Prabowo Resmi Lantik 25 Pejabat Negara dan 10 Duta Besar

Jakarta, Apaberita – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 25 pejabat negara serta 10 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dalam sebuah upacara kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Prosesi tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam menyegarkan jajaran birokrasi dan perwakilan diplomatik Indonesia di kancah global. Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pertimbangan matang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa amanah yang diberikan bukan sekadar jabatan, melainkan kepercayaan negara dan rakyat. Pelantikan ini disaksikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, serta keluarga para pejabat yang dilantik. Upacara berlangsung khidmat dengan pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan.

Komposisi Pejabat yang Dilantik

Dari total 25 pejabat negara yang dilantik, rinciannya mencakup tiga pejabat setingkat menteri pada kementerian baru hasil restrukturisasi organisasi, lima kepala badan nonkementerian, sepuluh deputi dan sekretaris jenderal di lingkungan kementerian koordinator, serta tujuh staf khusus presiden dengan bidang penugasan yang beragam. Adapun 10 Duta Besar yang dilantik akan menempati pos di negara-negara mitra strategis dan organisasi internasional.

Beberapa nama yang dikukuhkan antara lain Dr. Andi Mulyadi sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru dibentuk, Mayjen TNI (Purn.) Haris Widodo sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, serta Prof. Sari Dewi sebagai Deputi Bidang Transformasi Digital di Kementerian Koordinator Perekonomian. Sementara itu, kursi Duta Besar diisi oleh diplomat karier dan figur profesional, contohnya Bambang Priyono yang akan bertugas di Moskow, Rusia, dan Retno Marsudi Junior yang ditugaskan di Jenewa untuk perwakilan tetap PBB dan WTO.

Seluruh nama yang dilantik telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara tertutup maupun terbuka sepanjang September 2025. Presiden menegaskan, “Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah menunjukkan rekam jejak, integritas, dan loyalitas tanpa cela.”

Sumpah Jabatan dan Komitmen Kinerja

Prosesi pengambilan sumpah dipandu langsung oleh Presiden Prabowo di Ruang Kredensial Istana. Setiap pejabat membacakan sumpah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Keputusan Presiden terkait pengangkatan pejabat tinggi negara. Dalam satu kesempatan, Presiden memberikan penekanan khusus agar para pejabat baru segera bekerja dan menyusun program prioritas yang selaras dengan visi “Indonesia Maju 2045”.

“Saya minta setiap pejabat dalam waktu seratus hari pertama sudah bisa menunjukkan hasil konkret. Tidak ada lagi masa transisi yang terlalu lama. Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji,” ujar Presiden dalam arahannya. Kutipan ini diamini oleh para pejabat yang hadir dan menjadi salah satu poin terpenting dalam agenda pasca-pelantikan.

Kepada para duta besar, Presiden berpesan agar mengedepankan diplomasi ekonomi dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Ia menekankan pentingnya penguasaan isu-isu global seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan geopolitik kawasan Indo-Pasifik. “Kita tidak bisa hanya menjadi penonton di panggung internasional. Duta Besar adalah ujung tombak kepentingan nasional di luar sana,” tegasnya.

Makna Strategis di Tengah Dinamika Pemerintahan

Pelantikan puluhan pejabat ini tidak bisa dilepaskan dari upaya penataan ulang birokrasi yang tengah digencarkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah pos strategis sengaja diisi oleh kalangan profesional dan teknokrat untuk mempercepat implementasi program. Sementara itu, pengangkatan staf khusus di lingkup kepresidenan dinilai sebagai langkah memperkuat kapasitas penasihat di sektor komunikasi politik, pertahanan, serta pemberdayaan daerah.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Fahmi, mengatakan bahwa komposisi pejabat yang dilantik mencerminkan konsolidasi kekuasaan sekaligus respons terhadap kebutuhan teknokrasi. “Presiden Prabowo memadukan unsur profesional, militer, dan sipil dalam satu formasi. Ini adalah sinyal bahwa pemerintahan akan berjalan dengan disiplin tinggi namun tetap membuka ruang bagi inovasi dari kalangan sipil,” katanya saat dihubungi secara terpisah.

Di sisi diplomatik, penempatan 10 duta besar baru menandai rotasi dan penajaman fokus kebijakan luar negeri. Sebagian besar pos yang diisi adalah negara-negara yang memiliki potensi kerja sama investasi tinggi, seperti Rusia, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta perwakilan di organisasi multilateral. Hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas aktif yang dititikberatkan pada kemandirian ekonomi dan penguatan poros maritim.

Dengan rampungnya prosesi pelantikan ini, seluruh pejabat dijadwalkan mengikuti pembekalan selama dua hari di Kementerian Sekretariat Negara sebelum bertolak ke tempat tugas masing-masing. Protokol acara serah terima jabatan dari pejabat lama juga telah disiapkan untuk menjamin kelancaran transisi di semua lini. Presiden pun diagendakan kembali memimpin rapat koordinasi terbatas bersama para pejabat itu pada akhir bulan ini, guna memastikan program prioritas berjalan tanpa hambatan di triwulan pertama masa tugas mereka.