Prabowo Perintahkan Bakom Jadi Telinga Istana

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan beserta Wakil Kepala Fadli Tri Hartono ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 4 Oktober. Pertemuan tersebut menegaskan arahan kepala negara bahwa Bakom tidak cukup berperan sebagai corong penyebar informasi pemerintah, melainkan harus berfungsi sebagai telinga Istana yang menangkap denyut aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Presiden menyatakan bahwa komunikasi pemerintah harus dibangun dua arah. Menurut keterangan yang dihimpun, Prabowo menekankan pentingnya Bakom menyerap keluhan, harapan, dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, kemudian meneruskannya sebagai bahan pengambilan keputusan di tingkat Istana.

"Bakom jangan hanya jadi pelantang. Harus jadi telinga Istana yang mendengar langsung suara rakyat di lapangan," demikian pesan Presiden Prabowo Subianto kepada kedua pimpinan lembaga tersebut, sebagaimana dikonfirmasi dari lingkungan Istana Kepresidenan.

Fungsi Strategis Bakom dalam Arsitektur Komunikasi Negara

Penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom dan Fadli Tri Hartono sebagai wakilnya merupakan keputusan Presiden yang ditetapkan dalam rangka memperkuat koordinasi komunikasi lintas kementerian dan lembaga. Berdasarkan penataan kelembagaan yang berlaku, Bakom bertugas menyinkronkan pesan pemerintah, mengelola informasi publik, serta memastikan kebijakan yang disahkan dapat dipahami masyarakat secara utuh.

Dalam Rapat Koordinasi yang digelar sejumlah kementerian, sejumlah pejabat menilai kehadiran Bakom menjadi simpul penting di tengah derasnya arus informasi digital. Lembaga ini diharapkan mampu menindaklanjuti temuan di lapangan dengan langkah komunikasi yang terukur, termasuk meluruskan informasi keliru yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

Pengamat komunikasi politik menilai arahan Presiden tersebut menandai pergeseran paradigma dari model komunikasi satu arah menuju pendekatan partisipatif. Dengan begitu, kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak hanya disampaikan, tetapi juga diuji relevansinya terhadap kebutuhan nyata warga.

Kunjungan ke Hambalang dan Penekanan Koordinasi

Pemanggilan kedua pejabat Bakom ke Hambalang disebut sebagai bagian dari pembinaan langsung Presiden terhadap jajaran pembantunya. Prabowo dilaporkan meminta agar seluruh jajaran Bakom menjaga integritas, menghindari narasi yang bersifat membanggakan diri, dan mengutamakan data faktual dalam setiap penyampaian informasi.

Presiden juga menegaskan bahwa Bakom harus mampu bekerja cepat merespons isu yang berkembang di masyarakat. Setiap laporan dari daerah, menurutnya, wajib diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dieksekusi oleh kementerian dan lembaga terkait, bukan sekadar diarsipkan sebagai dokumen administratif.

Syahganda Nainggolan dan Fadli Tri Hartono menyatakan komitmennya menjalankan arahan tersebut. Keduanya menyebut akan memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil agar informasi yang dihimpun mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Respons dan Tindak Lanjut Kelembagaan

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menilai langkah Presiden memperkuat fungsi Bakom sebagai bagian dari upaya penataan komunikasi publik yang lebih tertib. Mereka berharap lembaga ini tidak terjebak pada agenda politik jangka pendek, melainkan konsisten menyuarakan kepentingan rakyat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dalam Pleno internal yang digelar sejumlah kementerian, instruksi Presiden tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyusunan mekanisme pelaporan berkala. Setiap temuan dari daerah akan dipetakan berdasarkan tingkat urgensi, kemudian disampaikan kepada Presiden melalui jalur koordinasi yang telah ditetapkan.

Dengan penekanan baru tersebut, Bakom diharapkan menjadi instrumen yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat secara lebih presisi. Keputusan Presiden ini sekaligus menegaskan bahwa komunikasi negara bukan sekadar persoalan penyampaian pesan, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.