikan tata kelola pajak daerah dan retribusi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar target penerimaan daerah dapat tercapai, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal di tengah dinamika perekonomian nasional.

Respons Fraksi dan Langkah Tindak Lanjut

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan catatan kritis atas rancangan APBD 2027 sebelum akhirnya disepakati untuk dibawa ke tahap penetapan. Dalam sambutannya, pimpinan DPRD menyatakan bahwa seluruh masukan fraksi telah diakomodasi melalui mekanisme pembahasan yang demokratis dan transparan. Keputusan untuk melanjutkan raperda ke tingkat berikutnya diambil berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) beberapa hari sebelumnya.

Menindaklanjuti rapat paripurna tersebut, pimpinan DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa jadwal penetapan Raperda APBD 2027 akan ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Setelah disahkan, dokumen anggaran tersebut akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkan dan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2027.

Kehadiran Gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (7/10/2026) sekaligus menandai dimulainya tahap akhir siklus penyusunan anggaran daerah tahun ini. Dengan rampungnya pembahasan eksekutif-legislatif, publik menantikan kepastian arah kebijakan fiskal Pemprov DKI Jakarta untuk tahun anggaran mendatang, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar warga ibu kota.