Investor Global Minati Bangun Pusat Data 1,3 GW di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia menarik minat investor global untuk membangun pusat data berkapasitas total 1,3 gigawatt (GW). Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Digital di Jakarta, Jumat (20/9/2024), yang dihadiri oleh perwakilan kementerian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta sejumlah duta besar negara sahabat. Airlangga mengonfirmasi bahwa sedikitnya tiga konsorsium internasional telah menyampaikan proposal awal untuk investasi yang ditaksir mencapai 8 miliar dolar AS.

"Kapasitas 1,3 GW ini setara dengan kebutuhan listrik satu kota besar. Ini menandakan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah di sektor digital," ujar Airlangga. Ia menegaskan bahwa minat investor sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transformasi digital melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital. Rapat tersebut juga membahas penyiapan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi padat modal ke kawasan ekonomi khusus (KEK).

Ketertarikan Investor Global

BKPM mencatat, sepanjang semester I-2024, realisasi investasi sektor data center dan infrastruktur telekomunikasi mencapai 2,1 miliar dolar AS, naik 45% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Airlangga menyebut, kapasitas 1,3 GW yang diincar merupakan akumulasi dari rencana pengembangan di tiga lokasi utama: Batam, Nongsa Digital Park, dan Karawang. "Lokasi-lokasi ini dipilih karena konektivitas kabel bawah laut internasional dan ketersediaan energi listrik yang andal," jelasnya.

Konsorsium yang berminat, menurut Airlangga, berasal dari Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Masing-masing berencana mengoperasikan data center bertingkat hyperscale yang ditujukan untuk mendukung layanan komputasi awan, kecerdasan buatan, serta pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) kelas regional. "Ini akan memposisikan Indonesia sebagai pusat data utama di Asia Tenggara, bersaing dengan Singapura dan Malaysia," tuturnya di hadapan para peserta rapat.

Regulasi dan Insentif

Kemenko Perekonomian, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Investasi, tengah menyusun peta jalan (roadmap) industri data center nasional. Airlangga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. "Kami membutuhkan aturan yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan. Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian tax holiday selama 15 tahun bagi investasi di atas 500 juta dolar AS," ungkapnya.

Fraksi-fraksi di DPR, melalui rapat dengar pendapat dengan pemerintah, mendukung percepatan revisi undang-undang tersebut. Airlangga menyatakan, dukungan legislasi diharapkan rampung pada akhir 2024 agar dapat segera ditetapkan sebagai undang-undang. "Keputusan politik sudah bulat. Kami tidak ingin Indonesia kehilangan momentum di tengah persaingan investasi digital global," tegasnya.

Prospek Ekonomi Digital

Indonesia diproyeksikan menjadi pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai pasar mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030. Menko Airlangga mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa penetrasi internet tahun ini mencapai 79,5% dari total populasi. Pertumbuhan data yang eksponensial membutuhkan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan yang memadai. "Pusat data 1,3 GW ini akan menjadi fondasi bagi ekosistem digital nasional yang kuat," paparnya.

Pengembangan pusat data besar juga diharapkan menciptakan ribuan lapangan kerja berketerampilan tinggi. Airlangga memperkirakan, setiap GW kapasitas data center akan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja pada fase konstruksi dan 1.500 tenaga kerja terampil pada fase operasional. "Kita tidak hanya mengimpor modal, tetapi juga mentransfer teknologi dan keahlian," tandasnya.

Langkah Pemerintah

Untuk merealisasikan investasi tersebut, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya jaringan listrik hijau dan fiber optik. Airlangga mengungkapkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengidentifikasi potensi energi terbarukan sebesar 3,2 GW dari tenaga surya dan panas bumi yang dapat dialokasikan untuk data center. "Kita ingin data center ini menggunakan 100% energi bersih pada 2030, sejalan dengan komitmen net zero emission," katanya.

Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM akan membuka layanan konsultasi terpadu bagi investor asing melalui Investment Acceleration Task Force guna mempermudah proses perizinan dan negosiasi. Airlangga berharap, groundbreaking proyek pertama dapat dilakukan pada kuartal pertama 2025. "Ini bukan sekadar wacana. Surat minat sudah kami terima, dan sekarang tahap negosiasi teknis berjalan intensif," pungkasnya.