Prabowo: Lima Bendungan Baru Tambah Produksi Beras 1 Juta Ton

Lombok Barat, Apaberita – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengoperasian lima bendungan anyar yang diresmikan secara serentak pada Senin (6/1/2026) akan mendongkrak produksi beras nasional hingga satu juta ton per tahun. Peresmian yang terpusat di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Kepala Negara hadir langsung di lokasi proyek didampingi Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, serta sejumlah pejabat daerah. Sementara itu, empat bendungan lainnya — Bendungan Beringin Sila di Sumbawa (NTB), Bendungan Tiu Suntuk di Lombok Tengah (NTB), Bendungan Sadawarna di Subang (Jawa Barat), dan Bendungan Way Sekampung di Lampung — diresmikan secara virtual melalui konferensi video. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa infrastruktur pengairan ini merupakan jawaban atas tantangan ketahanan pangan nasional yang kerap goyah akibat perubahan iklim dan fluktuasi harga global.

"Dengan selesainya kelima bendungan ini, kita tidak lagi sekadar merencanakan, tetapi sudah berproduksi. Tambahan produksi beras minimal satu juta ton akan memperkuat posisi kita sebagai bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,"

tegas Prabowo di hadapan para petani dan perangkat desa yang memadati area peresmian.

Lahan Irigasi Baru dan Peningkatan Indeks Pertanaman

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan, kelima bendungan itu secara kumulatif akan mengairi sedikitnya 62.300 hektare lahan persawahan, terdiri dari 41.500 hektare jaringan irigasi baru dan 20.800 hektare rehabilitasi jaringan tersier. Menteri Pertanian menyatakan bahwa dengan suplai air yang lebih andal, indeks pertanaman di wilayah terdampak naik dari rata-rata 1,6 kali setahun menjadi 2,5 kali. "Di beberapa daerah seperti Lombok Tengah, kami sudah memetakan potensi tanam tiga kali setahun untuk padi varietas unggul berumur pendek," ujarnya.

Angka produksi satu juta ton yang disebut Presiden bukan sekadar proyeksi. Dokumen yang disahkan dalam Pleno Dewan Ketahanan Pangan Nasional menyebutkan bahwa tambahan produksi bersih dari kelima daerah irigasi itu mencapai 1,07 juta ton gabah kering giling per tahun, setara dengan sekitar 640 ribu ton beras. Jika digabung dengan program optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi yang tengah berjalan, target penambahan stok beras nasional sebesar 2,5 juta ton hingga akhir 2026 dinilai realistis.

Biaya Proyek dan Keterlibatan Swasta

Total investasi kelima bendungan yang mulai dibangun sejak era pemerintahan sebelumnya dan dipercepat masa konstruksinya mencapai Rp8,4 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menteri Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa Bendungan Meninting sendiri menelan biaya Rp2,1 triliun dengan kapasitas tampung 42 juta meter kubik, sementara Bendungan Sadawarna menyerap dana Rp2,8 triliun karena kompleksitas alih fungsi lahan. "Semua kontrak sudah diselesaikan secara transparan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.

Keterlibatan badan usaha di Bendungan Way Sekampung, misalnya, disebut menjadi model baru yang akan direplikasi untuk tujuh bendungan lain yang masuk Program Strategis Nasional. Dalam skema itu, pihak swasta menanggung 70 persen biaya konstruksi dan mendapatkan hak konsesi pengelolaan air baku untuk industri serta pembangkit listrik tenaga mikrohidro, sehingga prinsip saling menguntungkan dapat diterapkan tanpa membebani APBN.

Dukungan Politik dan Pengawasan DPR

Langkah percepatan penyelesaian lima bendungan ini mendapat respons positif dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi-fraksi di Komisi V yang membidangi infrastruktur menyatakan akan mengawal pendistribusian air agar tepat sasaran. "Kami sudah meminta Kementerian PU dan Kementerian Pertanian menyusun rencana aksi bersama agar jaringan irigasi tersambung ke blok-blok sawah produktif milik petani kecil, bukan hanya perkebunan besar," kata seorang anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar seusai mengikuti rapat dengar pendapat tertutup.

Di sisi lain, kalangan petani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berharap agar pemerintah segera menuntaskan pembangunan saluran kuarter dan pintu air di tingkat desa. Ketua Umum HKTI menyatakan bahwa pengalaman dari bendungan-bendungan sebelumnya menunjukkan bahwa jeda antara selesainya bendungan utama dan terhubungnya ke petak sawah bisa mencapai dua musim tanam. "Kami mengusulkan adanya satuan tugas khusus dari TNI dan Polri untuk mempercepat pengerjaan saluran ini," imbuhnya.

Presiden Prabowo pun dalam kesempatan yang sama langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum agar seluruh jaringan irigasi sekunder dan tersier dari kelima bendungan tersebut rampung selambat-lambatnya pada September 2026, tepat sebelum musim tanam penghujan dimulai. Instruksi ini, menurut Menteri Sekretaris Negara, akan ditindaklanjuti melalui penerbitan Keputusan Presiden yang memayungi pendanaan percepatan proyek irigasi lanjutan senilai Rp1,3 triliun. Dengan terbitnya keputusan itu, pemerintah menargetkan pada 2027 seluruh daerah irigasi baru sudah berproduksi penuh dan menyumbang surplus beras yang dapat memperkuat cadangan pangan nasional.