Pramono Anung Serukan Kejujuran Warga dalam Sensus Ekonomi 2026

Jakarta, Apaberita – Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan seluruh warga Ibu Kota untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya saat petugas Badan Pusat Statistik (BPS) mendatangi kediaman dan lokasi usaha dalam rangka Sensus Ekonomi 2026. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7), bertepatan dengan peluncuran resmi pendataan lapangan.

“Saya minta warga DKI jujur. Susah ya bilang susah, kaya ya bilang kaya. Jangan ada yang merasa malu atau menutup-nutupi kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Kejujuran ini adalah fondasi bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang benar,” tegas Pramono di hadapan awak media.

Gubernur menekankan bahwa Sensus Ekonomi yang digelar setiap sepuluh tahun sekali ini memiliki nilai strategis yang tidak bisa ditawar. Data yang dihasilkan, menurutnya, akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan fiskal, program pengentasan kemiskinan, hingga peta jalan transformasi ekonomi Jakarta sebagai kota global pascapemindahan ibu kota negara.

Cakupan dan Metode Pendataan

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, dalam keterangan terpisah, menjelaskan bahwa sensus kali ini menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari sektor informal seperti pedagang kaki lima, warung kelontong, hingga korporasi besar yang beroperasi di lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten. Pendataan akan berlangsung selama dua bulan, melibatkan ribuan petugas lapangan yang telah dibekali pelatihan dan aplikasi digital.

“Tahun ini kami mengadopsi kombinasi wawancara tatap muka dan pencatatan mandiri berbasis daring. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi sekaligus mempermudah partisipasi warga,” ujar pejabat BPS yang hadir dalam seremoni tersebut. Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mewajibkan BPS menyelenggarakan sensus ekonomi secara periodik untuk memotret struktur dan dinamika perekonomian nasional.

Data Akurat, Kebijakan Tepat Sasaran

Pramono Anung mengingatkan bahwa kesalahan data—meskipun hanya satu digit—bisa berimplikasi besar pada kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan, jika banyak warga yang menyembunyikan pendapatan riil, maka program subsidi atau bantuan sosial berpotensi meleset, baik dari sisi target penerima maupun besaran alokasi anggaran.

“Pemerintah tidak bisa menebak-nebak. Kami butuh potret nyata di lapangan. Apakah sektor informal benar-benar mendominasi perekonomian Jakarta? Berapa banyak usaha mikro yang masih bertahan pascapandemi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa didapatkan jika seluruh lapisan masyarakat kooperatif dan jujur,” papar mantan Sekretaris Kabinet tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyoroti pentingnya data kewilayahan yang granular. Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan peta ekonomi hingga level rukun tetangga, sehingga setiap program pembangunan dan pemberdayaan dapat disesuaikan dengan karakteristik unik tiap komunitas di Jakarta.

Jaminan Kerahasiaan dan Dukungan Perangkat Daerah

Menyikapi kekhawatiran warga yang mungkin enggan membuka informasi karena alasan privasi atau ketakutan terhadap penyalahgunaan data, Pramono memberikan jaminan tegas. Ia merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang melindungi kerahasiaan data individu yang disampaikan kepada BPS.

“Data yang Bapak Ibu berikan aman. Tidak akan bocor ke instansi perpajakan atau aparat penegak hukum. Saya ulangi: sensus ini murni untuk statistik, bukan untuk keperluan lain,” ucapnya dengan nada meyakinkan. Ia juga menginstruksikan seluruh wali kota, camat, dan lurah untuk aktif menyosialisasikan kegiatan ini di wilayah masing-masing, termasuk mengerahkan kader PKK dan tokoh masyarakat sebagai motor penggerak partisipasi.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI akan memasang spanduk dan menyebarkan materi informasi di ruang-ruang publik, terminal, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan. Langkah ini diambil agar pesan kejujuran dan pentingnya sensus menjangkau seluruh segmen penduduk, tanpa terkecuali.

Harapan dari Sensus Sebelumnya

Pengalaman Sensus Ekonomi 2016 menjadi catatan penting. Ketika itu, tingkat respons masyarakat di sejumlah wilayah perkotaan tercatat kurang optimal, terutama di kalangan usaha berskala kecil yang cenderung meremehkan dampak statistik. Akibatnya, beberapa kebijakan ekonomi lanjutan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil lapangan.

“Kita belajar dari sensus sebelumnya. Keengganan warga menyampaikan fakta hanya akan merugikan mereka sendiri dalam jangka panjang. Saya minta seluruh elemen masyarakat mendukung penuh program ini. Jangan sampai Jakarta, sebagai barometer ekonomi nasional, justru menghasilkan data yang tidak representatif,” pungkas Pramono Anung. Acara peluncuran di Balai Kota diakhiri dengan simulasi pendataan yang diperagakan oleh petugas BPS di hadapan Gubernur dan jajaran pejabat terkait.

Baca juga:

• Ruben Onsu Nilai Cara Sarwendah Tagih Nafkah Tak Sesuai Kesepakatan
• Luis Figo Hadiri Konferensi Pers Pesta Bola HGI 2026 di Jakarta