Prabowo Tetapkan 10 Pahlawan Nasional Baru pada Hari Pahlawan 2025

Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menetapkan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Penetapan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-80, menandai bertambahnya daftar pejuang yang diakui negara atas kontribusi luar biasa mereka bagi bangsa.

Keputusan Presiden Nomor 45/TK/Tahun 2025 yang dibacakan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Rapat Pleno Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, menjadi dasar hukum penganugerahan gelar tersebut. "Penetapan ini merupakan hasil kajian mendalam selama delapan bulan oleh Tim Verifikasi Pusat yang melibatkan sejarawan, akademisi, dan perwakilan kementerian terkait," ujar Saifullah Yusuf dalam konferensi pers usai upacara.

Upacara Kenegaraan dengan Prosesi Adat

Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat. Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyematkan Bintang Tanda Kehormatan kepada ahli waris masing-masing pahlawan. Sepuluh keluarga penerima hadir mengenakan pakaian adat daerah asal para tokoh, menciptakan suasana kebinekaan yang kental. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa pemilihan tanggal 10 November sebagai momentum penetapan mengandung makna simbolis kuat. "Negara ingin menegaskan bahwa nilai-nilai kepahlawanan bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan inspirasi yang terus hidup dan relevan bagi generasi masa kini," tegasnya.

Profil Singkat Sepuluh Pahlawan Nasional Baru

Daftar tahun ini menonjolkan keberagaman latar belakang perjuangan—dari diplomasi, pendidikan, seni, hingga pembelaan hak-hak masyarakat adat. Berikut rincian nama dan kontribusi utama mereka berdasarkan data Kementerian Sosial yang dirilis bersamaan dengan keputusan presiden:

1. Raden Ayu Siti Hartinah (Jawa Tengah, 1902-1978). Tokoh emansipasi perempuan yang mendirikan ratusan sekolah rakyat di wilayah pedesaan Jawa Tengah pada era 1930-an. Lembaga pendidikan yang ia rintis telah meluluskan lebih dari 50.000 murid sepanjang tiga dekade pengabdiannya. Ia juga memimpin organisasi wanita yang memperjuangkan hak pilih perempuan dalam pemilihan lokal pertama di Hindia Belanda.

2. La Ode Muhammad Amin (Sulawesi Tenggara, 1895-1965). Diplomat ulung yang memimpin delegasi Indonesia dalam Perundingan Meja Bundar mewakili wilayah timur Nusantara. Perannya dalam meyakinkan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi dan Maluku untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercatat sebagai titik krusial integrasi nasional pasca-proklamasi.

3. Ignasius Mbatik (Nusa Tenggara Timur, 1910-1983). Pejuang pendidikan dari Flores yang menerjemahkan lebih dari 200 buku pelajaran ke dalam bahasa daerah setempat. Program literasi yang ia gagas berhasil menurunkan angka buta aksara di NTT dari 85 persen menjadi 28 persen dalam kurun 1950 hingga 1975.

4. Tengku Fauziah binti Mahmud (Aceh, 1908-1990). Srikandi pejuang kemerdekaan yang memimpin laskar perempuan Aceh melawan kolonialisme Belanda. Pascakemerdekaan, ia menjadi arsitek utama program rekonstruksi pascakonflik yang menyatukan kembali masyarakat Aceh yang terpecah. Kontribusinya dalam perundingan damai antara pemerintah pusat dan elemen masyarakat Aceh diakui oleh banyak pihak.

5. Silas Papare (Papua, 1918-1978, gelar diperbaharui). Meskipun namanya telah dikenal, gelar Pahlawan Nasional yang disematkan kali ini mencakup pengakuan lebih luas atas perannya sebagai penghubung utama antara masyarakat adat Papua dan pemerintah pusat pada masa-masa awal integrasi. Dokumentasi baru yang ditemukan tim sejarawan Universitas Cenderawasih mengungkapkan jaringan diplomasi kultural yang ia bangun selama dua dekade.

6. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jakarta, 1929-2021). Mantan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman yang merumuskan konsep Wawasan Nusantara dalam hukum internasional. Perjuangannya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa menghasilkan pengakuan dunia atas batas-batas maritim Indonesia sebagaimana tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

7. Ki Suryamentaram (Yogyakarta, 1892-1962). Filsuf dan ahli kebatinan yang mengembangkan ajaran Kawruh Jiwa—psikologi pribumi Indonesia yang mendahului zamannya. Pemikirannya tentang kesehatan mental dan keseimbangan batin telah mempengaruhi pendekatan konseling dan pendidikan karakter di puluhan institusi pendidikan hingga saat ini.

8. Andi Djemma (Sulawesi Selatan, 1901-1965). Raja Luwu yang menolak tunduk pada pemerintah kolonial dan memilih bergerilya bersama rakyatnya. Ia mendeklarasikan dukungan penuh terhadap Republik Indonesia pada 1945 dan mengerahkan seluruh sumber daya kerajaannya untuk perjuangan diplomatik dan militer melawan upaya Belanda memecah-belah Sulawesi.

9. Rohana Kudus (Sumatera Barat, 1884-1972). Wartawati pertama Indonesia yang mendirikan surat kabar Soenting Melajoe pada 1912. Melalui media cetak, ia menyuarakan pendidikan perempuan dan kesetaraan hak di tengah masyarakat Minangkabau yang masih terikat kuat dengan tradisi kolonial. Arsip tulisannya mencapai lebih dari 1.200 artikel yang tersebar di berbagai penerbitan.

10. KH. Ahmad Dahlan muda (Kalimantan Selatan, 1915-1989). Ulama pejuang dari Banjar yang membangun jaringan pesantren di pedalaman Kalimantan sebagai basis perlawanan terhadap kolonialisme Jepang. Pascakemerdekaan, lembaga pendidikannya menjadi model bagi pengembangan pendidikan Islam inklusif yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum.

Makna Penetapan bagi Generasi Masa Kini

Presiden Prabowo dalam pidatonya menekankan bahwa pahlawan tidak harus lahir dari medan perang. "Perjuangan membangun manusia Indonesia yang cerdas, sehat, dan bermartabat adalah perjuangan yang tak kalah heroiknya dari mengangkat senjata. Sepuluh tokoh yang kita tetapkan hari ini membuktikan bahwa jalan menuju kehormatan bangsa sangatlah luas dan beragam," ujar Presiden.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menambahkan bahwa proses seleksi tahun ini sangat ketat. Dari 143 nama yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, hanya 10 yang lolos verifikasi akhir. "Kriteria utama kami adalah dampak nasional dari perjuangan mereka—bukan hanya pengaruh lokal atau regional," tegasnya.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh ini membawa total jumlah pahlawan nasional Indonesia menjadi 216 orang sejak pertama kali gelar ini diberikan kepada Abdul Muis pada 1959. Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menyusun buku biografi lengkap kesepuluh tokoh yang akan didistribusikan ke seluruh perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi pada awal tahun 2026.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menyambut baik penetapan ini. "Keragaman latar belakang para pahlawan baru ini mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya—negara yang dibangun oleh banyak tangan dari berbagai penjuru," ujarnya saat diwawancarai di Kompleks Parlemen Senayan.