Prabowo Tetapkan 10 Pahlawan Nasional Baru 2025

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden yang dibacakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para Wakil Presiden, pimpinan lembaga tinggi negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta keluarga besar penerima gelar. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah pengakuan negara atas dedikasi tanpa pamrih yang telah mengukir fondasi kebangsaan Indonesia.

"Negara hadir untuk memberikan kehormatan tertinggi kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Jasa mereka tidak akan pernah terbayar oleh apa pun, kecuali oleh komitmen kita untuk melanjutkan cita-cita perjuangan mereka," tegas Presiden Prabowo.

Berdasarkan salinan resmi yang diterima redaksi, gelar ini diberikan kepada para tokoh yang telah melalui proses verifikasi ketat oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Proses ini meliputi penelitian sejarah, pengumpulan bukti primer, serta sidang pleno yang mempertimbangkan konsistensi perjuangan para calon penerima.

Daftar penerima gelar tahun ini merepresentasikan keragaman geografis dan spektrum perjuangan yang luas. Berikut adalah nama-nama yang ditetapkan dalam Keppres tersebut:

1. Sultan Himayatuddin (Sulawesi Tenggara). Seorang pemimpin Kesultanan Buton yang melakukan perlawanan sengit terhadap kolonialisme Belanda pada abad ke-18. Ia memilih meninggalkan singgasananya dan bergerilya di hutan demi menolak perjanjian yang merugikan kedaulatan Kesultanan.

2. Andi Abdullah Bau Massepe (Sulawesi Selatan). Tokoh pejuang dari Sulawesi Selatan yang gugur dalam peristiwa pembantaian Westerling. Ia memimpin perlawanan dari daratan Sulawesi hingga ke pelosok pegunungan dan dikenal sebagai simbol keteguhan sikap anti-kolonial.

3. Ignatius Joseph Kasimo (Jawa Tengah). Pendiri Partai Katolik dan tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional. Ia merupakan Menteri Muda Kemakmuran pertama dan secara konsisten memperjuangkan ketahanan pangan nasional melalui gerakan koperasi sejak era Hindia Belanda.

4. Johannes Abraham Dimara (Papua). Pahlawan integrasi Papua yang turut serta dalam pengibaran bendera Merah Putih pertama kali pada 14 Agustus 1945 di Kota Nica. Ia ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, namun tidak pernah goyah memperjuangkan Papua sebagai bagian dari NKRI.

5. Demang Lehman (Kalimantan Selatan). Panglima perang dalam Perang Banjar yang melanjutkan estafet perlawanan setelah wafatnya Pangeran Antasari. Dengan strategi gerilya di rawa-rawa Kalimantan, ia berhasil menyulitkan pergerakan pasukan kolonial selama bertahun-tahun.

6. Ilyas Yacoub (Sumatera Barat). Wartawan dan tokoh pergerakan dari Sumatera Barat yang menggunakan pena sebagai senjata melawan kolonialisme. Ia mendirikan surat kabar dan organisasi politik yang menjadi corong perjuangan rakyat Minangkabau.

7. Raden Ayu Lasminingrat (Jawa Barat). Intelektual perempuan Sunda yang mendirikan sekolah khusus perempuan pertama di luar Pulau Jawa, yakni Sakola Kautamaan Istri. Ia juga penerjemah karya-karya sastra Eropa ke dalam bahasa Sunda sebagai sarana pencerdasan kaum perempuan.

8. Muzakir Manaf (Aceh). Tokoh pergerakan dari Aceh yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan di wilayah paling barat Indonesia. Kontribusinya dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah tekanan geopolitik pasca-proklamasi dinilai sangat signifikan oleh Dewan Gelar.

9. H. Andi Tenriadjeng (Sulawesi Selatan). Bangsawan Bugis yang memobilisasi dukungan rakyat melawan pendudukan Jepang dan Belanda. Ia memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas politik di kawasan timur Indonesia pada masa transisi kemerdekaan.

10. M. Said Reksohadiprodjo (Jawa Tengah). Akademisi dan ekonom yang turut merumuskan kebijakan ekonomi nasional di awal kemerdekaan. Ia menjadi rektor pertama Universitas Gadjah Mada dan berkontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia pasca-revolusi.

Penetapan gelar ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Menteri Sosial, dalam kapasitasnya sebagai ketua harian Dewan Gelar, menyatakan bahwa proses seleksi tahun ini melibatkan penelitian arsip di dalam dan luar negeri, termasuk di Arsip Nasional Indonesia dan Leiden University Library.

"Kami tidak hanya mengandalkan memori kolektif. Setiap nama yang diusulkan wajib dilengkapi dengan naskah akademik dan bukti otentik. Sidang pleno berlangsung selama tiga bulan dengan melibatkan sejarawan dan ahli waris," jelas Menteri Sosial dalam keterangan pers usai rapat.

Selain penyerahan gelar, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga menyerahkan santunan dan tunjangan kepada ahli waris yang hadir. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab negara yang tertuang dalam Pasal 13 undang-undang terkait.

Para penerima gelar tahun ini tidak hanya berasal dari latar belakang militer, tetapi juga dari bidang pendidikan, jurnalistik, diplomasi, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa definisi kepahlawanan terus mengalami perluasan seiring dengan kebutuhan bangsa yang semakin kompleks.

Presiden Prabowo dalam bagian akhir pidatonya menginstruksikan Kementerian Pendidikan agar memasukkan riwayat hidup para pahlawan baru ini ke dalam materi ajar di sekolah. Langkah ini diambil agar semangat perjuangan kontekstual dapat diwariskan secara sistematis.

Upacara diakhiri dengan mengheningkan cipta dan penghormatan dari seluruh peserta yang hadir. Nama-nama yang baru ditetapkan ini akan segera dipajang di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata dan menjadi bagian dari narasi resmi sejarah perjuangan Indonesia.