Prabowo Tinjau Karhutla Kalimantan Barat, Instruksi Penanganan Dipercepat

PONTIANAK — Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Kunjungan kerja kepala negara tersebut dilakukan guna memastikan langkah penanganan darurat berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi tingkat nasional beberapa waktu sebelumnya.

Berdasarkan keterangan resmi yang dihimpun di Pontianak, peninjauan tersebut mencakup sejumlah titik yang dilaporkan mengalami kebakaran dalam beberapa pekan terakhir. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penanganan karhutla ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh elemen masyarakat. Saya minta tidak ada lagi pembakaran lahan," tegas Presiden Prabowo dalam arahannya kepada jajaran terkait di lokasi peninjauan.

Instruksi Presiden kepada Jajaran Daerah

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah instruksi langsung kepada jajaran pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur TNI dan Polri yang terlibat dalam operasi pemadaman. Kepala negara meminta agar koordinasi lintas sektor diperkuat, terutama dalam hal pemantauan titik panas dan pengerahan personel ke wilayah yang dinilai rawan.

Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Ia menyatakan bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap siapa pun, baik perorangan maupun korporasi, yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Instruksi ini menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam menekan angka karhutla yang berdampak pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, jajaran pemerintah provinsi menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini di lapangan, termasuk jumlah titik api yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menetapkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan bantuan peralatan dan personel.

Dampak Karhutla dan Kesiapsiagaan Daerah

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan warga. Asap yang ditimbulkan dilaporkan mengganggu aktivitas penerbangan serta meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah posko kesehatan dan fasilitas penanganan darurat.

Dari sisi kesiapsiagaan, BPBD bersama instansi terkait mengerahkan personel gabungan untuk melakukan pemadaman darat serta operasi udara melalui water bombing di titik-titik yang sulit dijangkau. Upaya modifikasi cuaca juga disebut tengah disiapkan guna mendukung proses pemadaman, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca setempat.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memastikan ketersediaan anggaran dan logistik bagi daerah yang terdampak. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh terkendala keterbatasan sumber daya, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat luas.

Penegakan Hukum dan Pencegahan Berkelanjutan

Dalam rangkaian peninjauan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan patroli terpadu, serta mengedukasi masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan tindakan pemadaman yang bersifat responsif semata.

Kepala negara menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja penanganan karhutla akan dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan lebih lanjut, termasuk penindakan terhadap pihak-pihak yang lalai dalam menjalankan tugas.

Peninjauan Presiden Prabowo di Kalimantan Barat menjadi penegasan posisi pemerintah terhadap isu lingkungan dan bencana asap. Diharapkan, langkah tersebut mempercepat penanganan karhutla serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi masyarakat dan sumber daya alam.