Prabowo Arahkan Kampus Fokus Riset Industri Perkapalan

Jakarta — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memusatkan program risetnya pada industri perkapalan nasional. Arahan tersebut disampaikan Brian dalam Rapat Koordinasi Riset Nasional di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026), sebagai turunan dari Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada 3 Juli 2026.

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada produk kapal impor. Kampus harus menjadi pilar utama inovasi yang mendorong kemandirian industri strategis ini," ujar Brian Yuliarto di hadapan puluhan rektor, kepala lembaga riset, dan perwakilan kementerian.

Presiden Prabowo, menurut Brian, menyoroti data Kementerian Perindustrian yang mencatat bahwa hingga akhir 2025, sebanyak 72 persen kapal niaga beroperasi di perairan Indonesia adalah buatan asing, dengan total belanja impor kapal mencapai 2,1 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya, menunjukkan tingginya ketergantungan yang berpotensi melemahkan neraca perdagangan dan ketahanan maritim. Dalam sidang kabinet, Presiden juga membandingkan posisi Indonesia dengan Korea Selatan dan Tiongkok yang sukses membangun industri perkapalan berbasis riset universitas.

Lima Pilar Riset Prioritas

Mendiktisaintek menjelaskan bahwa arahan presiden telah diturunkan menjadi lima pilar riset utama yang wajib dijalankan perguruan tinggi. Pilar pertama, desain dan rekayasa kapal adaptif untuk perairan dangkal Indonesia, termasuk kapal patroli yang dapat melaju hingga 40 knot dan kapal logistik untuk pulau-pulau terluar. Pilar kedua, pengembangan material baja tahan korosi dengan memanfaatkan nikel dan bauksit hasil hilirisasi dalam negeri, sehingga biaya produksi bisa ditekan 20 persen. Pilar ketiga, teknologi propulsi hibrida (bahan bakar solar-panel surya) yang mampu mengurangi emisi karbon hingga 30 persen per trip. Keempat, sistem navigasi pintar berbasis kecerdasan buatan yang mengintegrasikan data satelit dan prakiraan cuaca untuk efisiensi rute dan keselamatan. Kelima, teknologi penyimpanan dingin cerdas bagi kapal penangkap ikan, sehingga kualitas tangkapan tetap prima dan harga jual meningkat 40 persen.

"Riset kita tidak boleh berhenti di laboratorium. Harus ada purwarupa yang siap diuji dan diproduksi massal oleh industri galangan kapal kita," tegas Brian.

Konsorsium Nasional dan Alokasi Anggaran

Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membentuk Konsorsium Riset Kemaritiman Nasional yang akan melibatkan 12 universitas unggulan. Di antaranya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ditunjuk sebagai koordinator riset desain kapal cepat, Universitas Indonesia (UI) memimpin riset material maju, Institut Teknologi Bandung (ITB) fokus pada propulsi hibrida, Universitas Diponegoro (Undip) pada teknologi pendingin dan logistik perikanan, serta Universitas Hasanuddin (Unhas) pada navigasi pintar. Masing-masing universitas akan didukung oleh para mitra industri dan galangan kapal, termasuk PT PAL Indonesia.

Pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 2,3 triliun untuk program ini, bersumber dari Dana Abadi LPDP, BRIN, serta kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahap pertama sebesar Rp 800 miliar akan mulai disalurkan pada tahun anggaran 2027 untuk menghasilkan empat purwarupa: kapal patroli cepat berbahan komposit, kapal riset oseanografi, kapal penangkap ikan berteknologi pendingin cerdas, dan kapal feri berbahan bakar hibrida.

Target Kinerja dan Evaluasi Ketat

Brian Yuliarto menekankan bahwa program ini akan dipantau setiap triwulan melalui dashboard digital yang terintegrasi dengan kementerian. Setiap tim riset wajib melaporkan perkembangan, penyerapan anggaran, dan capaian indikator kinerja utama. Universitas yang tidak menunjukkan kemajuan dalam dua tahun pertama berpotensi kehilangan alokasi dana tahun berikutnya.

"Kami tidak akan mentoleransi riset yang hanya berujung laporan tebal. Presiden ingin hasil konkret—kapal-kapal yang benar-benar mengarungi lautan. Ini momentum kebangkitan industri perkapalan nasional," ujarnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Hermanta, yang hadir dalam rapat, menyatakan pihaknya siap menjembatani perguruan tinggi dengan galangan kapal nasional dan swasta. Pemerintah menargetkan pengurangan impor kapal hingga 50 persen dalam kurun lima tahun serta penciptaan 30 ribu lapangan kerja baru di sektor maritim. Rektor ITS, yang juga hadir, menegaskan bahwa ITS telah memiliki pengalaman membangun kapal riset dan akan memperkuat laboratorium untuk memastikan purwarupa siap uji. Dengan arahan langsung Presiden, riset perkapalan di kampus diharapkan menjadi tulang punggung kemandirian maritim dan pertahanan nasional.